BAROMETERRAKYAT.COM, JAKARTA. Pemerintah berencana melakukan impor beras 1 juta ton untuk cadangan. Kebijakan tersebut dinilai sudah membuat gaduh para petani, apalagi impor dilakukan menjelang panen raya.
“Kebijakan ini (impor beras, red) sudah membuat gaduh para petani yang sedang berjuang menegakkan kedaulatan pangan,” kata Wakil Sekjen Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional Zul Herman dilansir barometerrakyat.com dari jpnn, Sabtu (6/3).
Menurut Zul, pemerintah tidak perlu impor beras karena bulan Maret ini akan ada panen raya. Dia menilai Bulog dan Kemendag tidak melihat data pertanian ini.
“Menurut saya, Bulog sebaiknya menyerap hasil panen petani terlebih dahulu sebelum mengeluarkan permohonan impor beras,” ujar Zul.
Terpisah, Direktur Eksekutif Indef Ahmad Tauhid juga menyayangkan kebijakan impor beras tersebut
Menurut Tauhid, kebijakan itu lambat laun akan menghancurkan kondisi harga di tingkat petani yang kini sedang berjuang meningkatkan produksi.
Apalagi awal tahun ini Indonesia akan menghadapi musim panen tahunan yang berlangsung pada pertengahan Maret mendatang.
“Masa panen diperkirakan mencapai 8,7 juta ton GKG (gabah kering giling). Begitu juga dengan bulan April yang mencapai 8,59 juta ton GKG. Kalau impor beras sekarang ini dilakukan maka tentu saja akan menghancurkan harga di tingkat petani,” kata Tauhid, Jumat, 5 Maret 2021.
Tauhid menerangkan jika mengacu pada kebutuhan tahun 2020 maka kebutuhan beras nasional tahun 2021 diperkirakan mencapai 31-32 juta ton dengan produksi dalam negeri sebesar 30 juta ton. Angka ini masih ditambah dengan sisa stok beras Desember 2020 yang mencapai 6 juta ton.
Dengan hitungan tersebut, lanjut Tauhid, ketersediaan beras nasional diperkirakan mencapai 36 juta ton, sehingga masih ada kelebihan beras sekitar 4-5 juta ton.
“Kecuali tahun 2021 kita menghadapi gagal panen yang luar biasa sehingga anjlok produksi beras kita. Jadi menurut saya impor beras tidak perlu dilakukan,” katanya.
Sumber: jpnn
Comment