BR.GALERI FOTO BINTAN– Bupati Bintan Roby Kurniawan didampingi Wakil Bupati Bintan Ahdi Muqsith menyerahkan bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa baru TK, SD/MI dan SMP/MTs.
Tahun ini para siswa kembali menerima 5 stel seragam lengkap dengan aksesorisnya, sepatu hingga tas.

Bupati Roby memakaikan seragam sekolah kepada salah seorang siswa TK.(f.Diskominfo)

Sebagai salah satu program andalan yang pernah menghantarkan Bintan diganjar Penghargaan Ki Hajar Awards dari Kemendikbudristek RI, program bidang pendidikan ini nyatanya memberi manfaat besar khususnya bagi para wali murid.

Wakil Bupati Osit memakaikan seragam sekolah kepada siswa SD.(f.Diskominfo)

Bupati Roby sendiri menginginkan pendidikan dasar wajib belajar 9 tahun bisa dirasakan secara merata tanpa memberatkan para orang tua.

Bupati Roby berdialog dengan para siswa penerima seragam sekolah gratis.(f.Diskominfo)

” Kalau ingin Bintan ini semakin maju dan berkembang, hak pendidikan bagi semua anak-anak Bintan harus di penuhi. Tahun ini kembali bisa kita berikan secara lengkap 5 stel seragam sekolah,” jelas Roby dalam sambutannya, Rabu (8/11) di SDN 003 Bintan Timur.

Suasana pembukaan kegiatan penyerahan seragam sekolah gratis untuk siswa TK, SD/ MI,SMP/ MTs di Kijang.(f.Diskominfo)

Tahun ini sebanyak 344 siswa TK Negeri dan 3.072 siswa SD/MI yang menerima seragam gratis tersebut.Dan 3.300 siswa SMP/MTs juga diberikan seragam gratis.

Para siswa dan orang tua wali murid yang hadir  dengan wajah gembira diberi seragam sekolah gratis.(f.Diskominfo)

Roby memaparkan bahwa untuk tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bintan telah melakukan evaluasi agar program luar biasa ini bisa terealisasi lebih cepat setiap tahunnya.

Bupati Roby dan Wakil Bupati Osit foto bersama para guru  usai penyerahan seragam sekolah gratis.(f.Diskominfo)

” Memang sedikit terlambat, siswa sudah masuk dan seragamnya baru diserahkan pada awal November.

Akan di evaluasi terus agar para siswa bisa lebih awal mendapatkannya, sehingga benar-benar langsung meringankan beban para orang tua,” tutupnya.

Editor: ERWIN

Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Kepulauan Riau Jariyatna menyerahkan LHP kepada Bupati Bintan Roby Kurniawan di Auditorium Kantor BPK Kepri, Rabu (12/04). (F.Istmw)

GALERI FOTO,BINTAN-
Pemerintah Kabupaten Bintan kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke 12 kalinya secara berturut-turut dari BPK Provinsi Kepri.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Kepulauan Riau Jariyatna kepada Bupati Bintan Roby Kurniawan di Auditorium Kantor BPK Kepri, Rabu (12/04).

Bupati Bintan Roby Kurniawan,Ketua DPRD Bintan Agus Wibowo tanda tangani berita acara penyerahan LHP Disaksikan Kepala  BPK Kepri Jariyatna.(F.Istmw)

Usai menerima LHP ,Bupati Roby mengatakan prestasi ini sebagai apresiasi untuk semua jajarannya.

“Alhamdulillah laporan kita diterima, opini WTP pun kita raih juga. Yang jelas selesai dari sini banyak tindak lanjut yang mesti kita kerjakan,” kata Roby.

Roby memaparkan,penyampaian LHP merupakan amanat Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan kepada lembaga perwakilan dan pimpinan entitas sesuai dengan tingkat kewenangannya.

