Inilah yang dialami Zainal seorang anak pribumi asli dari Ampalu Tinggi Nagari Lareh Nan Panjang yang memulai karirnya menjadi seorang Nahkoda Kapal.

Setelah menyelesaikan studinya di Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) pada tahun 1994 Zainal memutuskan untuk berlayar yakninya pada kapal Kusuma Bina Nusa.

Setahun setelah itu melamar ke perusahaan luar negeri dengan nama Jaya Bintang Samudra milik Jepang hingga tahun 2002, dan pada tahun 2005 melamar ke perusahaan Jepang juga pada kapal Sun yu maru 12 dengan rute banyak negara diantaranya Singapure, Irlandia, Canada, Brazil.

Setelah menjalani kehidupan di kapal Jepang ia memutuskan untuk berpindah kapal Syen se maru dengan rute ke Peru dan Amerika Latin dan terakhir ke Sukumaru, Spanyol.

Selama menjalani profesi sebagai nahkoda kapal Banyak tantangan yang dihadapi seperti ketika membawa sebuah kapal maka keselamatan seluruh penumpang menjadi tanggungjawabnya.
seperti ketika membawa rombongan Bupati Muslim Kasim beserta tamu-tamu besar lainnya.

“Tidak hanya bertanggungjawab atas keselamatan penumpang, tantangan lain yang dihadapi ketika berlayar yakninya kesolidan tim dan persamaan persepsi tujuan antara satu person dengan person yang lainnya

sehingga masing masing dapat menguasai diri dan sampai tujuan dengan selamat, dan satu hal penting yang menjadi tantangan saat membawa kapal yakninya kondisi cuaca yang tidak dapat ditebak dan kondisi keadaan mesin.” ujarnya saat dihubungi melalui daring.

Program tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menggerakkan perekonomian masyarakat melalui program padat karya pasca penanganan Covid-19.

Kepala Bidang Pemukiman Dinas Lingkungan Hidup, Pertanahan dan Pemukiman Kabupaten Padang Pariaman Iriani mengatakan, bantuan rumah swadaya ini diserahkan pada enam Nagari yaitu Kasang, Ketapiang, Guguak Kuranji Hilir, Kuranji Hilir, Pilubang dan Parit Malintang

“Pada tahap I tahun 2020 ini Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan alokasi bantuan sebanyak 230 KK tersebar di beberapa nagari dan kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman,” ujarnya, Kamis (18/6).

Dia menjelaskan, bantuan yang diterima berupa Peningkatan Kualitas (PK) rumah tidak layak huni masing-masing berupa bahan bangunan senilai Rp 15 Juta dan ditambah dengan upah tenaga kerja sebesar Rp 2,5 Juta

Sehingga berjumlah total Rp 17,5 Juta masing-masing KK penerima bantuan yang disalurkan melalui rekening bank penerima bantuan dan tukang yg melaksanakan pekerjaan di lapangan.

“Sedangkan untuk Tahap II Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan bantuan BSPS lagi sebanyak 180 kk dengan komposisi bahan dan upah yang sama seperti bantuan Tahap I yang sekarang ini sedang dilaksanakan verifikasi faktual oleh Koordinator Fasilitator (KOORFAS) bersama Tim Fasilitator Lapangan (TFL) yg ditunjuk oleh SNVT Penyediaan Perumahan Sumatera Barat,” jelasnya.

Konferensi Pers yang diadakan di Media Center Humas Padang Pariaman ini menghadirkan tiga pejabat terkait di Kabupaten Padang Pariaman Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinSosP3A) Syafriwal, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Erman dan serta Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah Armeyn Rangkuti.

“Terkait penyaluran bantuan dampak sosial ekonomi Covid-19 yang terbagi atas Dana Kementerian Sosial, Dana BLT Provinsi, Dana APBD dan Dana Desa diantaranya tiga bantuan telah tersalurkan dan saat ini penyaluran bantuan APBD sedang menunggu proses verifikasi dari BPKD, yang nantinya dana tersebut akan disalurkan kepada 5000 KK se Kabupaten Padang Pariaman,” Jelas Syafriwal.

