BR. KEPRI –
Pemerintah pusat saat ini sedang menyiapkan masteplan pembangunan Kepri. Tidak hanya di 3 kawasan FTZ, namun pembangunan merata di seluruh Kepri berbasis daerah
Pemerintah pusat akan menjadikan Kepri sebagai ujung tombak pengembangan investasi. Kepri dengan 3 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau Free Trade Zone (FTZ) yakni Batam,Bintan dan Karimun (BBK) juga beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) diharapkan dapat terwujud.
Pembangunan Kepri yang sedang disiapkan berbasis potensi daerah di tujuh kabupaten / kota se-Kepri. Kabupaten Bintan dikembangkan sebagai pusat pariwisata internasional, industri maintenance, repair, and overhaul (MRO), dan industri pengelolaan makanan. Kabupaten Karimun ditujukan sebagai pusat industri maritim dan perikanan. Kabupaten Kepulauan Anambas dikembangkan sebagai sentra perikanan dan wisata.
Lalu Kota Tanjungpinang dikembangkan sebagai pusat pemerintah, pendidikan, wisata budaya melayu, dan industri halal. Kabupaten Lingga ditujukan sebagai pusat pertanian, perkebunan dan peternakan, serta wisata. Kota Batam dikembangkan sebagai pusat hubungan logistik internasional, pariwisata, industri kedirgantaraan, industri digital dan kreatif. Sementara, pengembangan wilayah di Kabupaten Natuna ditujukan sebagai jalur perdagangan laut, sentra perikanan dan kelautan, serta wisata.
Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyambut baik rencana pemerintah pusat menjadikan Kepri sebagai ujung tombak pengembangan investasi. Kepri dengan 3 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau Free Trade Zone (FTZ).
“Kita di daerah, terus berkomunikasi dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, supaya apa yang menjadi daya dukung untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas, dan pelabuhan bebas di Kepri bisa segera terwujudkan dengan pengembangan investasi yang cepat dan besar,” kata Gubernur Ansar.
Salah satunya progres pembangunan Jembatan Batam-Bintan. Guna mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, Gubernur Ansar mengaku pihaknya telah melakukan pembebasan lahan untuk pembangunannya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo memang telah menyatakan saat ini Kemenko Perekonomian tengah menyiapkan master plan pembangunan Kepri.
“Pembangunannya sudah kita siapkan, tinggal menunggu Peraturan Presiden untuk pengesahannya,” kata Wahyu.
Comment