Pemberlakuannya dilaksanakan secara bertahap, pertama dimulai dari Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari.

Rumah tangga sasaran mendapatkan kuota 4 tabung perbulan, sedangkan UMKM mendapatkan 9 tabung.

Salah satu UMKM di Jalan Ahmad Yani David menilai sembilan tabung yang dialokasi dari kartu kendali tidak cukup. Ia mengatakan, dalam sebulan membutuhkan minimal 15 tabung.

“Sangat tidak cukup, satu tabung dapat digunakan dua hari, jadi satu bulan minimal butuh 15 tabung,” ujarnya David saat diwawancarai, Jumat (22/1).

Ia mengharapkan pemerintah dapat mempertimbangkan lagi untuk menambahkan kuota untuk UMKM.

“Saya harapkan kuotanya ditambah, kalau sembilan tabung memang tidak cukup, kalau dalam satu bulan 9 tabung sudah habis, macam mana nasib kami. Kalau gini bisa aja jadi masalah nantinya,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu pedagang makanan di Jalan Pramuka Harianto. Bahkan dalam sehari ia membutuhkan satu setengah tabung untuk usahanya.

“Sehari saya butuh satu setengah tabung, kalau sembilan tidak cukup. Saya harapkan kuotanya ditambah lah,” ujarnya kepada awak media usai menerima secara simbolis kartu kendali elpiji dari Wali Kota Tanjungpinang Rahma.

Agar Tepat Sasaran

Wali Kota Tanjugpinang menyampaikan, pihaknya mengeluarkan kartu kendali bertujuan agar gas elpiji dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang tidak mampu dan pelaku UMKM, bukan digunakan oleh masyarakat yang mampu dalam segi ekonomi.

“Kartu kendali ini hanya untuk UMKM dengan omset dibawah 50 juta hanya mendapat 9 tabung, untuk rumah tangga mendapat 4 tabung gas LPG 3 Kg setiap bulannya, jika ada masyarakat yang mampu bisa menukarkan 2 tabung gas 3 Kg dan mendapatkan 1 tabung gas ukuran 5,5 Kg, jadi saya harapkan dengan kartu ini masyarakat dapat lebih mudah membeli gas di pangkalan yang sudah tertera di kartu pelanggan tersebut, untuk rumah tangga sasaran ditandai dengan warna hijau dibagian bawah kartu, sedangkan untuk UMKM ditandai dengan warna kuning,” ujar Rahma.

Rahma juga mengatakan dengan adanya kartu pelanggan ini selain menghindari adanya penumpukan dan wajib melalui pangkalan untuk pengambilan gas 3 Kg tersebut. Ia juga tegaskan tidak ada perubahan harga untuk gas 3 Kg tersebut yang senilai Rp18.000 per tabung.

“Pangkalan wajib menyiapkan tabung gas 3 Kg berdasarkan data yang ada, jika selama 1 minggu tidak diambil oleh yang memegang kartu kendal tersebut, baru boleh dijual kepada yang lainnya, pihak pangkalan juga akan disiapkan data selain logbook, juga akan disiapkan daftar checklist untuk pemilik kartu pelanggan by name by address,” lanjutnya.

Saat ini, sesuai dengan data yang diperoleh, Kota Tanjungpinang memiliki 3 agen dengan jumlah pangkalan sekitar 203 pangkalan.

Rahma juga mengatakan untuk kartu pelanggan ini akan berlaku secara bertahap di beberapa kelurahan, untuk peluncuran ini dilakukan di wilayah Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari.

“Hari ini saya luncurkan dan sekaligus saya cek kesiapan pangkalan untuk penggunaan kartu pelanggan ini, saya juga lakukan sosialisasi terkait alur kerja staf di pangkalan saat menerima pelanggan, aaya harapkan dengan adanya kartu pelanggan,” pungkas.

