BR.BINTAN – Dalam rangkaian peringatan Hari Sumpah Pemuda, Bupati Bintan Roby Kurniawan bersama Wakil Bupati Bintan Deby Maryanti menghadiri kegiatan Penerangan Hukum Generasi Muda Bintan yang diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bintan berkolaborasi bersama Kejaksaan Negeri Bintan, Rabu (28/10), di Aula Kantor Bupati Bintan.

Kegiatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran hukum generasi muda sekaligus membangun karakter pemuda yang berintegritas, disiplin, dan bertanggung jawab dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.

Dalam sambutannya, Bupati Roby Kurniawan menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Bintan atas kolaborasi dalam memberikan edukasi hukum kepada generasi muda.
Menurutnya, pemahaman hukum merupakan bekal penting bagi pemuda untuk menentukan sikap dan mengambil keputusan secara bijak dalam kehidupan sehari-hari.

Roby menegaskan bahwa generasi muda tidak hanya dituntut untuk cerdas, kreatif, dan inovatif, tetapi juga harus memiliki integritas serta kesadaran untuk menaati hukum dan norma yang berlaku.

“Generasi muda merupakan aset strategis dan harapan masa depan Kabupaten Bintan. Karena itu, pemuda harus memiliki kesadaran hukum, mampu membedakan mana yang benar dan salah, serta mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan yang dilakukan,” tegas Roby.

Ia juga mengingatkan bahwa perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi menghadirkan berbagai tantangan bagi generasi muda, mulai dari penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, perundungan, penyalahgunaan media sosial, penipuan digital, hingga penyalahgunaan narkoba dan berbagai perilaku yang melanggar hukum.

Menurutnya, penerangan hukum tidak boleh hanya dipahami sebagai pengetahuan mengenai larangan dan sanksi. Lebih dari itu, edukasi hukum harus mampu menumbuhkan kesadaran tentang hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, serta mendorong setiap individu untuk bertindak secara bijak dan bertanggung jawab.

“Saya mengajak seluruh pemuda Bintan untuk menggunakan media sosial secara bijak, tidak mudah terpancing provokasi, menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain, serta berani memilih tindakan yang benar. Jadilah pelopor kesadaran hukum di lingkungan masing-masing,” pesannya.

Sejalan dengan semangat Hari Sumpah Pemuda, Roby berharap generasi muda Bintan mampu memaknai momentum tersebut melalui tindakan nyata, seperti menjaga persatuan, meningkatkan kualitas diri, serta mengambil peran positif dalam kehidupan bermasyarakat dan pembangunan daerah.

Ia juga mengimbau seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi, dan memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, organisasi, maupun masyarakat.

Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa upaya membangun generasi muda yang sadar hukum membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, kejaksaan, lembaga pendidikan, keluarga, organisasi kepemudaan, hingga masyarakat.

Sinergi tersebut dinilai penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan positif, sekaligus mendukung tumbuh kembang generasi muda agar menjadi pribadi yang berkarakter, berdaya saing, dan mampu menghadapi tantangan masa depan.

“Melalui kolaborasi yang berkelanjutan, kita ingin melahirkan generasi muda Bintan yang cerdas, berintegritas, sadar hukum, dan berdaya saing. Inilah bagian penting dari cita-cita mewujudkan Bintan Juara, dengan sumber daya manusia berkualitas dan menjunjung tinggi supremasi hukum,” tambahnya.

Melalui kegiatan yang diinisiasi Dispora Kabupaten Bintan bersama Kejaksaan Negeri Bintan ini, Pemerintah Kabupaten Bintan berharap kesadaran hukum generasi muda semakin meningkat. Momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda juga diharapkan dapat memperkuat komitmen pemuda untuk menjaga persatuan, menjunjung nilai-nilai kebangsaan, serta menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi masyarakat.

Dengan demikian, generasi muda tidak hanya menjadi penerus pembangunan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan Kabupaten Bintan yang maju, berkarakter, dan menjunjung tinggi kesadaran hukum.

