Tabel pendapatan tujuh kabupaten dan kota se- Kepri tahun 2024
BR.KEPRI- Keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri tahun 2024 sebesar Rp4,34 triliun, membuat Gubernur Kepri Ansar Ahmad mencari cara agar dengan anggaran yang terbatas itu pembangunan di 7 Kabupaten dan Kota dapat berimbang dan berjalan maksimal.
” Kami harus mencari cara agar ketimpangan (disparitas) pembangunan setiap wilayah Provinsi Kepulauan Riau tidak terjadi di tengah keterbatasan anggaran yang dimiliki,” tegas Ansar di Natuna.
Ia menjelaskan, dari jumlah APBD yang ada, riil yang dapat dipergunakan hanya sebesar Rp 3,8 triliun.
Rp1,5 triliun dikhususkan untuk pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan.
“Hampir 70 persen dana pendidikan mengalir ke Kota Batam mengingat jumlah sekolah dan guru memang paling banyak di Kota Batam,” Kata Ansar kepada masyarakat Natuna.
Dari Rp3,8 triliun,
Tambah Ansar,kemudian dibagi
untuk dana aspirasi 45 anggota DPRD sebesar Rp150 miliar, pembiayaan 43 organisasi perangkat daerah (OPD), bantuan rumah ibadah, yayasan dan sebagainya, serta melaksanakan pembangunan di tujuh kabupaten/kota.
Ansar menyebut, rata-rata kabupaten/kota di Kepri mengelola Rp 1 triliun APBD. Hanya Kota Batam yang lebih diuntungkan.
” Batam punya anggaran mencapai Rp 6 triliun. Rp 3,3 triliun Dana APBD Kota Batam, dan Rp2,6 triliun dana APBN melalui BP Batam, ditambah dengan dukungan pihak swasta di Kota Batam yang sangat kuat,” sebut Ansar.
Untuk menghindari Ketimpangan pembangunan, Ansar melanjutkan, pihaknya harus mencari sumbner dana di Pemerintah Pusat serta pengoptimalan dana CSR ( corporate social responsibility/tanggung jawab sosial).
“Kita tidak segan menongkrongi kementrian, juga berkoordinasi dengan anggota DPR RI asal Kepri,” tegas Ansar.
Upaya itu sejauh ini membuahkan hasil. Sejumlah pembangunan dilaksanakan di kabupaten/kota di Kepri melalui dana APBN.
Misalnya, tahun lalu Kepri mendapatkan bantuan dana impres sebesar Rp700 miliar. Salah satunya pembangunan jalan Kuala Maras, Jemaja.
Lalu Kepri mendapatkan dana hampir Rp400 miliar dari Kemenhub.
Dari dana itu di antaranya dipergunakan untuk penyelesaian pembangunan Pelabuhan Roro di Jemaja yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 30 miliar, bantuan kapal Roro Bahtera Nusantara 01 dan 03, serta merevitalisasi seluruh pelabuhan yang ada di Kabupaten Natuna.
Selain itu, Kepri mendapatkan dana senilai Rp 60 miliar dalam dua tahun tahapan revitalisasi Pulau Penyengat.
Selain itu, untuk efisiensi penggunaan anggaran, Ansar menerapkan kebijakan tight money polecy, pengetatan ikat pinggang.
“Kita harus berhemat agar agar pembangunan bisa terlaksana di tengah keterbatasan,” sebut Ansar.
Editor: ERWIN
Comment