Sejalan dengan itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Disnsos P3A Mardi menyatakan, bahwa seluruh bantuan dampak sosial ekonomi dampak Covid-19 ini hanya mengakomodir 50-60 persen masyarakat miskin di masing-masing Nagari, dalam artian tidak semua msayarakat yang menerima bantuan tersebut.

“Untuk transparansi data penerima bantuan belum dapat dilakukan karena saat ini DinsosP3A masih melakukan pengecekan maupun perubahan terhadap data ganda yang sekiranya dilaporkan oleh masyarakat.” Imbuh lelaki yang sebelumnya menjabat sebagai kabid aset BPKD ini.

Senada dengan itu Plt. BPKD Padang Pariaman Armeyn Rangkuti mengatakan saat ini BPKD tengah menyelesaikan persyaratan administrasi terkait penyaluran bantuan bersumber dari APBD kabupaten.

Diperkirakan akan selesai hingga dua sampai tiga hari kedepan sehingga bantuan tersebut dapat disalurkan kepada masyarakat yang terkena dampak sosial ekonomi Covid-19.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPMTP Kabupaten Padang Pariaman Sepno Fahmi, mengharapkan inovasi pelayanan Bidang Penanaman Modal khusus bidang pelaporan kegiatan Penanaman Modal yang diberi nama “Klinik LKPM” ini nantinya akan membantu Perusahaan dalam melakukan Pelaporan LKPM secara Online.

“Melalui klinik LKPM ini nantinya kita akan bisa memantau perkembangan dan pergerakan investasi yang ada di Padang Pariaman,” kata Sepno.

Ditambahkannya, Klinik LKPM adalah klinik laporan kegiatan Penanaman Modal, dimana disediakan sebuah wadah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan dalam penyampaian laporannya.

“Klinik ini nantinya kita sediakan ruangan khusus di kantor dan klinik ini juga dilakukan secara mobile,” kata Sepno.

Artinya, katanya menyambung, disamping menunggu perusahaan yang harus melaporkan kegiatan penanaman modal untuk didampingi di kantor, juga akan lakukan layanan prioritas dengan mengunjungi perusahan dan melakukan pendampingan di kantor mereka.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007  tentang Penanaman Modal Pasal 15 ditetapkan bahwa setiap perusahaan penanaman modal berkewajiban untuk membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Bagi perusahaan yang tidak menyampaikan LKPM sesuai periode pelaporan, BKPM akan menindaklanjuti dengan mengirimkan surat peringatan kepada perusahaan. Perusahaan yang tidak merespon surat peringatan tersebut selama 3 (tiga) kali secara berturut-turut dapat dijatuhi sanksi berupa pembatalan/pencabutan izin perusahaan.

LKPM ini wajib disampaikan secara online melalui situs https://lkpmonline.bkpm.go.id dengan menggunakan hak akses yang diberikan oleh BKPM. Bagi perusahaan yang belum memiliki hak akses, dapat mengajukan secara online melalui situs https://online-spipise.bkpm.go.id, melalui menu Pendaftaran Akun LKPM Online.

Ditambahkan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal Jon Eka Putra, “Walaupun pada dasarnya mereka bisa melakukan pelaporan secara mandiri, namun pada kenyataanya sering juga terjadi keterlambatan malahan tidak melaporkan sama sekali LKPM Online nya. Oleh karena itu DPMPTP hadir untuk mereka, dengan melakukan Pendampingan sampai ke Pelayanan Prioritas”.

“Kita akan bantu mereka mulai dari mendaftarkan akun (hak akses LKPM Online)  sampai penyampaian laporan secara online, verifikasi laporan hingga memfasilitasi setiap permasalahan yang dihadapi perusahaan. Kita ingin mereka rasakan kehadiran kita, oleh karena itu Klinik LKPM salah satu solusi terbaik yang kita lakukan,” ungkap Jon Eka Putra, S.Sos M.Si yang akrab disapa Pak JEP itu.

Sementara, Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni ketika diminta komentarnya tentang inovasi terbaru DPMTP menyambut senang atas kinerja DPMTP.

Menurutnya, DPMPTP telah berjalan dengan sistem sehingga walau ditinggalkan oleh Hendra Aswara, DPMPTP tetap berkinerja baik bahkan terus melahirkan inovasi.