Bupati Bintan Roby Kurniawan bersama Ketua DPRD Bintan.Agus Wibowo saat menerima LHP LKPD dari BPK Kepri.(F.Istmw)

Dan tingkat Kabupaten/Kota, LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diperiksa BPK ini diserahkan kepada DPRD dan Bupati/Walikota, untuk selanjutnya diajukan sebagai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD, sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.

Kepala daerah se-Kepri usai menerima LHP LKPD dari BPK Kepri.(F.Istmw)

Dengan demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh tujuh pemerintah daerah tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan serta Kabupaten/Kota lainnya di lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Editor : Dani

GALERI FOTO.BINTAN- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memberikan pendanaan terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada 2024 mendatang. Hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Ronny Kartika yang juga turut dihadiri Ketua DPRD Bintan.

Sekda Kepri Adi Prihantara,Ketua Bawaslu Kepri  saat  pada kegiatan penandatanganan kerja sama pendanaan Pilkada serentak 2024.(F.Istmw)

Usai kegiatan Sekda Rony menyatakan bahwa Pemerintah Daerah diamanatkan untuk memastikan segala sesuatunya sudah dipersiapkan. Hal ini untuk menjamin pelaksanaan Pemilukada di tahun hadapan bisa mendapatkan dukungan yang penuh.

“Arahan Mendagri di tahun 2023 ini sudah dianggarkan 40 persen dari kebutuhan Pilkada di Daerah masing-masing, sisanya di tahun 2024,” ungkapnya.

Sekda Provinsi Kepri Adi Prihantara,Ketua Bawaslu Kepri dan Sekda  se- Kepri usai penandatanganan kerja sama pendanaan Pilkada serentak 2024.(F.Istmw)

Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Adi Prihantara dalam sambutannya mewakili Gubernur Kepri menjelaskan,

amanah UU mengamanatkan Pemerintah untuk mengalokasikan anggaran Pemilukada sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota. .

“Tugas dalam melaksanakan Pemilukada adalah tugas Kepala Daerah, KPU dan Bawaslu sejatinya membantu. Maka dari itu mari bersama kita mendukung KPU dan Bawaslu kita yang tujuannya agar pesta demokrasi nantinya berlangsung sukses,” ujar Adi Prihantara.

Editor : Dani

Seiring dengan perjalanan waktu, telah mengalami kemajuan pembangunan baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun bidang perekonomian

Pada sambutan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Hj. Marlin Agustina mengimbau agar melalui peringatan Hari Ulang Tahun Kota Otonom Tanjungpinang Ke-20 Tahun 2021 ini, hendaknya dijadikan sebagai upaya reflektif untuk melakukan berbagai evaluasi terhadap persoalan strategis dan mendasar di Kota Tanjungpinang.

Marlin juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun Kota Tanjungpinang dengan memaparkan beberapa program pembangunan yang akan dilaksanakan guna melakukan revitaliasi dan mempercantik wajah Ibukota Provinsi Kepulauan Riau agar memiliki fasilitas yang lengkap dan memadai.

Beberapa program pembangunan yang dicanangkan untuk merevitalisasi Kota Tanjungpinang antara lain Pengendalian Banjir di beberapa kawasan Kota Tanjungpinang, Pembangunan Drainase, Pemeliharaan Berkala Jembatan 2 Pulau Dompak, kota Tanjungpinang,Pembangunan kajati, kantor Kajari Tanjungpinang, serta Pembangunan Mesjid Teluk Keriting.

Untuk mewujudkan hal tersebut, tentunya diperlukan dukungan seluruh komponen masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah Kota Tanjungpinang maupun DPRD Kota Tanjungpinang.

“Beberapa kebijakan akan kita fokuskan pada peningkatan dan penataan infrastruktur serta revitalisasi objek-objek wisata yang telah memiliki potensi seperti wisata sejarah, budaya, religi dan kuliner,” ujarnya.

Menurut Marlin, penataan dan revitalisasi objek wisata akan dilakukan dengan harapan untuk lebih meningkatkan daya saing dan menjadi kebanggaan atau pride Tanjungpinang sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Riau.

