BR. KEPRI-
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dibawah kepemimpinan Gubernur Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Marlin Agustina secara proaktif terus melahirkan berbagai program dan kebijakan untuk kepentingan masyarakat Kepri. Bahkan sejak awal menjabat sebagai kepala daerah di tahun 2021, Ansar menjadikan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Kepri sebagai prioritas utama.
“Semua program dan kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Wagub Kepri, semuanya untuk kepentingan masyarakat Kepri. Semua program tentu outputnya untuk kesejahteraan masyarakat. Dan sejauh ini hasil kerja Pemerintah Provinsi Kepri bisa kita lihat. Baik dari sisi pertimbuhan ekonomi, sisi iflası dan lainnya,” kata Asisten II Pemprov Kepri Luki Zaiman di Tanjungpinang.
Selain itu sambung Luki, kebijakan Pemerintah Provinsi Kepri yang sangat membantu masyarakat selama dalam masa pandemi Covid-19 adalah berupa bantuan tunai untuk masyarakat. Pemerintah Provinsi Kepri mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan tunai bagi masyarakat tidak mampu yang terkena Virus Covid-19 dan yang meninggal dunia akibat Virus Covid-19. Besaran bantuan tunai yang diberikan adalah Rp1 juta untuk keluarga tidak mampu yang terkena Covid-19 dan Rp3 juta bagi anggota keluarga yang meninggal akibat Covid-19.
Pemerintah Provinsi Kepri juga secara rutin menyerahkan bantuan bagi posyandu di seluruh Provinsi Kepri. Hal itu dilakukan untuk memastikan pelayanan kesehatan dasar masyarakat terutama ibu dan anak bisa dilakukan secara optimal. Ditambah lagi adanya bantuan insentif untuk RT/RW, bantuan operasional posyandu, serta bantuan transportasi laut siswa tahun anggaran 2022 yang dilakukan di Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Bintan, Kota Tanjungpinang. Termasuk ketika kunjungan ke Kabupaten Kepulauan Anambas, juga memberikan bantuan serupa di Palmatak, Tarempa, dan Jemaja.
Untuk mendongkrak perekonomian Kepri,kata Luki lagi, Pemerintah Provinsi Kepri juga berupaya menguatkan dan memberdayakan UMKM sebagai salah satu pilar pembangunan daerah. Untuk ini Pemerintah Provinsi Kepri melakukan kerjasama dengan Bank Riau Kepri Syariah (BRKS), berupa pemberian pinjaman lunak bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tanpa bunga (bunga 0%). Adapun bunga pinjaman yang seharusnya jadi tanggungjawab debitor, ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi Kepri.
Detail skema kredit yang diberikan adalah kredit modal kerja maupun investasi bagi pelaku UMKM dengan plafon maksimal sebesar Rp20 juta . Bunga yang dikenakan kepada debitur adalah murni 0 persen di mana debitur mendapat subsidi bunga dari Pemprov Kepulauan Riau. Dengan jangka waktu kredit yang diberikan selama 24 bulan.
“Program pinjaman UMKM dengan bunga 0 persen ini memang ditujukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Dalam hal ini kita bekerjasama dengan Bank Riau Kepri yang sekarang menjadi Bank Riau Kepri Syariah. Harapan kita bisa membantu usaha kecil yang ingin bangkit setelah terpuruk karena pandemi,” jelas Luki .
Selanjutnya, untuk perlindungan masyarakat, Gubernur Ansar juga telah mendorong keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan di Kepulauan Riau. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan BPJS Ketenagakerjaan kepada nelayan yang berkapasitas dibawah 5 GT di Provinsi Kepri. Dalam usulan asuransi nelayan kabupaten dan kota se-Provinsi Kepri. Pada tahun 2023 terdapat 34.418 orang nelayan yang menerima BPJS Ketenagakerjaan. Pembiayaan asuransi nelayan akan dilakukan dengan blended budgeting sebesar masing-masing 50 persen antara Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota.
Perhatian Ansar Ahmad untuk masyarakat pesisir juga dibuktikan dengan program Kepri Terang yang menghidupi pulau-pulau hinterland. Sedikitnya 5.034 rumah tangga (RT) kurang mampu yang ada di Kepulauan Riau (Kepri) akhirnya bisa menikmati listrik sejak tahun 2021. Ketersediaan listrik yang memadai, ujar Ansar, merupakan salah satu cara pemerintah dalam mendongkrak perekonomian dan SDM di Kepri.
“Sekali lagi kita sampaikan, bahwa seluruh kebijakan dan program tersebut adalah kebijakan dan program yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Kepri dibawah kepemimpinan Ansar Ahmad dan Marlin. Dan adanya statemen kebijakan Pemerintah yang mengatakan tidak pro kepada rakyat, semestinya bisa lebih bijaklah diutarakan. kedepankan data, fakta dan statistik. Cari tahu dulu. Akan lebih bijak jika memberikan dukungan penuh kepada Pemprov Kepri untuk terus bekerja maksimal demi kepentingan masyarakat Kepri,” tutup Luki.
Comment