Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Bintan Senopati mengatakan, pengeledahan dilakukan untuk mencari bukti lain atas kasus dugaan korupsi Dana Investasi Jangka Pendek (DIJP) atau peminjaman dana di BUMD Bintan.

“Sampai detik ini kami masih kekurangan atau membutuhkan petunjuk lain, untuk mendapatkan beberapa data dari PT BIS sehinga kami melakukan penggeledahan. Pengeledahan ini dilakukan setelah kami mendapatkan persetujuan penetapan dari PN Tanjungpinang,” ujar Senopati.

Menurutnya, dalam penggeledahan itu penyidik mencari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pinjaman modal yang diberikan PT BIS ke pihak ketiga. “Ini dilakukan semata-mata untuk memperkuat bukti,” ucapnya.

Ia menyampaikan, sudah empat ruangan direksi dilakukan penggeledahan. Penyidik sudah mengamankan 17 bundel dokumen terkait kasus tersebut.

“Kami dapatkan 17 bundel dokumen, itu berkaitan dengan rekening koran juga, perjanjian-perjanjian yang asli. Saat ini kita masih melakukan penggeledahan,” ujarnya.

Tetapkan Dua Tersangka

Kejari Bintan menetapkan dua tersangka dugaan kasus korupsi Dana Investasi Jangka Pendek (DIJP) atau peminjaman dana BUMD Bintan 2016 dan 2017.

Dalam kasus itu, Kejaksaan menetapkan dua tersangka yakni Direktur Utama PT Bintan Inti Sukses BUMD Bintan RIS dan Kepala Devisi Keuangan inisial TD.

“Alhamdulillah hari ini kami berhasil menambah pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp 700 Juta,” kata Kepala Kejari Bintan saat konferensi pers.

Sebelumnya, kata dia, pihaknya sudah menyita Rp 205 Juta, dengan demikian total kerugian negara yang sudah dikembalikan Rp 905 Juta.

Ia menyampaikan, dari total kerugian negara berdasarkan hasil penghitungan penyidik, masih ada kekurangan kerugian negara sebesar Rp 864 juta.

“Melalui pendekatan kami akan terus upayakan untuk pemulihan keuangan negara dari kasus ini,” ucapnya.

Menurutnya, uang disita tersebut merupakan dari tujuh mitra PT BIS BUMD Bintan.

Tersangka berinisial TD sebagai Kepala Devisi Keuangan PT Bintan Inti Sukses BUMD Bintan.

“Satu orang telah ditetapkan tersangka dan ditahan,” kata Kepala Kejari Bintan Sigit Prabowo saat konferensi pers di Kantor Kejari Bintan, Kamis (10/12).

Sedangkan satu tersangka RS selaku Direktur Utama BUMD Bintan belum dilakukan penahanan, karena yang bersangkutan terkonfirmasi positif COVID-19.

“Saat ini masih menjalani isolasi mandiri karena Covid-19. Jadi, hanya stau orang yang ditahan,” ucapnya.

Ia menyampaikan, pihaknya juga sudah mengeluarkan surat pencekalan agar yang bersangkutan tidak melarikan diri.

“Nanti kalau sudah sembuh baru kita lakukan penahanan,” ujarnya.

Keduanya berinisial RS sebagai Direktur Utama BUMD Bintan dan TD selaku Kepala Devisi Keuangan PT Bintan Inti Sukses.

Kepala Kejari Bintan Sigit Prabowo mengatakan, penyelidikan dugaan korupsi tersebut mulai dilakukan sejak 17 September 2020 lalu.

“Kedua orang RS dan TD sudah kami tetapkan sebagai tersangka,” kata Sigit saat konferensi pers di Kantor Kejari Bintan, Kamis (10/12).

Sigit menyampaikan, pihaknya menyita barang bukti Honda Beat warna merah bernomor polisi BP 2513 TU, delapan kardus berisi dokumen dan uang Rp 205 Juta.

“Akibat perbuatan kedua tersangka, kerugian mencapai Rp 1,7 Miliar,” ucapnya.

Kedua dijerat dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Junto pasal pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Ahmad Jailani