“Hal ini akan membuat Kota Tanjungpinang lebih dikenal oleh masyarakat luas. Kita lakukan upaya branding Tanjungpinang lewat infrastruktur sehingga dengan lebih dikenalnya Kota Tanjungpinang maka tentunya lebih menarik wisatawan dan investasi akan masuk ke kota ini” ungkap Marlin

Penutup Wagub Marlin mengucapkan selamat Hari Jadi Kota Otonom Tanjungpinang ke-20 tahun 2021 dengan harapan besar kemajuan Kepri secara keseluruhan.

“Semoga apa yang direncanakan sebagaimana tema peringatan yakni Tanjungpinang yang harmonis, aman, ramah, unggul dan madani’ dapat terwujud,” ucapnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, tambah Marlin, tentunya diperlukan dukungan seluruh komponen masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah Kota Tanjungpinang maupun DPRD Kota Tanjungpinang. Beberapa kebijakan akan difokuskan pada peningkatan dan penataan infrastruktur serta revitalisasi objek-objek wisata yang telah memiliki potensi seperti wisata sejarah, budaya, religi dan kuliner .

Ketua DPRD Kota Tanjungpinang Hj. Yuniarni Pustoko Weni dalam sambutannya, menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para pemimpin Kota Tanjungpinang yang telah membangun tonggak sejarah pembangunan.

Redaksi

“Awal saya bertemu GM PLN Riau Kepri Pak Hartono, saya menguraikan ketersediaan listrik di desa-desa, di titik-titik yang belum teraliri listrik PLN. Setelah Pak Hartono, saya datangi pula Manajer PLN UP3 Tanjungpinang Pak Suharno, saya nggak gengsi datang ke kantor beliau, kita datang baik-baik, cakap baik-baik, orang pun kasih” kata Gubernur Ansar saat meresmikan 10 Desa Berlistrik Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 di Desa Baran Kabupaten Lingga, Rabu (7/4)

Gubernur Ansar pun menunjukkan totalitasnya dengan memantau langsung dan meresmikan pengaliran listrik PLN dengan menyalakan sekring meteran di 7 Desa berbeda pulau di Kabupaten Lingga.

Adapun desa yang dikunjungi adalah Desa Tg. Kelit, Desa Laboh, Desa Mamut, Desa Tg. Lipat, Desa Baran, Desa Temiang dan Desa Pulau Duyung. Adapun Desa Suak Buaya dan Pasir Panjang serta satu di Kab. Karimun yaitu Desa Tulang akan dihubungi melalui sambungan telepon.

Di setiap desa yang dikunjungi, Gubernur Ansar disambut antusias oleh warga yang telah lama memimpikan desa mereka dialiri listrik PLN. Gubernur Ansar pun dengan bangga menyampaikan bahwa dengan dialirinya listrik PLN, maka warga desa dapat lebih menghemat pengeluarannya.

“Saya kira dengan masuknya listrik PLN ini, akan menghemat pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan listrik dari yang sebelumnya memakai listrik desa dapat menghabiskan sekitar 300 ribuan perbulan, dengan listrik PLN mungkin hanya 100 ribuan, alhamdulillah masa hidup listrik juga lebih panjang, selama 14 jam dari yang sebelumnya hanya 5 jam. Nanti kalau semua desa di sudah teraliri listrik, upaya selanjutnya adalah bagaimana agar listrik dapat hidup full 24 jam” ujarnya.

Lebih lanjut Gubernur Ansar menyampaikan kendala yang dihadapi sebelumnya untuk mewujudkan Kepri Terang adalah warga desa belum mampu membayar biaya penyambungan listrik baru.

“Saya mencari solusi dan meminta Kadis ESDM bertemu dengan perusahaan-perusahaan tambang di Lingga. Alhamdulillah mereka senang hati membantu dengan dana kesejahteraan masyarakat, dana tersebut langsung ditransfer ke PLN tanpa perantara Pemprov Kepri. Sekarang pun dananya masih bersisa dan di awal Mei akan kita tambah lagi 4 desa berlistrik. Targetnya 100 persen desa berlistrik di akhir 2021” kata Gubernur Ansar bersemangat.