“Menjadikan kabupaten Padang Pariaman sebagai kabupaten ramah investasi dan tujuan investasi, bukan hanya sekedar isapan jempol belaka, hal ini dapat dibuktikan dengan peningkatan nilai investasi di Padang Pariaman dari tahun ke tahun,” ujarnya ketika ditemui di ruang kerjanya.

Meningkatnya nilai investasi ini, sambungnya, didukung oleh semua pihak, stekholder dan juga kepatuhan perusahaan dalam melaporkan kegiatan penanaman modalnya.

Nilai investasi pada tahun 2016 sebesar Rp125 milyar, di tahun 2017 nilai investasi meningkat menjadi Rp186 milyar, dan realisasi investasi tahun 2018 kemaren meningkat tajam menjadi Rp275 milyar.

“Dengan diluncurkan inovasi ini ditargetkan Investasi di Padang Pariaman meningkat 100% dari tahun 2018 yang lalu,” harap Bupati (tim)

FPD/LPD dihadiri seluruh perangkat daerah mulai dari Staf Ahli, Asisten, Kepala DInas, Badan, Kantor, Bagian, Camat, Wali Nagari serta juga mengundang organisasi kemasyarakatan, organisasi social seperti KONI, MUI, IBI, IDI, Dewan Pendidikan, Forum Kabupaten Sehat, BP SPAM, Sanimas, KOTAKU, Pamsimas, Forum Anak.

Dalam sambutannya Wabup Suhatri Bur menyampaikan pesan Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni kepada semua peserta untuk dapat mengikuti FPD/LPD dengan tuntas agar tujuan pelaksanaan forum tercapai maksimal.

“Bapak Bupati mengharapkan kita semua hadir dan sungguh sungguh mengikuti kegiatan yang direncanakan selama tiga hari ini karena FPD/LPD ini merupakan tahapan rangkaian kegiatan perencanaan tahunan dalam rangka menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020,” jelas Suhatri Bur.

FPD/LPD ini, sambung Suhatri Bur, merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi pemangku kepentingan untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

“Hal ini menunjukkan dalam perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom–up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi,” ujarnya lagi.

Dia menambahkan bahwa melalui PD/LPD akan dilakukan pembahasan rancangan awal renja perangkat daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan dari pemangku kepentingan terkait.

Melalui FPD/LPD juga dilakukan pembahasan renja secara terpadu dan terintegrasi serta sinkronisasinya dalam mendukung 9 (sembilan) Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 yang telah ditetapkan. Dan juga akan dilihat sinkronisasinya dengan prioritas program dan kegiatan baik yang dihasilkan dari musrenbang RKPD di kecamatan maupun dari hasil validasi penelaahan pokok pokok pikiran DPRD sebagai bahan masukan untuk rancangan Renja Perangkat Daerah.

“Sesuai rancangan awal RKPD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020 tema pembangunan daerah Kabupaten Padang Pariaman yang kita angkat tahun 2020 adalah Pembangunan Infrastruktur, Sumber Daya Manusia dan Pemantapan Perekonomian Daerah untuk Pertumbuhan Berkualitas ,” tutup Wabup mengakhiri.

Sementara itu, berdasarkan laporan Kepala Bapelitbangda, Ali Amran menjelaskan, bahwa pelaksanaan FPD/LPD ini merupakan lanjutan dari tahapan proses penyusunan rancangan awal RKPD awal Januari 2019, pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan 11 s/d 18 Februari 2019, dan terakhir Konsultasi Publik rancangan awal RKPD tanggal 28 Februari 2019. Penyampaian dan pembahasan hasil

“Dan tahapan selanjutnya adalah acara hari ini, FPD/LPD. Setelah ini, minggu depannya akan dilanjutkan dengan musrenbang tingkat kabupaten,” sambung mantan Kepala Dinas Pertanian itu.

Menurut Ali Amran, tujuan pelaksanan FPD/LPD adalah untuk menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Kemudian menyelaraskan program dan kegiatan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergisitas masing- masing perangkat daerah dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD  dan menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing masing perangkat daerah kabupaten. (Rls/Bj)

Pembinaan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Padang Pariaman yang diwakili Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Subbag TU) Kankemenag Padang Pariaman, H. Syafrizal dengan mengambil tema “Melalui pembinaan web Simkah online kita tingkatkan mutu pelayanan nikah rujuk di KUA Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman”.