SAHRUL

Karena tidak pernah dilibatkan, kata dia, warganya yang telah meninggal dunia sejak lima tahun lalu masih terdata menerima kartu kendali tersebut.

“Kalau misal pak RT yang data, tak mungkin orang yang sudah meninggal dimasukan, tempat saya ada satu namanya Efendi Murni masih ada,” ujarnya kepada awak media disela-sela penyerahan kartu kendali oleh Wali Kota Tanjungpinang Rahma kepada penerima di salah satu pangkalan LPG di Jalan Lembah Purnama, Rabu (20/1).

Menurutnya, berdasarkan pendataan yang ia lakukan seharusnya sebanyak 15 orang warganya menjadi penerima. Namun, sampai saat ini ia belum mengetahui nama dan jumlah warganya yang menjadi penerima.

“Nanti disalahkan RT, saya tidak mau. Saya kadang kesal (Tidak dilibatkan), kok data dibilang dari pak RT, itu bohong,” imbuhnya.

Wali Kota Tanjungpinang Rahma mengatakan, kartu kendali untuk rumah tangga sasaran dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) akan diberlakukan secara bertahap, pertama akan dimulai dari pangkalan yang ada di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti.

“Kelurahan Tanjung Ayun Sakti ada berjumlah 11 pangkalan, hari ini berjumlah tiga pangkalan dan Jumat kita mulai dua pangkalan lagi,” ujarnya.

Selain menyerahkan kartu kendali pada penerima, ia juga menyerahkan nama-nama penerima kepada pangkalan. Ia menekankan kepada pangkalan tidak melayani pelanggan yang tidak terdata dalam data tersebut.

“Tidak boleh lagi ada laporan bahwa pangkalan menjual kepada pelanggan yang lain,” ujarnya.

Ia menyampaikan, data warga yang berhak menerima kartu kendali bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial dan data tambahan dari Musyawarah Kelurahan (Muskel) yang telah diverifikasi.

“Kalau RT merasa tidak dilibatkan mungkin muskelnya sudah berlalu, itu data yang kita pakai,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menyampaikan kriteria UMKM yang berhak menerima kartu kendali yakni memiliki aset diluar tanah dan bangunan sebesar Rp 50 Juta dan juga omset pertahunnya tidak lebih dari Rp 300 Juta.

“Untuk rumah tangga sasaran mendapatkan empat tabung perbulan, sedangkan UMKM mendapatkan sembilan tabung perbulan,” imbuhnya.

SAHRUL

Wali Kota Tanjungpinang Rahma mengatakan kartu kendali elpiji akan diperuntukkan untuk warga kurang mampu atau ekonomi menengah kebawah.

Menurutnya, warga yang menerima yakni keluarga yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial dan juga data verifikasi langsung dari Kelurahan.

BACA : Pemko Tanjungpinang Izinkan 15 Sekolah Belajar Tatap Muka, Ini Daftarnya

“Yang tercatat dalam DTKS Kementerian lebih kurang 15 ribu kepala keluarga, ditambah lagi data verifikasi di kelurahan lebih kurang 4 sampai 5 ribu,” ujar Rahma saat diwawancarai awak media.

Ia menyampaikan, kartu kendali ini bertujuan menjamin ketersediaan gas elpiji 3 kilogram, penggunaannya tepat sasaran dan pemerataan harga Rp 18 Ribu per tabung.

Tidak hanya rumah tangga, pihaknya juga menyediakan kartu kendali untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menurutnya, UMKM yang berhak menerima memiliki omset dibawah Rp 50 Juta pertahun.

BACA JUGA: Pemko Tanjungpinang Kucurkan 1,4 Miliar Untuk Perbaiki Fasilitas Umum

“UMKM di Tanjungpinang lebih kurang 11 ribu. Untuk rumah tangga sasaran 4 tabung satu bulan, UMKM 9 tabung satu bulan, ini sudah sesuai dengan rata-rata pemakaian sebesar itu,” ujarnya.