Dharmasraya, Sumbar (BR) – Pj Bupati Dharmasraya H. Syafrizal membesuk anak salah seorang ajudannya yang sejak sehari sebelumnya masuk rumah sakit. Keprihatinan itu terpancar jelas di raut muka pria yng karib disapa Ucok. Beberapa kali mengernyitkan dahi melihat plafon lorong yang compang camping, tempat parkir yang ala kadarnya dan becek.”Ndak ibo jo masyarakat, alah bantuak iko kondisi, indak juo dipaelok,” bergumam
Bupati yang ditemani Kabag Humas dan Protokol Budi Waluyo, Kabag Umum dan Perlengkapan Catur Ebyandi serta para ajudan kemudian menuju bangsal anak. Ruangan bangsal anak terkesan sempit dan padat jika tidak bisa dikatakan pengap. Di satu ruangan berujuran 3X4 seorang bayi dirawat di situ. Lantaran tidak ada cahaya matahari, ruangan itu diterangi bola lampu 15 watt yang tampak temaram. “Terpaksa saya bawa dari rumah bolanya. Sebelum ini tidak ada penerangannya,” sebut Dhamer, salah seorang ajudan bupati.
“Direkturnya koq cuek saja, ini perlu penanganan dan peningkatan layanan,” katanya pula. Terus terang, Ucok sendiri merasa heran, pasalnya RSUD Sungai Dareh sudah menerapkan pola pengelolaan keuangan (PPK) Badan Layanan Umum (BLU), Suatu sistem pengelolaan keuangan pemerintah yang memberi keluwesan di dalam penggunaannya. “Mestinya masalah masalah kecil sudah bisa ditanggulangi,” tambah atlit bulutangkis POPSI di era 80-an ini.
Ucok yang sebelumnya masih tampak ceria, langsung berubah murung. Kemudian ia minta para petugas di bangsal anak untuk memberi penjelasan, mengapa sampai ruangan tidak layak seperti itu masih digunakan. Si petugas dengan wajah ketakutan menyebut, bahwa lantaran pasien membludak, ruangan tidak layak terpaksa digunakan. Perkara kelengkapan dan fasilitas di bangsal anak adalah urusan bagian pengelola perlengkapan.
Selang lima belas menit, Direktur RSUD Armayani datang. Bersama bupati, Armayani tampak keluar dari bangsal anak. Mereka menyelusuri lorong rumah sakit. Di sepanjang lorong bupati mencecar pertanyaan kepada Armayani. Dokter bedah itu kalangkabut menjawabnya. Dan terakhir Direktur RSUD diminta untuk memanggil para petugas yang mengelola keuangan dan perlengkapan di ruang pertemuan RSUD.
Berbagai argumen dan penjelasan diberikan kepada Bupati. Tidak mau dengan penjelasan saja, Bupati yang merangkap Kepala BPM Sumbar itu lantas memanggil Inspektur Daerah Suwardi dan Kepala Bappeda Paryanto untuk klarifikasi. Dari pertemuan sekitar setengah jam itu menghasilkan kesimpulan, agar Direktur RSUD lebih peka dengan tuntutan masyarakat dengan memprioritaskan perbaikan RSUD dari bagian depan hingga bagian belakang.
Sebagaimana dimaklumi sebelumnya bahwa dalam berbagai kesempatan masyarakat selalu menuntut adanya perbaikan layanan di RSUD terbesar di Tanah Mekar. Perbaikan layanan itu mulai dari tempat parkir yang nyaman dan aman, pengurusan administrasi BPJS yang cepat dan tidak bertele tele, ruang poli yang memadai dan ramah, adanya dokter dan perawat yang ramah dan bersikap melayani, adanya ketersediaan obat yang murah dan cepat, kebersihan dan kenyamanan, MCK yang layak dan nyaman.
(Sumber: Humas Pemkab Dharmasraya)
Comment