Dinsos bekerjasama dengan PT Pos Indonesia untuk menyalurkan bansos kepada 6.808 KPM yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Bansos BPNT yang disalurkan ini untuk tiga bulan yakni Januari hingga Maret dan masing-masing KPM mendapatkan Rp600 Ribu.

BACA JUGA: BUMD Tanjungpinang Akan Rampingkan Struktur Perusahaan Karena Alami Kerugian

Kepala Dinsos Tanjungpinang Achmad Nur Fatah mengatakan, pihaknya terus mendorong agar proses penyaluran bansos tersebut dapat dipercepat dan salah satunya adalah melalui penyaluran bansos BPNT secara tunai.

Mekanisme pencairan bantuan melalui PT Pos Indonesia tidak melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sehingga bisa meningkatkan kecepatan dalam penyaluran.

Namun, proses penyaluran dilakukan secara tunai untuk KPM BPNT/Kartu Sembako terus dimatangkan dan direncanakan setiap tiga bulan, sehingga diharapkan mempermudah penerimaan bagi keluarga penerima.

BACA JUGA: Rahma Ajak Warga Menjaga Lingkungan dengan Menanam Pohon

“Menurut Perpres 63 tahun 2017, penerima bantuan tidak harus menerima dalam bentuk barang, tapi penyaluran secara tunai, maka diharapkan dapat semakin mendekatkan KPM terhadap barang yang dibutuhkan,” ujar Fatah melansir dari laman resmi Pemko Tanjungpinang, Jumat (4/3/2022).

Ia menyebut, penyaluran bansos BPNT ini akan berlangsung selama 14 hari, dan sudah dilaksanakan sejak 22 Februari dan akan berakhir 5 Maret 2022.

Dari pejabat yang dilantik ada satu pejabat berstatus tersangka dugaan Korupsi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Tanjungpinang.

Ia adalah Yudi Ramdani yang telah ditetapkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjugpinang sebagai tersangka sejak Senin, 21 Desember 2020 lalu.

Dalam pelantikan tersebut, Yudi diamanahkan menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Tanjungpinang.

Wali Kota Rahma mengatakan, penempatan pejabat yang dimutasi dan promosi sudah sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki.

“Pejabat administrator dan pengawas yang dilantik ini sudah melalui proses penilaian dan pertimbangan yang matang, serta penempatannya pun sudah disesuaikan berdasarkan kapasitas jabatan yang ada dan latar belakang ilmu atau pendidikan yang dipunya,” ujarnya.

Saat ditanya soal tersangka korupsi dilantik, orang nomor satu di kota Gurindam itu tidak mau berkomentar.

SAHRUL