BR.BINTAN- Pemerintah Kabupaten Bintan terus memperkuat komitmen pembangunan integritas di tingkat Aparatur Desa.
Hal ini ditegaskan saat Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Ronny Kartika menghadiri Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi serta Penilaian Percontohan Desa Antikorupsi Tahun 2026, Selasa (27/10) di Kantor Desa Sebong Pereh, Kecamatan Teluk Sebong.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Tim Penilai Percontohan Desa Anti Korupsi Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Bintan, Kepala Dinas PMD Kabupaten Bintan, Inspektur Daerah Kabupaten Bintan, Plt. Camat Teluk Sebong beserta jajaran, Kepala Desa dan Perangkat Desa Sebong Pereh, Ketua dan Anggota BPD, Pengurus BUMDes, serta para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan organisasi masyarakat desa.

Dalam sambutannya, Sekda Bintan menegaskan bahwa Desa Sebong Pereh terpilih mewakili Kabupaten Bintan sebagai calon percontohan Desa Anti Korupsi tahun 2026.
Tahapan monitoring dan penilaian ini menjadi momentum krusial untuk membuktikan komitmen nyata pelaksanaan anti korupsi di tingkat Desa, bukan sekadar slogan semata.

Kehadiran Tim Penilai dari tingkat Provinsi dan Kabupaten bukan bertujuan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan untuk membina, mengawal, serta memastikan lima indikator utama Desa Anti Korupsi telah berjalan dengan baik, meliputi penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat serta kearifan lokal dan budaya anti korupsi.

Pemerintah Kabupaten Bintan berpesan kepada Pemerintah Desa Sebong Pereh agar menyajikan data secara jujur dan terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. Rekomendasi serta arahan dari Tim Penilai diharapkan dapat melengkapi perbaikan tata kelola Desa di masa mendatang.

Harapan terakhirnya, Desa Sebong Pereh mampu lolos dan menjadi role model (percontohan) tidak hanya di tingkat Kabupaten Bintan, namun juga hingga tingkat Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Keberhasilan pengelolaan APBDes yang transparan dan akuntabel tanpa korupsi di Desa Sebong Pereh diharapkan menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Kabupaten Bintan demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

BR.JOHOR BAHRU– Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru kembali memfasilitasi proses pemulangan sekaligus deportasi sebanyak 114 Warga Negara Indonesia / Pekerja Migran Indonesia (WNI/PMI) ke Tanah Air, pada Kamis (15/10/2026).

Konsul Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru, Sigit Suryantoro Widiyanto, mengatakan rombongan yang dipulangkan tersebut meliputi 58 orang laki-laki, 48 orang perempuan, serta 8 orang anak-anak.

“Para WNI yang dipulangkan kali ini berasal dari dua fasilitas penahanan keimigrasian di wilayah kerja KJRI Johor Bahru, yaitu sebanyak 69 WNI dari Depot Tahanan Imigrasi (DTI) Machap Umboo, Melaka, dan 45 WNI dari Depot Tahanan Imigrasi (DTI) Pekan Nenas, Johor,” ujar Sigit dalam keterangannya Kamis, (15/10/2026).

Menurutnya, seluruh WNI tersebut telah selesai menjalani proses penahanan dan penyelesaian sanksi hukum akibat pelanggaran peraturan keimigrasian maupun ketentuan hukum lainnya yang berlaku di Malaysia.

Dalam pelaksanaan pemulangan ini, kata dia, tim KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan penuh secara langsung di lapangan guna memastikan seluruh rangkaian proses pemulangan berjalan aman, tertib, dan tetap mengedepankan prinsip-prinsi penanganan yang humanis hingga para WNI tiba dengan selamat di Indonesia.

“Melalui pemulangan ini, catatan kumulatif KJRI Johor Bahru menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2026 hingga pertengahan bulan Oktober, pihak perwakilan telah berhasil memfasilitasi
deportasi sebanyak 4.870 WNI dari seluruh wilayah yang meliputi; Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Pahang. Angka tersebut terbagi atas 3.426 laki-laki, 1.401 perempuan, dan 43
anak-anak,” jelasnya.

Dijelaskannya, fasilitasi pemulangan ini merupakan manifestasi konkret kehadiran negara dalam memberikan pelindungan serta menjaga martabat para pekerja migran Indonesia di luar negeri.

KJRI Johor Bahru turut menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas kerja sama yang erat dengan pihak Jabatan Imigresen Malaysia (JIM), serta sinergi lintas instansi dengan para mitra terkait di dalam negeri demi memastikan kelancaran pemulangan para WNI hingga dapat kembali berkumpul bersama keluarga di daerah asalnya masing-masin

BR BINTAN– Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bintan, Ronny Kartika, membuka langsung kegiatan Focus Group Discussion (FGD) I Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sekaligus Konsultasi Publik I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Bintan, di Grand Ballroom CK Hotel and Convention Center, Tanjungpinang, Rabu (7/10).

Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyusunan dua RDTR di Kabupaten Bintan, khususnya dalam penetapan dan penyepakatan delineasi atau batas wilayah perencanaan. Kegiatan melibatkan perangkat daerah, instansi vertikal, tim konsultan serta berbagai pemangku kepentingan terkait.

Dalam sambutannya, Ronny Kartika menegaskan bahwa RDTR memiliki peran strategis dalam mengarahkan pembangunan daerah. Menurutnya, RDTR tidak hanya berkaitan dengan peta, tetapi menjadi instrumen untuk memberikan kepastian terhadap pemanfaatan ruang.

“RDTR bukan sekadar dokumen peta. RDTR merupakan rencana yang mengatur tata ruang secara lebih rinci pada suatu kawasan dan dilengkapi dengan peraturan zonasi,” ujar Ronny.

Ia menjelaskan, RDTR juga menjadi acuan dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang, keterpaduan antar sektor, serta penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi. Dengan ketelitian peta pada skala 1:5.000, arahan yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan kepastian yang lebih operasional hingga tingkat blok atau kawasan.

“Oleh karena itu, penyusunan RDTR harus kita lihat sebagai instrumen bersama untuk mengarahkan pembangunan, bukan semata-mata sebagai pekerjaan teknis bidang tata ruang,” tegasnya.

Ronny juga menyoroti pentingnya penetapan delineasi sebagai salah satu tahapan fundamental dalam penyusunan RDTR. Menurutnya, garis delineasi yang disepakati akan menentukan ruang lingkup analisis, data yang dikumpulkan, permasalahan yang dikaji hingga arahan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi yang nantinya disusun.

“Penentuan delineasi tidak seharusnya hanya didasarkan pada batas administratif semata. Kita perlu melihat karakteristik kawasan, pola perkembangan perkotaan, jaringan jalan, pusat kegiatan, penggunaan lahan eksisting, kawasan strategis, kawasan lindung, potensi investasi, infrastruktur, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta arah perkembangan kawasan ke depan,” jelasnya.

Untuk Kabupaten Bintan, hal tersebut dinilai semakin penting mengingat dinamika pembangunan yang cukup tinggi. Tanjung Uban memiliki karakter sebagai kawasan perkotaan dengan berbagai fungsi dan aktivitas yang berkembang, sementara Tembeling juga memiliki karakter dan potensi pengembangan yang perlu dilihat secara utuh dalam proses perencanaan.

Selain FGD RDTR, Konsultasi Publik I KLHS dilaksanakan untuk menjaring berbagai isu kewilayahan dan isu pembangunan berkelanjutan strategis. Masukan dari perangkat daerah, instansi vertikal, masyarakat dan pemangku kepentingan menjadi bagian penting untuk memastikan perencanaan wilayah selaras dengan kondisi lapangan, kebijakan sektoral, kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Ronny berharap seluruh pihak dapat berperan aktif dengan menyampaikan data, informasi, pengalaman, permasalahan maupun rencana pembangunan secara terbuka dan konstruktif.

“Pada akhirnya, kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu menghasilkan RDTR yang akurat secara teknis, sesuai dengan kondisi lapangan, sinkron dengan kebijakan sektoral, memberikan kepastian hukum, mendukung investasi, melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan, serta mampu mengarahkan pembangunan Kabupaten Bintan secara berkelanjutan,” pungkasnya.

Saat ini Kabupaten Bintan telah memiliki lima RDTR yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati dan masuk dalam sistem OSS. Penyusunan dua RDTR baru diharapkan semakin memperkuat kepastian tata ruang sekaligus mendukung kemudahan investasi yang lebih merata di Kabupaten Bintan

BR.ANAMBAS — Polres Kepulauan Anambas hadir memberikan dukungan pengamanan dalam pertemuan terkait kondisi kelistrikan di sejumlah wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau,. Kamis (24/9)..

Kehadiran Polri ditujukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan nyaman.

