Pengantian Ketua Bawaslu ini menindaklanjuti hasil sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diputuskan, Febriadinata diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Bawaslu Bintan.

Saat ini Febriadinata menjabat sebagai Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Sengketa.

“Selamat kepada Ondi Dobi Susanto sebagai ketua Bawaslu Bintan yang baru, semoga kedepannya dapat bekerja lebih baik lagi dan semakin solid seperti sebelumnya,” ujar Febriadinata.

Ia mengaku telah menerima dengan ikhlas dan patuh terhadap putusan DKPP, karena jabatan sebagai amanah setiap penyelenggara.

“Saya minta maaf pada seluruh masyarakat Bintan, kami hanya manusia biasa yang tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak tetapi kami melaksanakan ini sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku,” imbuhnya.

Sementara itu, Ondi Dobi Susanto mengucapkan terimakasih karena telah dipercaya untuk menjadi Ketua Bawaslu.

“Semoga kedepannya kita beserta jajaran Bawaslu Bintan dapat bekerja lebih baik lagi dan membuat semakin solid seperti sebelumnya seperti apa yang diucapkan oleh sodara kita Febriadinata,” imbuhnya.

AHMAD JAILANI

Dalam pertemuan itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan Febriadinata menjelaskan, dalam pelaksanaan Pilkada Bintan telah menangani tujuh baik temuan ataupun laporan dan sudah menindaklanjuti hal tersebut.

“Ada lima proses yang kita registrasi dan dua tidak bisa proses registrasi karena memang tidak memiliki syarat formil maupun materinya ataupun bukan tindakan pelanggaran, ” ujarnya.

Febriadinata menyebutkan ada dua dugaan tindak pidana pelanggaran yang sudah dilaporkan dan satu sudah sampai ke pembahasan kedua di sentra Gakkumdu Kabupaten Bintan. Kemudian proses tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 187 A ayat (1).

Sementara, ada tiga kasus dugaan pelanggaran netralitas PNS, dua kasus sudah direkomendasikan kepada Bupati Bintan dan sudah diberikan sanksi kepada ASN berinisial Z dan Y. Sedangkan satu temuan terhadap netralitas PNS dihentikan karena bukan merupakan pelanggaran.

“Terkait dengan pelanggaran KAUR dan KADUS di Kecamatan Mantang sudah kami tindak lanjuti serta memberikan surat rekomendasi kepada Badan Pemberdayaan Desa, namun hingga saat ini kami belum menerima balasan dari Instansi tersebut tentang tindak lanjutnya, hingga saat ini kami akan terus mengecek dan konfirmasi kembali kepada instansi terkait tentang surat rekomendasi yang sudah diberikan untuk tindak lanjutnya,” pungkas Febriadinata.

Ahmad Jailani

“Allhamdulilah sejauh ini tidak ditemukan pelanggran pada saat pemungutan suara maupaun penghitungan surat suara ditingkat TPS,” ujarnya saat dikonfirmasi awak media Jumat, (11/12)

Ia menyampaikan, tidak ada ditemukan pelanggaran prokes karena masyarakat sudah sadar pentingnya mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19.

“Masyarakat Bintan juga sudah paham pada situasi saat ini dan masyarakat juga akan datang ke TPS sesuai dengan jadwalnya sehingga tidak terjadi kerumunan,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, petugas KPPS juga melakukan sesuai prosedur yang telah dibuat KPU.

“Masyarakat yang datang ke TPS disediakan pencuci tangan serta diberikan sarung tangan plastik dan tempat duduk juga sudah diatur, sehingga allahamdulilah sejauh ini masih aman,” tutupnya.

Ahmad Jailani

“Saya membuat laporan salah satu oknum pengacara berinisial M dari Tim pengacara Jhonson Panjaitan terkait ancaman akan menebas kepala saya,” kata Agus kepada awak media, Senin (18/11).

Ia menyampaikan, ancaman tersebut membuatnya tidak nyaman dan resah.“Saya khawatir juga atas keamanan saya, takut terjadi sesuatu, makanya saya membuat laporan di Mapolres Bintan,” ucapnya.

Ia menjelaskan, dugaan pengancaman tersebut, berawal pada saat dirinya mendatangi rumah pelapor dugaan politik uang, Meliyanti.

Meliyanti melaporkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan nomor urut 1 Apri Sujadi dan Roby Kurniawan terkait dugaan politik uang ke Bawaslu Bintan beberapa hari yang lalu.

“Saya datang kesana hanya untuk mendengarkan keluh kesah, dan bersilaturahmi dengan keluarga mereka,” tuturnya.

Selain itu, kata Agus dirinya khawatir dengan keluarga Meliyanti, yang didatangi oleh orang yang tidak dikenal pada malam hari.

Koordinator Divisi SDM dan Datin Bawaslu Bintan Ondi Dobi Susanto mengatakan, sosialisasi itu mengingatkan warga selalu mematuhi protokol kesehatan pada saat pemilihan 9 Desember 2020 mendatang.

“Harus mengunakan masker dan jaga jarak saat pemilihan di TPS,” kata Susanto saat diwawancarai awak media.

Ia menjelaskan, saat pencoblosan warga datang tidak boleh melebihi 50 orang. Jika melebihi jumlah itu maka akan disuruh pulang agar tidak terjadi kerumunan.

“Masyarakat juga diwajibkan membawa alat tulis masing-masing dalam pencoblosan di setiap TPS,” lanjutnya.

