IPINI : Optimalisasi Pembangunan Anggaran Di Kota Tanjungpinang: Antara Tantangan dan Harapan

Oleh: RAMDAN
Mahasiswa STiSIPOL Raja Haji Kota Tanjungpinang-Kepri

Pembangunan anggaran di Kota Tanjungpinang merupakan instrumen vital dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas layanan publik.
Namun demikian, pelaksanaan anggaran masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan teknis yang memerlukan perhatian serius.

Pemerintah Kota Tanjungpinang telah menunjukkan komitmen terhadap perencanaan anggaran berbasis partisipasi melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Kegiatan ini penting dalam menjaring aspirasi masyarakat agar program pembangunan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal (Syafrizal, 2020).

Sayangnya, pelaksanaan di lapangan sering terkendala oleh keterbatasan kapasitas aparatur dan koordinasi antarinstansi.
Laporan BPK tahun 2023 menunjukkan masih adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang cukup besar, yang menandakan belum optimalnya penyerapan anggaran.

Keterlambatan tersebut berdampak pada tertundanya pelaksanaan program, khususnya di sektor pelayanan dasar.
Selain itu, ketimpangan alokasi anggaran juga menjadi sorotan. Proyek infrastruktur masih mendominasi alokasi APBD, sementara sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat mendapatkan porsi yang relatif kecil.
Padahal, investasi pada sumber daya manusia sangat penting untuk keberlanjutan pembangunan jangka panjang.
Transparansi dan akuntabilitas juga perlu terus diperkuat.

Meskipun dokumen APBD telah dipublikasikan secara daring, namun belum seluruhnya disajikan dalam format yang mudah dipahami publik. Implementasi e-budgeting dan e-planning dapat menjadi solusi untuk meningkatkan akuntabilitas (Mardiasmo, 2009).

Pemerintah Kota Tanjungpinang juga perlu menjajaki sumber-sumber pembiayaan alternatif seperti kemitraan dengan sektor swasta dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diversifikasi sumber dana ini akan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat dan memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Sebagai penutup, keberhasilan pembangunan anggaran di Tanjungpinang sangat bergantung pada kolaborasi antar pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas aparatur, dan penguatan sistem perencanaan yang transparan dan responsif. *