Kapolres Kepulauan Anambas AKBP Misbachul Munir, S.I.K., M.H., melalui Wakapolres Kepulauan Anambas Kompol Shallahuddin, S.H., turut memantau jalannya pertemuan yang membahas kondisi kelistrikan di wilayah Kecamatan Palmatak, Siantan Tengah, dan Kute Siantan.

Pertemuan tersebut diikuti unsur Pemerintah Daerah, DPRD, PLN, TNI, pemerintah kecamatan dan desa, serta masyarakat.

Forum ini menjadi ruang komunikasi dan koordinasi antarpihak untuk membahas kondisi kelistrikan sekaligus menyampaikan berbagai hal yang menjadi perhatian masyarakat.

Wakapolres Kepulauan Anambas Kompol Shallahuddin, S.H., menyampaikan bahwa kehadiran Polri dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Kami hadir untuk memberikan rasa aman dan mendukung kelancaran kegiatan. Kami berharap seluruh rangkaian pertemuan dapat berlangsung dengan suasana yang tertib, nyaman, dan kondusif, sehingga komunikasi serta koordinasi antarpihak dapat berjalan dengan baik,” ujar Wakapolres.

Menurutnya, setiap unsur yang hadir memiliki ruang dan peran masing-masing dalam menyampaikan pandangan serta melakukan koordinasi sesuai bidang dan kewenangannya. Polri memberikan dukungan dari sisi keamanan agar kegiatan dapat berjalan secara tertib dan lancar.

“Kami menghormati setiap proses komunikasi dan koordinasi yang berlangsung. Yang terpenting, situasi tetap aman dan kondusif sehingga semua pihak dapat menjalankan perannya dengan baik,” katanya.

Dalam pelaksanaan pengamanan, Polres Kepulauan Anambas mengedepankan pendekatan humanis, netral, dan profesional. Personel ditempatkan untuk mendukung kelancaran kegiatan sekaligus memastikan situasi di sekitar lokasi tetap aman dan tertib.

Wakapolres menegaskan, menjaga keamanan bukan hanya tentang memastikan kegiatan berjalan tanpa gangguan, tetapi juga menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat dan seluruh pihak terkait dapat berkomunikasi dengan nyaman.

“Kehadiran Polri adalah untuk memberikan pelayanan dan rasa aman kepada masyarakat. Kami ingin memastikan setiap kegiatan dapat berlangsung dengan baik dalam suasana yang sejuk dan kondusif,” tuturnya.

Forum ini mempertemukan jurnalis dan aktivis di berbagai daerah tertuama dari lokasi utama karhutla yaitu Kalimantan dan Pekanbaru. Perwakilan masyarakat adat serta organisasi lingkungan untuk membahas hubungan antara karhutla, tata kelola lahan, aktivitas korporasi, kebijakan pemerintah hingga dampak kabut asap lintas batas di Asia Tenggara.

Ketua Panitia Fesmed Selat Malaka, Adam Zulfikar mengatakan, kegiatan yang merupakan kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Wilayah Kalimantan, Asosiasi Jurnalis Masyarakat Adat Nusantara (AJMAN) Kalimantan Tengah dan Timur serta Trend Asia ini menjadi bagian dari rangkaian Festival Media Selat Malaka 2026.

Salah satu persoalan yang akan dikritisi adalah kecenderungan menempatkan masyarakat adat dan petani tradisional sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran hanya karena praktik pembukaan lahan dengan cara membakar. Padahal, praktik perladangan tradisional masyarakat adat dalam skala terbatas dan terkendali dinilai memiliki karakter berbeda dengan pembukaan lahan berskala besar untuk kepentingan industri.

Data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang menjadi bagian dari latar belakang diskusi menunjukkan, sepanjang 1 Januari hingga 27 Juli 2026 terdapat 118.420 titik panas (hotspot) di Indonesia dengan luas indikatif area terbakar mencapai 107.649 hektare.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 34.262 hotspot terpantau di Pulau Kalimantan dengan luas indikatif area terbakar sekitar 33.837 hektare yang tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Yang menjadi perhatian, data tersebut menunjukkan keberadaan hotspot di kawasan yang berkaitan dengan konsesi perusahaan.