Selain itu, lanjut dia, saat kampanye masyarakat tidak dibenarkan melakukan pentas seni, panen raya ataupun konser musik.

Masyarakat juga diingatkan tidak boleh menghina seseorang, pencemaran nama baik, memprovokasi, menghasut dan menyebarkan berita bohong.

“Saat kampanye maksimal dihadiri masyarakat 50 orang dan selalu menggunakan pelidung diri seperti menggunakan masker, pelidung wajah, membawa hend sanitizer dan menjaga jarak,” ucapnya.

Ahmad Jailani

“Besok Sabtu, 11 Oktober 2020 kita akan tertibkan APK,” Ketua Bawaslu Bintan Febriadinata saat dikonfirmasi, Jumat (10/10).

Ia mengatakan, penertiban akan melibatkan Satuan Polisi Pamog Praja (Satpol PP), Kepolisin, TNI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

“Kita akan melakukan serentak di masing-masing Kecamatan dan dari kabupaten juga akan turun membagi tim untuk kecamatan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, jumlah APK masing-masing palson telah diatur  dalam peraturan KPU. Dalam aturan itu, KPU menfasilitasi 5 baleho untuk satu Kabupaten.

“Mereka juga boleh menambah dari anggaran pribadi atau paslon sendiri yang memasang, itu maksimal 200 persen dari jumlah yang difasilitasi KPU. Jadi kalau yang difasilitasi KPU lima baleho, mereka hanya boleh menambah 10 baleho,” jelasnya.

Untuk sepanduk, lanjut dia, KPU akan memfasilitasi dua buah setiap kelurahan/desa. Paslon boleh menambah empat buah spanduk.

“APK yang difasilitasi KPU sekarang belum ada, karena masih dalam proses,” ucapnya.

“Pengawas TPS yang akan diterima sebanyak 353 orang,” kata Ketua Bawaslu Bintan Febriadinata kepada awak media, Jumat (1/10).

Setelah pendaftaran akan dilanjutkan dengan penelitian berkas administrasi dan wawancara. Proses tersebut akan dilaksanakan selama 13 hari dari 3-15 Oktober 2020.

Sedangkan pengumuman yang terpilih pada 11 November. “Pelantikan akan dilakukan serentak pada 16 November 2020,” katanya.

Ia mengatakan, pengawas TPS yang dilantik merupakan orang yang betul-betul punya kemampuan dan integritas, mengingat pengawasan di setiap TPS hanya satu orang.

Ia menambahkan, setelah dilakukan pelantikan seluruh pengawas TPS langsung mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk pengembangan pengetahuan serta kemampuan peserta terkait pengawasan pemilu.

“Saya berharap pengawas dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penuh rasa tanggungjawab,” tutupnya

Ahmad Jailani

Ketua Bawaslu Bintan Febriadinata membenarkan informasi tersebut. Ia mengatakan, Bawaslu masih memproses dugaan pelanggaran tersebut.

Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci terkait kasus tersebut karena masih mengumpulkan alat bukti.

“Masih mendalami kasus ini dan kita akan mengumpulkan bukti-bukti yang kuat,” ujarnya kepada awak media, Rabu (30/9).

Ia menambahkan, pihaknya juga akan memanggil saksi-saksi yang ada pada saat mengikuti kampanye.

“Kalau perangkat desa memang bersalah, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini,” tutupnya.

Sebelumnya, Bawaslu sudah mengusut Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ikut deklarasi salah satu paslon Bupati dan Wakil Bupati Bintan.

Oknum PNS yang juga Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kepri inisial Yz terbukti bersalah.

Ketua Bawaslu Bintan Febriadinata mengatakan, sah-sah saja peserta pemilu baik, paslon, tim pemenangan Bupati dan Wakil Bupati Bintan, partai pengusung ataupun simpatisan membuat contoh surat suara untuk sosialisasi.

Asalkan, kata dia, dalam contoh surat suara tersebut tidak mencantumkan logo penyelanggara seperti KPU dan Bawaslu, serta logo pemerintah daerah.

“Ketika itu menampilkan logo penyelenggara maupun pemda, terkesan itu dibuat oleh penyelenggara. Padahal itu bukan,” kata Ketua Bawaslu Bintan Febriadinata, Jumat (24/9).

“Jadi mohon pengertian dan kerjasamanya kepada peserta pemilu, untuk mematuhi larangan-larangan saat pelaksanaan kampanye,” lanjutnya.

Selain itu, Ia mengajak semua baik itu penyelenggara pemilu, paslon, tim pemenangan, partai pengusung, simpatisan dan masyarakat Bintan untuk menjaga pelaksanaan Pilkada berjalan lancar, damai dan kondusif.

Ahmad Jailani

“Kami selaku Bawaslu Bintan tidak bosannya mengimbau kepada ASN supaya lebih bersikap netral, untuk menjaga kode etik sebagai ASN, untuk menjaga nama baik bagi ASN dan tidak mengarah pada dukungan kepada bakal pasangan calon,” ujar Ketua Bawaslu Bintan Febriadinata, Senin (21/9).

Ia mengatakan, pada tahun ini pihaknya sudah memanggil tiga PNS yang diduga tidak netral.

Satu dari tiga PNS itu, lanjut dia, telah terbukti tidak netral karena menghadiri deklarasi bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan Apri Sujadi dan Roby Kurniawan.

“Bawaslu Bintan juga melakukan sosialisasi kepada ASN untuk menjunjung kode Etik dan perilakunya sebagai ASN,” imbuhnya

Ahmad Jailani