BAROMETERRAKYAT.COM, TANJUNGPINANG. Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2017, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun meminta kepada seluruh Apratur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Kepri untuk menggunakan uang rakyat dengan tepat sasaran. Menurutnya, pemanfaatan keuangan daerah harus akuntabel dan memberi manfaat besar buat masyarakat.
“Jangan asal habis dibelanjakan, Angaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus bisa menjadi instrumen untuk terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah melambatnya ekonomi global,” kata Nurdin, di Aula Wan Sri Beni Kantor Gubernur Kepri Dompak, saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2017, Kamis (15/12).
APBN Tahun Anggaran 2017 ditetapkan Sebesar Rp 2.080 (Dua Ribu Delapan Puluh) Triliun. Rekapitulasi Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2017 kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri berdasarkan UU No 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp 7.071 Triliun.
Alokasi Kepri pada tahun 2017 ini mencapai Rp 5.963 Triliun dengan jumlah DIPA sebanyak 329. Secara keseluruhan 2017 ini mengalami peningkatan sebesar Rp 525 Miliar dibandingkan nilai DIPA pada tahun anggaran 2016 yaitu senilai Rp 5.438 Triliun.
Dengan anggaran sebesar itu, Nurdin mengharapkan semua pihak menjaga dan menjalankan amanah sebaik-baiknya. Menjalankan tanpa penyimpangan dan bekerja dengan optimisme tinggi.
“Kerjalah secara profesional baik dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel maupun dalam memberikan pelayan kepada masyarakat,” ingat Nurdin.
Sebelumnya, Nurdin menerima DIPA dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (7/12) pekan lalu. Adapun rincian alokasi dana transfer tersebut yaitu, untuk Provinsi Kepri sebesar Rp 2.039.202.234.000, Kabupaten Natuna Rp 722.412.204.000, Kabupaten Kepulauan Anambas Rp 627.693.152.000, Kabupaten Karimun Rp 679.798.123.000, Kota Batam Rp 963.792.007.000, Kota Tanjungpinang Rp 634.967.698.000, Kabupaten Lingga Rp 673.828.938.000, dan Kabupaten Bintan Rp 729.865.873.000.
Menurut Gubernur, pemerintah ingin dana yang ditransfer ke daerah ini bisa menjadi instrumen untuk terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Demikian juga dengan pemanfaatan APBD, juga harus bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Makanya kita ingin pemanfaatan ya secepat mungkin. Biar sejak awal tahun masyarakat sudah merasakannya,” pungkas Nurdin ***
Comment