Dalam data yang dikutip dalam bahan diskusi, sebanyak 10.739 hotspot berada di kawasan HGU perkebunan kelapa sawit, sementara 7.880 hotspot berada di kawasan konsesi pertambangan dan 6.905 hotspot lainnya berada di kawasan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan konsesi, tata kelola hutan dan lahan, serta sejauh mana tanggung jawab korporasi dalam mencegah terjadinya karhutla. Di sisi lain, masyarakat adat Dayak dan petani tradisional masih menghadapi tekanan akibat kebijakan pelarangan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Diskusi juga akan menyoroti kebijakan pemerintah terkait pengendalian karhutla, termasuk Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Selain itu, terdapat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2026 yang mengatur pencegahan dan penanggulangan karhutla serta larangan pembukaan lahan dengan cara membakar dalam kondisi risiko karhutla.

Persoalan lain yang akan dibahas adalah keberadaan Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 yang memberikan ruang bagi petani untuk melakukan pembakaran lahan maksimal dua hektare dengan sejumlah persyaratan, seperti pembuatan sekat api dan mengikuti kearifan lokal.

Kebijakan tersebut kini kembali menjadi perdebatan seiring adanya dorongan agar regulasi tersebut dicabut. Kabut Asap Jadi Persoalan Lintas Negara Persoalan karhutla juga tidak berhenti di batas wilayah Indonesia. Asap dari kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah Sumatera maupun Papua dapat menyebar hingga ke negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam dan Filipina.

Karena itu, forum tersebut juga akan mengangkat isu kabut asap sebagai persoalan lintas batas di Asia Tenggara.
Pembahasan akan mencakup tanggung jawab korporasi, tata kelola lahan, alur perdagangan dan ekspor-impor, serta sejauh mana komitmen antarnegara dalam menangani persoalan kabut asap yang terus berulang.

Dalam forum tersebut, karhutla akan ditempatkan sebagai persoalan yang berkaitan dengan kerusakan hutan dan gambut, deforestasi, pembukaan lahan untuk industri ekstraktif, lemahnya pengawasan kawasan konsesi serta kebijakan pengelolaan lahan.

Jurnalis Didorong Tak Asal Menyalahkan Peladang Adat

Selain persoalan kebijakan dan lingkungan, diskusi juga memberikan perhatian khusus terhadap peran media dalam memberitakan karhutla. Jurnalis didorong untuk membedakan secara jelas antara pembukaan lahan tradisional berskala kecil dengan pembukaan lahan dan kebakaran berskala industri. Peliputan juga diharapkan tidak berhenti pada informasi mengenai titik api, tetapi menelusuri lokasi kebakaran, status kawasan, kepemilikan atau konsesi lahan, serta pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab atas pengelolaan kawasan tersebut.

Data yang terverifikasi, perspektif masyarakat terdampak dan prinsip keberimbangan menjadi bagian penting dalam peliputan karhutla.

“Jangan langsung menyalahkan masyarakat adat ketika bukti, data, dan fakta karhutla justru mengarah pada persoalan tata kelola kawasan hutan dan lahan,” menjadi salah satu pesan utama yang akan dibawa dalam forum tersebut. Karena itu, jurnalis didorong untuk menelusuri api dan bentang lahannya, membuka data konsesi kepada publik, serta menagih tanggung jawab korporasi dan negara terhadap pencegahan, penanganan dan pemulihan lingkungan.

Forum ini juga diharapkan memperkuat jaringan jurnalisme lingkungan dan masyarakat adat serta menghasilkan rekomendasi bersama untuk mendorong pemberitaan yang lebih adil dan kebijakan pengelolaan karhutla yang tidak mendiskriminasi masyarakat adat.

Diskusi publik akan berlangsung pada Minggu, 20 September 2026 pukul 10.00-12.00 WIB di Politeknik Negeri Batam dan terbuka untuk umum.

Sejumlah narasumber yang dijadwalkan hadir antara lain Koordinator Wilayah AJI Kalimantan Kartika Anwar, Ilham dari AJI Pekanbaru, Nugroho Budi Baskoro dari AJMAN Kalteng, Andreas Ongko Wijaya Hului perwakilan masyarakat adat Mahakam Ulu, serta Alfa Arifia dari Trend Asia. Diskusi akan dimoderatori Niken Sitoningrum dari Mongabay.

