BR. KEPRI – Terkait rumor yang menyebutkan Pemerintah Provinsi Kepri bersama dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia telah menyepakati menjadikan Pulau Galang sebagai tempat penampungan pengungsi Rohingya dibantah oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad.
Ia menegaskan jika rumor itu tidak benar.Dan berita tersebut disebarkan oleh akun-akun yang tidak bertanggung jawab.
” Saya tegaskan bahwa belum ada kesepakatan apapun antara Pemprov Kepri dan UNHCR Indonesia mengenai Pulau Galang,” kata Ansar di Tanjungpinang, Selasa, (2/1).
Ia juga menampik kabar yang menyatakan bahwa UNHCR Indonesia telah menerima tanah kosong dari Pemprov Kepri untuk dijadikan tempat pengungsi Rohingya.
“Itu hoaks. Kami tidak pernah memberikan tanah kosong kepada UNHCR Indonesia,” tegasnya lagi.
Rumor-rumor tersebut,lanjutnya berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Ia meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang tidak jelas sumbernya.
Pemerintah Indonesia, tambah Ansar, saat ini keberadaan pengungsi Rohingya Pemerintah belum anbil kebijakan apapun, apalagi diisukan sudah menunjuk pulau Galang sebagai titik tempat penampungan.
“Saya minta masyarakat untuk bijak dalam memproses informasi di internet. Jangan sampai terpengaruh oleh provokasi yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa kita,” tegasnya.
Ia kembali menegaskan, tidak ada arahan dari pemerintah pusat mengenai penempatan pengungsi Rohingya di Pulau Galang.
Saat ini
pemerintah pusat masih berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan UNHCR Indonesia untuk mencari solusi terbaik bagi pengungsi Rohingya.
“Kami menghormati keputusan pemerintah pusat dan UNHCR Indonesia sebagai lembaga yang berwenang dalam menangani masalah pengungsi. Kami siap mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan UNHCR Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini secara humanis dan sesuai dengan hukum internasional,” katanya.
Editor: ERWIN
Comment