BAROMETERRAKYAT.COM, TANJUNGPINANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sepakati Kebijakan Umum Angaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Untuk APBD-P Kepri mengalami pengurangan sebesar Rp 18.601 Miliar menjadi Rp3,008 Miliar.
Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak mengatakan bahwa saat ini pemerintah provinsi (Pemprov) dan DPRD Kepri berusaha untuk melakukan efisiensi ditengah defisit angaran.
Agar defisit tidak terus melebar, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menuturkan dibutuhkan komitmen bersama-sama melakukan efisiensi.
Saat ini tim anggaran pemerintah daerah(TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) telah melakukan efisiensi belanja kegiatan SKPD sebanyak Rp251,720 Miliar. Sedangkan dana hibah yang di rasionalisasi sebesar Rp 32,510 Miliar.
“Adapun total efisiensi mencapai Rp284.231 Miliar,” Kata Jumaga saat paripurna Mou KUA PPAS APBD-P di ruang rapat paripurna DPRD Kepri, Rabu (28/9).
Pil pahit efisiensi ini, sambungnya, harus dilakukan agar menjaga postur anggaran Kepri sehat. Sebab, jika tidak, maka bencana defisit ini akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
Mengenai pendapatan, Pemprov Kepri tahun ini mendapat tambahan pendapatan sebesar Rp123.878 Miliar. Angka itu didapat dari Dana BOS Rp 81,8 Miliar, dana DAK Rp2,83 Miliar dan pendapatan operasional RSUD sebesar Rp 16,883 Miliar.
Selain itu dana hibah berupa penyertaan modal dari pemerintah pusat sebesar Rp22,334 Miliar juga masuk dalam pendapatan tambahan. Dana-dana tersebut, kata Jumaga merupakan pendapatan non riil atau non tunai dimana dananya langsung dikembalikan ke pusat.
“Dengan penandatangan KUA PPAS, DPRD Kepri segera menyampaikan nota keuangan pada 5 Oktober mendatang,” lugas Jumaga.(SAHRUL)
Comment