Pada kesempatan itu Gubernur Ansar juga menyampaikan apresiasinya kepada PLN, dengan terlistrikinya 10 Desa tersebut telah meningkatkan Rasio Desa Berlistrik (RDB) Provinsi Kepulauan Riau. Hingga April 2021, RDB Kepulauan Kepri telah mencapai 93,75% dan Rasio Elektrifikasi PLN sebesar 98,65%.

Gubernur Ansar juga mengharapkan produktivitas yang meningkat dari warga dengan durasi listrik menyala yang lebih lama.

“Saya inginnya ibu-ibu dapat menghabiskan waktu dengan adanya listrik ini untuk berbuat yang produktif, seperti memproses hasil laut menjadi kerupuk, dan banyak lagi hal lain yang bernilai ekonomis. Saya juga menghimbau warga, bahwa pembangunan infrastruktur penunjang desa berlistrik ini biayanya besar, maka mari kita sama-sama menjaga aset-aset ini” kata Gubernur Ansar.

General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau, Hartono dalam laporannya menjelaskan pembangunan jaringan listrik meliputi jaringan tegangan menengah sepanjang 28,5 kilometer sirkuit (kms), jaringan tegangan rendah sepanjang 24,36 kms, 12 unit gardu distribusi dengan total daya sebesar 850 kilo Volt Ampere (kVA) dan 8 unit Pembangkit Listrik Tenaga Diesel dengan total kapasitas terpasang sebesar 800 kilo Watt (kW).

“Total biaya seluruh investasi pengerjaan di 10 desa ini mencapai Rp42,2 miliar dan akan melayani sebanyak 1.883 pelanggan,” ungkap Hartono.

9 desa di Lingga yang resmi mendapatkan program listrik desa diantaranya 8 desa di Kecamatan Senayang dan satu desa di Kecamatan Pisek. Delapan desa di Senayang diantaranya Desa Pulau Duyung (155 KK), Desa Temiang (150 KK), Pasir Panjang (168 KK), Desa Baran (180 KK), Desa Mamut (125 KK), Desa Tanjung Lipat: (160 KK), Tanjung Kelit (270 KK) dan Desa Laboh (162 KK). Sementara di Kecamatan Posek yang mendapat aliran listrik baru adalah Desa Suak Buaya sebanyak (160 KK)

“Bersama-sama hari ini desa di Kabupaten Karimun juga sudah teraliri listrik PLN, yaitu Desa Tulang,” jelas Hartono.

Turut mendampingi Gubernur dalam kunjungan ini Bupati Lingga Muhammad Nizar, Danlanud Raja Haji Fisabilillah Kolonel Pnb Andi Wijanarko, Anggota DPRD Kepulauan Riau Dapil Bintan-Lingga H. Kamaruddin Ali, General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau, Hartono, Manager PLN UP3 Tanjungpinang, Suharno, Kadis ESDM Hendri Kurniadi, Ka.Kesbang Lamidi, Staf Khusus Gubernur Anto Duha dan Staf Khusus Gubernur Suyono.

Redaksi

“Tema ini cukup bagus, Kesehatan Pulih Ekonomi Bangkit. Pemerintah Pusat telah melakukan langkah-langkah signifikan melakukan kegiatan vaksinasi yang terprogram, terukur dan pada saat tertentu nanti seluruh warga mendapat vaksinasi Covid-19. Maka tugas kita di daerah tentunya melaksanakan vaksin ini bersungguh-sungguh, tepat waktu dan tepat sasaran,” kata Ansar di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Senin (1/3).