BR BINTAN – Bupati Bintan, Roby Kurniawan menyambut baik komitmen pemberantasan narkoba yang terus diperkuat di seluruh wilayah Kabupaten Bintan. Polres Bintan bersama Pemerintah Kabupaten Bintan, FKPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, serta para pengelola tempat hiburan malam bersinergi dalam mendukung upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Sinergitas tersebut ditunjukkan melalui kegiatan Video Conference Konferensi Pers Pengungkapan Jaringan Narkoba Internasional Jenis Ketamin HCL seberat ±800 kilogram sekaligus Deklarasi dan Penandatanganan Pakta Integritas (P4GN) pada tempat hiburan malam.

Bupati Roby menilai, sinergi seluruh pihak ini lah yang mampu menjaga generasi-generasi emas dan seluruh masyarakat dari jaringan narkoba yang terkadang telah merambah ke berbagai tempat. Ditegaskan Roby, Pemkab Bintan memberi dukungan penuh dan siap berkolaborasi demi mewujudkan masa depan anak bangsa yang bebas dari narkoba.

“Alhamdulillah, kita bersyukur sinergi lintas sektor sejauh ini mampu mengungkap jaringan narkoba yang memang sangat meresahkan. Apresiasi untuk jajaran kepolisian dan seluruh pihak yang terlibat. Kami juga mengapresiasi para pengelola tempat hiburan malam yang siap berkomitmen memerangi peredaran narkoba” kata Roby, Selasa (01/9) usai mengikuti kegiatan di Aula Sarja Arya Racana Mapolres Bintan.

Dalam kegiatan tersebut, disampaikan keberhasilan pengungkapan jaringan narkoba internasional oleh Tim Gabungan Bareskrim Polri, BNN RI, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Polda Kepulauan Riau yang berhasil mengamankan narkotika jenis Ketamin HCL dengan berat sekitar 800 kilogram melalui jalur laut di wilayah Kepulauan Riau.

Keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata bahwa perang terhadap narkoba memerlukan kekuatan dan kolaborasi bersama. Tidak hanya Aparat Penegak Hukum, namun juga membutuhkan dukungan Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan seluruh lapisan masyarakat untuk memutus mata rantai peredaran narkotika.

Kapolres Bintan AKBP Argya Satrya Bhawana, S.H., S.I.K. menegaskan bahwa Polres Bintan berkomitmen untuk terus melakukan langkah pencegahan dan penindakan terhadap segala bentuk penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba di wilayah Kabupaten Bintan.

Melalui deklarasi bersama dan penandatanganan Pakta Integritas P4GN, para pengelola tempat hiburan malam di Kabupaten Bintan menyatakan komitmennya untuk menciptakan lingkungan usaha yang bersih dari narkoba serta mendukung penuh upaya Polri dan BNN RI dalam memberantas peredaran narkotika.

BR.BINTAN- Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intel) Kejaksaan Agung RI, Reda Manthovani, mengapresiasi pembentukan dan pelantikan Kelompok Kerja (Pokja) Newsroom Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Kepri.

Hal itu disampaikan Reda di sela pelantikan Pokja Newsroom Jaga Desa SMSI Kepri di Agro Beach Resort, Kabupaten Bintan, Rabu (26/8/2026).

Menurut Reda, karakteristik geografis Kepri sebagai provinsi kepulauan menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan sekaligus pengawasan berbagai program pemerintah yang menyentuh masyarakat desa.

Karena itu, kata dia, keberadaan Pokja Newsroom Jaga Desa diharapkan dapat membantu menyediakan informasi dari lapangan, terutama mengenai berbagai persoalan, kendala maupun perkembangan pelaksanaan program di tingkat desa.

Reda menilai media memiliki posisi penting dalam membangun arus informasi yang dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam menjalankan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap pelantikan Pokja Newsroom Jaga Desa SMSI Kepri. Menurutnya, Pokja tersebut dapat menjadi salah satu mitra strategis Kejaksaan bersama Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dalam mendukung pengawasan dan penguatan tata kelola pemerintahan desa.

Program Jaga Desa sendiri diarahkan antara lain untuk mendorong pendampingan dan literasi hukum bagi aparatur desa, pencegahan penyimpangan dalam pengelolaan dana dan aset desa, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan.

Ketua Umum ABPEDNAS, Ir Indra Utama, juga mengapresiasi pelantikan Pokja Newsroom Jaga Desa SMSI Kepri.

