BLK Karimun Resmi Digunakan Hadapi Tantangan Revolusi Industri

  • Whatsapp

Menaker RI Ida Fauziyah didampingi Gubernur Kepri dan Bupati Karimun disambut atraksi silat saat resmikan BLK Karimu

 

BR.KEPRI -Saat meresmikanSatpel Balai Latihan Kerja (BLK) Karimun Menteri Tenaga Kerja RI Ida Fauziyah mengatakan pembangunan manusia merupakan pilar utama visi misi menuju Indonesia Emas 2045.

“Kita menghadapi kondisi tantangan yang tidak mudah karena dipaksa untuk masuk pada era industri 4.0. Siap tidak siap kita harus menghadapi revolusi industri, ada otomasi yang berakibat dari revolusi industri,” ujarnya.

Menteri Fauziyah menambahkan, dengan revolusi industri yang tidak bisa ditolak itu akan banyak sekali jenis pekerjaan yang baru hilang. Oleh karenanya banyak tantangan baru yang muncul, yang memerlukan penyesuaian kompetensi.

“Untuk itu transformasi Balai Latihan Kerja merupakan salah satu dari 9 lompatan yang kami lakukan. Meliputi transformasi strategi Pelatihan BLK secara terstruktur di berbagai aspek,” ungkap Menaker.

BLK Pada UPTD Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP) Disnakertrans Provinsi Kepri di Jalan Raja Ishak Sei. Bati Kelurahan Pamak Kecamatan Tebing, Kabupaten Tanjungbalai Karimun, pembangunannya dimulai pada tahun 2022 dan selesai pada 2023 yang lalu dengan anggaran Rp10 miliar. Berupa bangunan 1.500 meter persegi yang berdiri di atas lahan seluas 1.998 meter persegi. Pelatihan yang disediakan mencakup Kejuruan Las, Listrik, Elektronika dan Mekatronika.

Pada kesempatan Itu Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, masalah ketenagakerjaan dan pengganguran sampai saat ini menjadi perhatian khusus di Provinsi Kepri. Kedua masalah ini merupakan satu kesatuan yang menciptakan dualisme permasalahan yang saling bertentangan.

“Namun jika pemerintah mampu memanfaatkan kelebihan tenaga kerja yang ada maka dualisme permasalahan tidak akan terjadi bahkan memberikan dampak positif dalam percepatan pembangunan,” terangnya.

Ansar berpesan agar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kepulauan Riau dan seluruh stakeholder terkait dapat memberikan perhatian/prioritas kepada calon peserta keluarga miskin, putus sekolah ataupun korban PHK.

Editor: ERWIN

Pos terkait

Comment