Ansar membuka Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria
(F.Istmw).
BR.KEPRI- Pentingnya pendistristribusian legalisasi lahan masyarakat dengan baik karena akan berdampak terhadap penanggulangan kemiskiman dan percepatan pemulihan ekonomomi serta terciptanya ruang usaha baru.
Demikian disampaikan Gubernur Ansar saat menghadiri Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Kepulauan Riau di Trans Convention Centre Aston, Jumat (12/5).
Rapat disejalankan pembahasan persiapan GTRA Summit Road to Karimun 2023 Sekaligus rapat persiapan GTRA Summit Road to Karimun 2023.
Menurut Ansar, legilasasi dan ditribusi tidak hanya sebatas persoalan mendasar terkait pertanahan, tetapi terkait spektrum yang lebih luas.
Kepemilikan dalam bentuk hukum sertifikat ditegaskannya dapat digunakan dan dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan ekonominya masing-masing. Pemilik serifikat bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas pemerintah melalui perbankan untuk mengembangkan usahanya masing-masing.
“Oleh karena itu, kalaulah legalisasi lahan masyarakat ini terdistribusi dengan benar-banar dan kita lakukan secara masif dan sukses, maka kita sebagai Pemerintah Daerah akan lebih mudah untuk mengintervensi program-program ekonomi dan mengatasi kemiskinan di tengah masyarakat,” papar Gubernur.
Ia juga mengapresiasi Kanwil BPN Kepri serta Kanwil BPN Kabupaten/Kota yang terus berkolaborasi bersama pemerintah daerah dan stakeholder lainnya untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat guna percepatan dan recovery ekonomi.
“Rakor seperti ihi akan akan kita tindaklanjuti dikantor teknis OPD, supaya kita perkuat koordinasi kita hingga ke tingkat Kabupaten/Kota. Semoga kita bisa menjadi tuan rumah yang baik dan selamat mengikuti rapat kordonasi,”tutup Ansar.
Kepala Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Riau yang juga Ketua pelaksana Harian GRTA Provinsi Kepulauan Riau Nurhadi Putra dalam laporannya menyampaikan, ada 3 fokus utama yang menjadi perhatian pada rapat.
Yakni mencari strategi dan metode yang efektif dalam penyelesaian setifikasi lahan transmigrasi di Kabupaten Lingga, Natuna dan Kepulauan Anambas.
Lalu sertikifikasi hutan mangrove dengan pilot project pada Kota Batam, Bintan dan Karimun yang masih membutuhkan dukungan pemerintah kabupaten/kota agar diuntungkan di dalam rencana tata ruang sehingga Hutan ini punya aspek legalitas yang jelas dan tetap lestari kemudian fokus yang terkahir adalah persiapan Road to Karimun GTRA Tahun 2023.
“Mari bersama sambuat event akbar yang akan dilaksanakan di Karimun pada 29 sampai dengan 31 Agutus 2023. Beberapa persiapan telah berjalan tetapi tetap membtuhkan kolabrasi untuk menyelesaikannya,”tutupnya.
Editor : Firdaus
Comment