Kado itu diberikan lantaran Pjs Gubernur tidak mau menemui mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak, Rabu (21/10).

Dalam aksi itu puluhan mahasiswa menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI beberapa pekan lalu.

Pantauan di lokasi, kado tersebut diserahkan mahasiswa kepada perwakilan dari Pjs Gubernur. Namun, dari perwakilan enggan menerima kado tersebut.

“Hanya anak kecil yang takut bertemu dengan orang dewasa, jadi kami serahkan pempers dan satu botol, kami memberi ini tanda simbol kekesalan di dalam hati,” salah satu mahasiswa yang berorasi.

Diketahui, dalam aksi tersebut mahasiswa mendesak Pjs Gubernur untuk menemui mereka. Mahasiswa meminta Pjs Gubernur Kepri menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Perpu Pembatalan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

SAHRUL

Aksi puluhan mahasiswa dilakukan di depan Kantor Gubernur Kepri. Dalam aksi tersebut mahasiswa menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan DPR beberapa pekan lalu.

Kapolres mengatakan, ia baru pertama kali bertugas sebagai Kapolres Tanjungpinang bertanggungjawab melindungi dan melayani masyarakat.

“Saya datang kesini langsung disambut demo seperti ini, saya orang dari Jawa. Disambut seperti ini saya ucapkan terimakasih,” kata Kapolres saat berdialog dengan mahasiswa.

Ia menyampaikan, Pjs Gurbernur Kepri Bahtiar Baharuddin tidak bisa menemui mahasiswa. Karena, kata dia, Pj tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan strategis.

“Saya sampaikan saya memahami kondisi pak gubernur, Pjs tidak bisa mengambil keputusan yang strategis,” ujarnya.

Ia juga meminta kepada mahasiswa untuk membubarkan diri untuk mencegah penularan COVID-19 yang tengah mewabah.

Kedatangan mahasiswa langsung disambut barisan pengamanan dari Polres Tanjungpinang. Jalan masuk dipagari dengan kawat berduri.

Mahasiswa pun tidak dapat memasuki halaman kantor DPRD. Bahkan, lebih kurang dua jam menyampaikan orasi, tidak ada satupun perwakilan DPRD menemui mahasiswa.

Karena dicuekin, mahasiswa kemudian membubarkan aksi dan menyampaikan mosi tidak percaya kepada anggota DPRD Kepri.

“Kita menyampaikan mosi tidak percaya kepada DPRD Kepri,” kata Presiden Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji Rindi Apriyandi.

Ia mengatakan, mahasiswa hanya ingin menyampaikan aspirasi dan tidak ingin terjadi kerusuhan.

“Tuntutan kita tidak banyak, kita menuntut DPRD sebagai perwakilan masyarakat Kepri untuk menyampaikan kepada presiden untuk mengeluarkan Perpu Pembatalan UU Cipta Kerja,” ujarnya.

Mereka diamankan diduga sebagai penyusup yang ingin membuat kekacauan di tengah aksi.

Satu persatu pelajar yang masuk dalam barisan mahasiswa ditarik keluar dalam barisan dan kemudian dikumpulkan menjadi satu untuk dilakukan pendataan.

Selain pelajar, polisi juga mengamankan beberapa remaja yang tidak sekolah ikut menyusup barisan mahasiswa.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjungpinang AKP Rio Reza Parindra membenarkan telah mengamankan pelajar dalam aksi tersebut.

“Sudah kita amankan, sekarang lagi kita data,” singkat Reza.

Sementara itu, salah satu pelajar mengaku diajak teman untuk ikut ke Dompak, namun ia tidak mengetahui diajak untuk ikut aksi.

“Saya lagi nongkrong, diajak kawan ke Dompak, tidak tau (Diajak ikut demo),” ujarnya.

Sampai berita ini dipublikasikan, pelajar sudah dibawa ke Polres Tanjungpinang untuk dilakukan pendataan.

SAHRUL

Aksi tersebut menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI, Senin (5/10) lalu.

Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Tanjungpinang Wan Rafiwar meningkatkan, mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya dengan santun dan tidak anarkis.

Ia mengaku sedih atas demo yang dilaksanakan ratusan mahasiswa sebelumnya berakhir ricuh, sehingga beberapa mahasiswa mengalami luka-luka.

“Apa permasalahan nak ini, nak itu, kita menginginkan yang baik jangan anarkis,” ujarnya saat diwawancarai awak media di Lapangan Pamedan Ahmad Yani.

Selain itu, ia juga meminta kepada anggota DPRD Kepri agar menampung aspirasi yang disampaikan mahasiswa.

“Apa yang mereka sampaikan dewan harus dengar, ketua DPRD harus hadir, karena mereka itu kita yang pilih, jangan main hilang saja,” ucapnya.

SAHRUL

Mereka diamankan langsung dibawa ke ruangan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tanjungpinang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Pantauan di Satreskrim Polres Tanjungpinang, kelima pelajar tertunduk lesu saat digiring dari mobil patroli Polsek Bukit Bestari menuju ruangan pemeriksaan.

Menurut sumber dari kepolisian menyebutkan, pelajar STM itu nekat melempar batu karena ingin membackup aksi ujuk rasa mahasiswa menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI, Senin (5/10) lalu.

“Katanya tadi untuk membackup demo mahasiswa,” kata salah satu polisi saat membawa memasuki ruangan Satreskrim.

Sampai berita ini dipublikasikan, kelima pelajar yang belum diketahui identitasnya masih menjalani pemeriksaan.

SAHRUL