Awal Maret ini, Pemprov Kepri melaksanakan vaksinasi tahap II. Gubernur Ansar pun menjalani proses vaksinasi pada periode kali ini. Vaksinisasi juga dijalani Wakil Ketua I DPRD Kepri sekaligus Ketua TP PKK Kepulauan Riau Hj. Dwi Kumalasari. Sejumlah pimpinan DPRD anggota DPRD juga menjalani vaksinasi.

Hadir juga pada kesempatan itu Wakil Gubernur Hj. Marlin Agustina, Kapolda Kepri Irjen Pol Aris Budiman, Ketua Persatuan Ibu Adyaksa, Komandan Lanud RHF Kolonel (Pnb) Andi Wijanarko, Sejumlah Kepala OPD beserta Perwakilan FKPD Kepri serta Tokoh Masyarakat dan Alim Ulama.

Ansar Ahmad mengatakan vaksinasi tahap II ini berjumlah 32 ribu rial karena suntikannya 2 kali maka cakupannya mencapai 16 ribu rial.

Selanjutnya, Gubernur H. Ansar Ahmad menyampaikan apa yang disampaikan Ketua Harian Satgas Covid-19 bahwa vaksin ini tidak jadi jaminan bagi seseorang setelah di vaksin tetap sehat tanpa suspect Covid-19. “Saya ingin mengingatkan kita semua, vaksin diberikan kepada kita untuk menjamin kekebalan tubuh. Akan tetapi kita tetap waspada dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” terangnya.

Maka dari itu, Pemerintah Provinsi dalam waktu dekat akan melaksanakan rapat internal tentang perkembangan Covid-19 kemudian kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan baru diperluas rapat dengan FKPD. “Kedepan kita akan mempersiapkan untuk pengendalian Covid-19 di Kepulauan Riau ini agar mampu mengeliminir suspect Covid-19,” imbuh Gubernur Ansar.

Terakhir Gubernur menuturkan semoga usaha semua ini dengan beserta do’a bisa mempercepat dan mengurangi persoalan pandemi Covid-19 di Kepulauan Riau agar aktifitas kehidupan masyarakat baik sosial maupun ekonomi akan pulih.

Redaksi

Momentum HUT Kota Otonom Tanjungpinang, hendaknya dapat dijadikan sarana evaluasi, memberikan nilai-nilai positif bagi kemajuan daerah dalam mengisi pembangunan di Kota Tanjungpinang.

“Diharapkan momentum HUT Kota Otonom dijadikan evaluasi dan sudah sejauh mana memberikan nilai-nilai positif untuk kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat,” kata Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni.

Weni mengatakan, hari jadi otonom yang ke 18 ini seiring dengan kemajuan pembangunan maka antar legislatif dan eksekutif diharapkan untuk saling bekerjasama. “Kami di DPRD melakukan pengawasan maka sinergitas kita harus menyambung,” ujarnya.

Sementara Walikota Tanjungpinang, Syahrul mengatakan, dalam mewujudkan Tanjungpinang sebagai kota yang maju, berbudaya dan sejahtera diperlukan adanya kerjasama dan kolaborasi yang baik berdasarkan tugas, profesi dan peran masing-masing antara pemerintah daerah, DPRD dan seluruh komponen masyarakat.

“Untuk mengahadapi tuntutan perubahan saat ini, setiap aparatur dan masyarakat wajib meningkatkan sumber daya manusia yang unggul yang mampu melahirkan pribadi-pribadi yang profesional,” katanya.

Pihaknya menyadari selama 18 tahun perjalanan kota otonom Tanjungpinang masih terdapat kekurangan dalam mewujudkan harapan masyarakat.

Untuk itu, sambung Syahru, semoga momentum peringatan Hut otonom ini menjadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan pemerintahan dimasa yang akan datang. “Untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan kota Tanjungpinang,” pungkasnya.

Selain itu, juga dilakukan pelantikan Wakil ketua I Ade Angga dari Partai Golkar dan Wakil Ketua II Hendra Jaya dari Partai Nasdem.

