BAROMETERRAKYAT.COM, Tanjungpinang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Riau (Kepri) dan Pemerintah Provinsi Kepri sepakati besaran Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2017.
Dalam kesepakatan ini, APBD Perubahan provinsi Kepri mengalami peningkatan sebesar 4,03 persen.
Jika dalam APBD murni, total anggaran Kepri mencapai Rp 3,360 Triliun, maka dalam APBD Perubahan meningkat menjadi Rp 3,496 Triliun.
“Untuk APBD Perubahan ini kita mengalami peningkatan sebesar Rp135,457 miliar,” kata Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak saat penandatanganan persetujuan bersama DPRD Kepri dengan Pemprov Kepri di ruang paripurna DPRD Kepri, Selasa (12/9).
Untuk pendapatan asli daerah, mengalami peningkatan sebesar Rp 105.711 miliar.
Sebelumnya Pendapatan Asli Daerah hanya Rp1,104 triliun maka dalam perubahan meningkat menjadi Rp 1,210 Triliun.
Jumlah ini berasal dari sektor penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah.
Kenaikan di sektor penerimaan juga memicu kenaikan disektor belanja tidak langsung.
Dalam APBD Perubahan ini, belanja tidak langsung Rp 109.935 Miliar atau meningkat 7,58 persen.
Adapun belanja daerah itu antara lain belanja pegawai, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
Selain itu, belanja bagi hasil Provinsi dan Kabupaten Kota serta pemerintah desa dan belanja bantuan keuangan kepada Provinsi Kabupaten dan kota.
Untuk belanja langsung, anggaran perubahan Kepri mengalami peningkatan Rp 25.521 Miliar atau meningkat 1,34 persen.
“Jika dalam anggaran murni total belanja langsung Rp1,909 triliun maka dalam perubahan meningkat menjadi Rp 1,935 triliun,” jelas Jumaga.
Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan di komisi-komisi dengan mitra-mitranya.
Diharapkan pengesahan APBD Perubahan ini akan dilakukan akhir bulan ini. (*)
Comment