Gubernur Ansar Tidak Pernah Menyetujui Rute Pelayaran MV Lintas Kepri Tanjungpinang- Malaysia

BR. KEPRI –
Pemerintah Provinsi Kepri akan mengevaluasi Direktur PT Pelabuhan Kepri.
Pemerintah Provinsi Kepri juga sangat menyayangkan tindakan PT Pelabuhan Kepri yang telah mengalihkan jalur pelayaran MV Lintas Kepri dari Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang ke Lingga dan sebaliknya, kini beralih menjadi melayani pelayaran ke Malaysia.

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kepri Hasan, menyatakan dengan tegas jika pengalihan jalur tersebut bukan atas izin Gubernur, melainkan inisiatif pihak BUP sendiri.

“Gubernur meminta agar ini diluruskan. Kita tegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kepri  tidak pernah menyuruh dan menyetujui PT. Pelabuhan Kepri mengalihkan jalur pelayaran ke Lingga menjadi ke Malaysia. Namun pihak Pelabuhan Kepri mengaku sudah mendapat persetujuan Gubernur, jelas  hal itu tidak benar,” kata Hasan, Minggu (5/2).

Sebelumnya, lanjut Hasan, saat asisten Ekbang Luki Zaiman diminta oleh Gubernur  memimpin RKP BUMD BUP,  sudah tegas disampaikan jangan ada pengalihan jalur dulu sebelum ada kapal pengganti. Namun, justru PT Pelabuhan Kepri sudah mengambil keputusan sendiri.

“Perlu kita tegaskan sekali lagi kepada masyarakat bahwa Gubernur  tidak pernah menyetujui pengalihan jalur pelayaran MV Lintas Kepri sejak awal dibuka jalur pelayarannya diperuntukkan untuk masyarakat Lingga, sebagai sarana memperkuat  konektivitas antar pulau sesuai visi dan misi Gubernur. Dan sudah seharusnya pihak Pelabuhan Kepri bisa sejalan dengan visi dan misi tersebut,” tegas Hasan.

Sangat jelas, ulang Hasan, Itu keputusan sepihak PT Pelabuhan Kepri, dan atas keputusannya tersebut PT Pelabuhan Kepri diminta segera untuk membatalkannya.

“Bagaimanapun juga Ini sudah terjadi. Gubernur sangat kecewa dan menegur keras atas ini,” jelas Hasan.

Hasan menjelaskan lagi bahwa BUMD dibentuk oleh Pemerintah Daerah tidak hanya  sekedar untuk mencari untung. Melainkan, yang lebih penting bisa membantu kemudahan pelayanan masyarakat. Karena hakekatnya Pemerintah adalah melayani masyarakat.