Dalam sambutannya saat pelantikan Pokja, Indra meminta jajaran Pokja yang telah dilantik segera menjalankan agenda kerja yang telah ditetapkan. Ia mendorong agar pelaksanaan program dilakukan melalui sinergi dengan ABPEDNAS Kepri yang diketuai Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura.

“Pokja yang sudah dibentuk ini harus segera menjalankan agenda yang telah ditetapkan dan membangun sinergi dengan ABPEDNAS Kepri,” kata Indra.

Sementara itu, Ketua Pokja Newsroom Jaga Desa SMSI Kepri, Rinaldi Samjaya, mengatakan SMSI Kepri siap menjalankan amanah yang diberikan.

Menurut Rinaldi, keberadaan Pokja Newsroom menjadi bagian dari upaya media untuk mengambil peran dalam mendukung keterbukaan informasi, edukasi masyarakat serta pengawasan partisipatif terhadap berbagai program pemerintah di tingkat desa.

“SMSI Kepri siap menjalankan tugas yang telah diamanahkan. Kami akan membangun sinergi dengan ABPEDNAS Kepri serta institusi Kejaksaan yang ada di Kepri,” ujar Rinaldi.

Ia menambahkan, media tidak hanya berperan menyampaikan informasi mengenai persoalan yang terjadi di desa, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk menyampaikan edukasi hukum serta mengangkat berbagai capaian dan potensi desa kepada masyarakat luas.

Pelantikan Pokja Newsroom Jaga Desa SMSI Kepri dilakukan Sekretaris Jenderal SMSI Pusat Makali Kumar bersama Wakil Ketua Umum SMSI Yono.

Pembentukan Pokja Newsroom Jaga Desa merupakan bagian dari inisiatif SMSI untuk membangun kolaborasi dengan Kejaksaan dalam mendukung program Jaga Desa, sekaligus memperkuat jejaring informasi mengenai pelaksanaan pembangunan dan berbagai program pemerintah di tingkat desa.

Selain pengawasan dan edukasi terkait tata kelola dana serta aset desa, Pokja juga diharapkan turut mendukung penyebarluasan informasi mengenai program strategis pemerintah, termasuk ketahanan pangan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sementara itu, saat pelantikan pengurus ABPEDNAS Kepri yang digelar sebelum pelantikan Pokja Newsroom Jaga Desa SMSI Kepri, digelar Perjanjian Kerjasama antara ABPEDNAS Kepri dengan Pokja Newsroom Jaga Desa SMSI Kepri yang ditandatangani Nyannyang Haris dan Rinaldi Samjaya.

Saat pelantikan ABPEDNAS Kepri turut hadir, Gubernur Kepri Drs Ansar Achmad, Kajati Kepri Dr Transiswara Adhi, Sekjend SMSI Pusat Makali Kumar dan Waketum Yono serta para Kajari serta Bupati se Provinsi Kepri. (*)

BR.BINTAN- Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi prioritas dan perhatian Pemerintah Kabupaten Bintan bersama seluruh stakeholder yang ada. Laporan BMKG yang memprediksi musim kemarau akan berlanjut hingga September 2026, menjadi atensi seluruh pihak untuk merumuskan langkah pencegahan dan penanganan.

Bupati Bintan, Roby Kurniawan, bahkan tegas menyatakan terkait maraknya dugaan pembakaran lahan yang disengaja, ia meminta seluruh aparat maupun masyarakat untuk sama-sama menjadi pengawas di wilayahnya masing-masing.

“Bagi kami ini mitigasi awal terkait karhutla yang terjadi di beberapa wilayah, termasuk potensi-potensi ke depan. Kami mengajak seluruh pihak termasuk masyarakat untuk sama-sama bersinergi dan berapa pada tahap kesiapsiagaan,” ungkap Roby usai mengikuti Apel Kesiapsiagaan dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla di Wilayah Hukum Polres Bintan Tahun 2026, Jumat (28/8) di Halaman Mapolres Bintan.

Roby juga mengucapkan terimakasih dan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, khususnya Polres Bintan atas terselenggaranya Apel Kesiapsiagaan ini. Menurutnya, Bintan memiliki bentang wilayah luas berkaitan dengan hutan dan lahan serta potensi munculnya titik api di tengah kemarau yang berkepanjangan.

Letak geografis memungkinkan Bintan memiliki beberapa risiko bencana seperti tanah longsor, banjir, cuaca ekstrem, gelomban tinggi, abrasi, kebakaran hutan dan lahan hingga kekeringan yang bisa terjadi kapan saja tanpa bisa diprediksi secara pasti.