Pelantikan ketiganya berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepri Nomor 850 Tahun 2019 tertanggal 2 Oktober tentang pengangkatan pimpinan DPRD Tanjungpinang masa jabatan 2019-2024.

Pelantikan dilaksanakan dalam rapat paripurna istimewa di ruangan sidang utama DPRD Tanjungpinang, Senggarang, Senin (7/10).

Pengucapan sumpah dan janji dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Admiral. Usai pembacaan sumpah janji selanjutnya penandatanganan berita acara pengangkatan jabatan pimpinan DPRD Tanjunpinang definitif.

Ketua DPRD sementara Agus Djurianto kemudian menyerahkan palu pimpinan kepada Yuniarni Pustoko Weni yang kemudian langsung memimpin rapat paripurna istimewa tersebut.

Pelantikan anggota dewan dilaksanakan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Tanjungpinang periode lalu Suparno.

Pelantikan diawali dengan pembacaan surat keputusan (SK) Gubernur Kepulauan Riau Nomor 693 tahun 2019 tentang Penetapan Anggota DPRD Tanjungpinang masa jabatan 2019-2024 yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD Tanjungpinang Efendi.

Selanjutnya pengucapan sumpah atau janji yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang Admiral.

“Apakah saudara bersedia diambil sumpah atau janji,” tanya Admiral dan dijawab bersedia oleh 30 anggota dewan.

Berikut nama-nama anggota dewan yang dilantik :

Maiyanti (Gerindra), Asman (PDIP), Sri Artha Sihombing (PDIP), Ade Angga (Golkar), Fengky Fesinto (Nasdem), Hendy Amerta (PKS), Rosiani (PPP), Respriadi (PAN), Reni (Hanura) dan Dicky Novalino (Demokrat), Supriono (PDIP).

Rini Pratiwi (PKB), Apriyandy (Gerindra), Yuniari Pustoko Weni (PDIP), Novaliandri Fatir (Golkar), Ashadi Salayar (Golkar), Hendra Jaya (Nasdem), Ismiyati (PKS), Momon Faulanda Adinata (PPP), Rika Andrian (PAN), Said Inderi (Hanura) dan Rina Febriani (Demokrat).

Vicky Bahtiar (PKB), Surya Admaja (Gerindra), Agus Djurianto (PDIP), Dasril (Golkar), Mimi Betty Wiligsih (Golkar), Agus Chandra Wijaya (Nasdem), Ria Ukur Rindu Tondang (Nasdem), Muhammad Arif (PKS).

Pengesahan Ranperda tersebut dilaksanakan pada rapat paripurna terbuka dikantor DPRD Senggarang, Sabtu (31/8), yang dipimpin dan dibuka oleh Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Suparno bersama Wakil Ketua I, Ade Angga, S.IP, MM, dan Wakil Ketua II Ahmad Dani serta Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang.

Selain itu juga dihadiri Anggota DPRD Kota Tanjungpinang dan jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Asisten dan Staf Ahli di lingkungan Pemko Tanjungpinang.

Sementara pada pidato Walikota Tanjungpinang, Syahrul mengatakan, secara pribadi dan atas nama pemerintah daerah serta masayarakat Kota Tanjungpinang menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas upaya yang telah dilakukan oleh tim Banggar DPRD, bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ikut bekerjasama untuk mensukseskan, sehingga proses pengesahan Ranperda Perubahan APBD tahun anggaran 2019 menjadi Perda dapat berjalan dengan baik.

Setelah penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh tim Banggar hingga pembahasan rancangan nota keuangan APBD tahun anggaran 2019, melalui gabungan komisi DPRD Kota Tanjungpinang bersama TAPD dan OPD, maka pada hari ini Sabtu 31 Agustus 2019 dapat disepakati dan dituangkan dalam dokumen Ranperda tentang Perubahan APBD 2019.

Tahapan selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, yang bertujuan untuk menyelaraskan dan mensinergikan dalam APBD Kota Tanjungpinang dengan kebijakan Pemprov Kepri maupun pemerintah pusat.