BAROMETERRAKYAT.COM, Tanjungpinang. Sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang, Kamis (15/3). Namun, kedatangan puluhan PKL ini berakhir kecewa. Pasalnya, anggota DPRD Tanjungpinang tidak berada ditempat.
Koordinator PKL kepada awak media mengatakan, kedatangan pedagang ke Kantor DPRD Tanjungpinang untuk melakukan audiensi dengan anggota dewan terkait PKL yang dilarang berjualan di Laman Boenda Tepi Laut.
“Sekarang ini mereka tidak bisa lagi berjualan, harapan kami datang kesini ingin mengadu ke perwakilan kami, ternyata tidak ditanggapi. Karena Ini masalah perut, tidak bisa kami menunggu,” ungkap Jo kepada awak media.
Ia mengatakan, pedagang sudah dilarang untuk berjualan di Laman Bunda. Namun, larangan ini tidak disertai dengan solusi untuk pedagang yang dilarang berjualan.
“Alasan Satpol mengusir kami karena adanya Perda, mereka selalu sampaikan Perda, sampai saat ini kita tidak ada dikasi solusi harus berjualan dimana, mereka main pakai usir saja. Kita orang awam takut kalau melihat orang pakai seragam,” ucapnya.
Dia berharap pedagang ini dapat berjualan kembali di Laman Bunda. Karena, kata Jo, pedagang tidak memiliki tempat untuk berjualan.
“Kalau berjualan kami kucing-kucingan, apabila tidak ada Satpol kami berjualan, jadi kami curi-curi gitu,” tukasnya.
Sementara itu salah satu mengaku mendapat tindakan yang tidak manusiawi dari oknum Satpol PP Tanjungpinang. Ia mengaku, oknum Satpol berprilaku arogan dan mengucapkan kata-kata jorok.
“Saya dibentak, pernah ditonjok, kemudian Satpol ucapkan kata-kata jorok. Saya pulang rumah sampai tidak bisa tidur. Kita hanya minta kejelasan, bukan mintak sedekah. Kami berjualan untuk memenuhi kebutuhan anak kami, karena kami ingin mensekolahkan anak kami, kami tidak ingin anak kami ikut kerja seperti jualann koran,” ucap salah satu pedagang sembari menangis.
Comment