Perlu diketahui, ada paradigma baru penanggulangan bencana, yakni dari bersifat responsif sekarang menjadi preventif (pencegahan). Kemudian dari bersifat sektoral menjadi multi sektoral (melibatkan semua komponen). Selanjutnya dari inisiatif Pemerintah, menjadi tanggung jawab bersama TNI-Polri, masyarakat dan dunia usaha.

Apel Kesiapsiagaan ini juga diikuti oleh Personel Polres Bintan, unsur medis dari Dinas Kesehatan, BPBD, Satpol PP,l hingga Camat se Kabupaten Bintan. Termasuk berbagai kendaraan serta kelengkapan APD dan peralatan tanggap darurat juga turut disertakan yang menandakan kesiapan serius menghadapi karhutla yang ada di Bintan.

BAROMETERRAKYAT.COM,ANAMBAS –Geger seorang pemancing warga Jemaja Anambas menemukan potongan tubuh manusia berjenis kelamin laki-laki di Perairan Genting Pulur, Kecamatan Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kamis (16/7) malam.

Atas penemuan potongan tubuh itu langsung dilaporkan ke pihak kepolisian.

Kapolres Kepulauan Anambas AKBP I Gusti Ngurah Agung Budianaloka, S.I.K., M.H. mengatakan bahwa kecepatan personel dalam merespons setiap laporan masyarakat merupakan wujud komitmen Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

“Setiap informasi yang diterima akan kami tindak lanjuti secara cepat, profesional, dan terukur. Dalam penanganan kejadian ini, Polsek Jemaja bersinergi dengan TNI, Basarnas, pemerintah desa, serta masyarakat untuk memastikan proses pencarian dan penyelidikan berjalan optimal,” ujar Kapolres.

Setelah menerima laporan dari masyarakat melalui Bhabinkamtibmas, personel Polsek Jemaja langsung bergerak menuju lokasi bersama unsur TNI dan Basarnas untuk melakukan pengecekan serta penanganan awal.

“Kami segera mengerahkan personel menuju lokasi bersama TNI, Basarnas, pemerintah desa, dan masyarakat untuk melakukan penyisiran. Meskipun kondisi pencarian dilakukan pada malam hari dengan jarak pandang yang terbatas, seluruh personel tetap bekerja maksimal dalam upaya menemukan korban,” ujar Kapolsek Jemaja.

Peristiwa bermula ketika seorang nelayan melihat benda yang semula dikiranya plastik hitam mengapung di perairan saat perjalanan pulang usai memancing. Setelah benda tersebut berputar akibat ombak, saksi menyadari bahwa benda tersebut merupakan potongan tubuh manusia berjenis kelamin laki-laki.

Karena kondisi potongan tubuh telah mengeluarkan bau menyengat, saksi tidak berani melakukan evakuasi dan segera melaporkan temuannya kepada warga.

Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada perangkat Desa Genting Pulur dan Bhabinkamtibmas. Menindaklanjuti laporan tersebut, Polsek Jemaja, Polres Kepulauan Anambas langsung berkoordinasi dengan TNI, Tim Basarnas Jemaja, pemerintah desa, serta masyarakat untuk melakukan pencarian di lokasi kejadian.

Tim gabungan kemudian melakukan penyisiran di Perairan Genting Pulur menggunakan sarana transportasi laut. Namun hingga dini hari, potongan tubuh yang dilaporkan belum berhasil ditemukan kembali. Pencarian terkendala kondisi malam yang gelap, jarak pandang yang terbatas, serta karakteristik perairan yang dangkal.

Proses pencarian akan terus dilanjutkan oleh tim gabungan yang terdiri dari Polsek Jemaja, Polres Kepulauan Anambas, TNI, Basarnas, pemerintah desa, dan masyarakat. Sementara itu, penyelidikan juga dilakukan untuk mengungkap identitas korban serta mengetahui penyebab kejadian.

Sinergi TNI-Polri bersama Basarnas dan seluruh unsur terkait menjadi wujud komitmen dalam memberikan pelayanan yang cepat, profesional, dan humanis kepada masyarakat, sehingga setiap laporan yang diterima dapat ditangani secara optimal demi menjaga keamanan dan memberikan rasa aman di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.