Kasubbag TU Kankemenag Padang Pariaman, H. Syafrizal berharap agar semua KUA di Kabupaten Padang Pariaman menerapkan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

“KUA merupakan ujung tombak pelayanan nikah maka dari itu sumbaer daya operator Simkah haruslah terus ditingkatkan,” tegas H. Syafrizal.

Selain itu, tambah mantan Kasi PD dan PP itu, pemberlakuan PP Nomor 19 Tahun 2015 haruslah menjadi acuan dalam melaksanakan pelayanan nikah. Jangan ada yang melanggar aturan karena setiap pelanggaran ada sanksinya

“Pada zaman teknologi informasi yang semakin berkembang maka selayaknya setiap pegawai terutama operator Simkah dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan itu,” jelasnya.

Dia juga menambahkan, semua Kepala KUA harus bisa menggunakan komputer dan tidak hanya mengandalkan operator saat melakukan pelayanan sehingga pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu.

“Semua peserta mengikuti kegiatan pembinaan tersebut dengan baik agar dapat bekerja sesuai dengan aturan yang telah ditentukan,” tutupnya.

Ditempat yang sama, Kepala Seksi (Kasi) Bimbingan Masyarakat Islam (Bimais) Kankemenag Padang Pariaman Suhendrizal mengatakan, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan operator Simkah yang bertugas di KUA yang tersebar di Padang Pariaman dalam menggunakan website Simkah guna mewujudkan Simkah berbasis website.

“Kegiatan pembinaan ini dilaksanakan selama satu hari dengan narasumber  Kabid Urais Binsyar Kanwil Kemenag Sumbar, H. Syamsuir dan jumlah peserta sebanyak 37 orang yang terdiri dari Kepala KUA, operator KUA dan penghulu dengan rincian 17 orang Kepala KUA, 17 orang operator Simkah dan dua orang penyuluh serta satu orang penghulu,” papar Suhendrizal yang juga merupakan ketua panitia kegiatan tersebut. (Tim)

Idarusalam dalam sambutannya mengatakan, peragaan Manasik Haji ini sangat penting dilakukan oleh sekolah sekolah karena dapat memicu animo siswa tentang aqidah Agama bergelora.

Menurut Idarusalam, saat ini dunia sedang diserang oleh tindakan pelecehan akhlaq yang menyimpang dimana kehidupan penyimpangan semasa zaman Nabi Luth berkembang lagi sehingga lelaki menyukai lelaki dan perempuan menyukai perempuan sudah menjadi kebiasaan.

“Kejadian bencana di Palu mengingatkan kita akan cerita dihancurkannya negeri Sodome oleh Allah dikarenakan perbuatan LGBT dianggap hal biasa disana dan ini tidak boleh terjadi di Enam Lingkung, kita harus perangi tindakan menyimpang itu.” Ujar Idarusalam

Idarusalam mengatakan lagi, salah satu penyebab tabiat menyimpang tersebut adalah pemahaman akan agama begitu rendah sehingga manusia tidak takut akan ancaman Tuhan untuk itu pendidikan agama memang sangat diperlukan diterapkan di sekolah sejak usia dini sehingga Enam Lingkung benar-benar bersih dari LGBT.

Camat Enam Lingkung Rustam dalam paparannya mengatakan Kecamatan Enam Lingkung bersinergi dengan KUA Enam Lingkung dan Babinsa untuk membentengi masyarakat dari tindakan yang menyimpang dimana tindakan penyimpangan itu bukan hanya LGBT saja tetapi Perjudian dan Narkoba merupakan sasaran tembak utama.

“Kita selalu melakukan koordinasi rutin dengan segenap pemuka masyarakat dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih dari Narkoba, Judi dan tindakan berbau asusila” kata Rustam.

Yusrita Suhatri Bur Wakil Ketua Himpaudi Kabupaten melengkapi laporan Maulida Rustam ketua Himpaudi Kecamatan bahwa pendidikan akhlak memang harus diterapkan sejak dini.

“Kami akan kawal terus perkembangan aqidah di Pendidikan Anak Usia Dini bila perlu kami beri reaword pada penggiat Akhlaq di sekolah sekolah” ujar Yusrita. (Bj).