BAROMETERRAKYAT.COM, Tanjungpinang. Pembangunan rumah dinas pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang kembali terbengkalai. Pasalnya, lanjutan pembangunan rumah yang terletak di Senggarang ini tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2018.
Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah mengatakan, dalam APBD 2018 tidak dianggarkan untuk pembangunan rumah dinas, baik rumah dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang maupun rumah dinas pimpinan DPRD Tanjungpinang. “Kondisi macam gini (APBD minim), macam mana. Sisa anggaran cuma 80 Miliar, untuk dibagi disemua pembangunan,” ungkap Lis saat diwawancarai usai pengesahan Ranperda APBD 2018 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Tanjungpinang, Kamis (30/11).
Menurutnya, rancangan APBD 2018 disusun sangat pesimis atau disusun sekecil-kecilnya. Hal dilakukan, kata Lis, untuk menggurangi resiko pengurangan anggaran dipertengahan tahun. Selain itu, pihaknya juga melakukan episiensi disetiap kegiatan Pemko Tanjungpinang.
“Misalnya perjalanan dinas kita episiensi hampir 35 persen, intinya kita menyusunnya (APBD) dengan sekala prioritas. Kita prioritaskan kepentingan publik, yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tanjungpinang Suparno mengharapkan rumah dinas pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang dapat ditempati secepatnya. “Prioritas kita perumahan pimpinan DPRD harus segera kita ditempati, karena sayang juga sudah lama. Saya pikir kalau memang sudah bisa ditempati dan layak, kita akan tempati,” ungkap Suparno.
Ia mengatakan, karena tidak dianggarkan dalam APBD 2018, pihaknya akan melakukan evaluasi pada APBD Perubahan 2018. “Kalau memang anggaran itu (APBD Perubahan) cukup, kita prioritas dan minta untuk itu (lanjutan pembangunan rumah dinas pimpinan DPRD),” ujarnya.
Diketahui, awal pembangunan rumah pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang dengan anggaran miliaran itu, pada saat kepemimpinan Suryatati Amanan, sudah setengah jalan siap dikerjakan dan sudah berdiri pondasinya.
Comment