Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Ronny Kartika memimpin rapat potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor kepelabuhan,Selasa (7/10) di Ruang Rapat II Bandar Seri Bentan.
BAROMETERRAKYAT.COM,BINTAN- Pemerintah Kabupaten Bintan menggandeng beberapa instansi vertikal yang ada untuk menyusun kajian dan rumusan regulasi terkait potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor kepelabuhan. Dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Ronny Kartika, FGD kali ini merencanakan berdirinya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah.
Dijelaskan Ronny, Presiden Prabowo dan Mendagri telah memberi arahan agar setiap daerah semakin inovatif dalam menciptakan peluang-peluang pendapatan baru bagi daerah melalui potensi-potensi yang dimiliki. Hal tersebut dapat diwujudkan salah satunya lewat BUMD yang berkolaborasi dengan instansi lain maupun pihak swasta.
“Kita punya beberapa titik pelabuhan, bahkan salah satunya bekas pelabuhan PT Antam di Kijang (Bintan Timur) yang sudah dikomunikasikan Bupati agar bisa kita kelola, apakah lewat pinjam-pakai atau take over. Prinsipnya kita identifikasi semua potensi, kita susun mekanismenya dengan berpedoman pada regulasi yang ada, kemudian eksekusi” paparnya, Selasa (7/10) di Ruang Rapat II Bandar Seri Bentan.
Bintan sebelumnya telah memiliki Perda (Peraturan Daerah) di tahun 2014 yang mengatur terkait kepelabuhan. Aturan ini yang direncanakan akan disesuaikan dengan aturan-aturan baru yang lebih relevan, untuk selanjutnya bisa membuka jalan dalam mengelola pintu pendapatan baru.
Ronny sempat menceritakan bahwa Pemkab Bintan bahkan telah melakukan studi referensi ke salah satu BUMD di Kota Cilegon, Provinsi Banten, yang dinilai sangat sukses mengelola sektor kepelabuhan lewat item kapal pandu dimana hasil akhirnya memberi income luar biasa bagi daerah.
“Kita bisa lewat kapal pandu juga, atau suplai air atau suplai sembako untuk kapal-kapal besar yang sedang labuh jangkar. Bahkan tak kurang dari 400 kapal tanker yang labuh di depan PT BAI setiap hari. Ada yang mungkin sudah dikelola oleh Pelindo dan lain-lain, tapi kita bisa jajaki kerjasama yang bisa dirintis” sambung Ronny menjelaskan.
Selanjutnya pembahasan juga mengarah pada pelabuhan penumpang dan pelabuhan angkut yang dirasa perlu dilakukan penyesuaian. FGD kali ini juga diharapkan dapat melahirkan formulasi awal terkait rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang sehingga setiap langkah yang akan dilakukan sudah dipetakan dengan matang serta mempunyai target di setiap prosesnya.
FGD ini diikuti beberapa OPD terkait, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kepelabuhan Kelas III Kijang, Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kelas I Tanjung Uban, akademisi UMRAH serta Bagian Ekonomi dan Bagian Hukum Setda Bintan.
Editor: SIVA
Comment