Ia juga memohon dukungan semua pihak untuk bersama-sama membangun Tanjungpinang. Ia juga mengucapkan terimakasih kepada FKPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan masyarakat yang telah sama-sama berjuang sehingga Tanjungpinang zero kasus aktif COVID-19.
“Saya juga tidak anti kritik, tentu saya sangat menyadari saya terpilih menjadi pemimpin bukan karena saya terhebat, tetapi terpilih karena ada proses, sesuai aturan dan sesuai dengan takdir. Saya adalah orang bisa yang tidak terlepas salah dan khilaf dan saya sangat menghargai dengan terlaksana kegiatan pada pagi hari ini,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Tanjungpinang Yuniarni Pustoko Weni menegaskan, tidak ada keretakan hubungan antara DPRD dan Pemko Tanjungpinang.
Ia menyampaikan, interpelasi yang diajukan kepada Wali Kota Tanjungpinang bukan sarana untuk menjustifikasi kepala daerah melainkan semata-mata untuk meminta penjelasan kebijakan yang diambil kepala daerah baik menyangkut pengelolaan keuangan daerah atau menyangkut kepentingan masyarakat sehingga DPRD dapat merekomendasi guna perbaikan-perbaikan kedepannya.
“Jika ada sinkronisasi antara lembaga maka harmonisasi itu dapat diwujudkan,” ucapnya.
Demikian juga terkait tidak disahkan APBD Perubahan 2021, pihaknya menilai ada anggaran yang tidak sesuai peruntukan khsusnya terkait rekofusing. Dalam aturan sudah jelas, rekofusing anggaran untuk penanganan COVID-19 dan dampak yang ditimbulkannya.
“Kita sudah memberikan opsi agar ini dibenahi supaya tidak timbul masalah hukum dikemudian hari, namun peraturan perundang-undangan memberikan batas waktu tapi tidak diperbaiki, maka kita putuskan apbd perubahan tidak dilanjutkan. Perubahan APBD ini tidak masuk MoU, bukan kami tidak mau sahkan,” ujarnya.
“Sama dengan penggunaan hak angket merupakan kelanjutan dari interprelasi karena secara kelembagaan DPRD memiliki hak itu. Itu semata-mata merupakan bentuk konsistensi DPRD melaksanakan fungsi pengawasan,” tambahnya.
SAHRUL
Comment