Weni terpilih kembali dalam musyawarah kota (Muskot) PBVSI Tanjungpinang yang digelar di salah satu hotel di Tanjungpinang, Sabtu (26/2) kemarin.

Usai terpilih, Weni beserta pengurus langsung dikukuhkan oleh Sekretaris Umum PBVSI Provinsi Kepri Amri.

Sekretaris Umum PBVSI Provinsi Kepri Amri berpesan kepada seluruh pengurus PBVSI Kota Tanjungpinang yang baru dikukuhkan untuk segera mempersiapkan diri dalam ajang Proprov di Kabupaten Bintan.

“Semoga PBVSI Kota Tanjungpinang dapat melahirkan atlit unggul yang nantinya akan berlaga di PON yang akan datang,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PBVSI Tanjungpinang mengatakan, siap mengemban kembali tugas yang telah diamanahkan kepadanya.

Weni juga mengapresiasi kerja keras panitia, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan sukses dan lancar.

“Saya beserta pengurus nantinya akan berupaya secara maksimal untuk menjadikan bola voli di Tanjungpinang menjadi lebih baik,” ucapnya.

Untuk menyatukan persepsi tersebut, Walikota Tanjungpinang dan Ketua DPRD Kota Tanjungpinang sepakat untuk bersinergi bersama membangun Kota Tanjungpinang.

Hal itu disampaikan oleh kedua pihak dihadapan Penasehat dan Pengurus LAM Kota Tanjungpinang, saat melaksanakan Musyawarah Adat Bandaku Negeriku Sayang, di Gedung LAM Provinsi Kepri, Jumat (12/11).

Suryatati A. Manan yang merupakan Penasehat Lembaga Adat Malayu (LAM) menyampaikan bahwa Musyawarah Adat Bandaku Negeriku Sayang yang diselenggarakan oleh LAM Kota Tanjungpinang ini, merupakan kegiatan silaturahmi sekaligus komitmen bersama untuk membangun Kota Tanjungpinang.

“Musyawarah adat ini untuk menjalin silaturahmi. Dan diharapkan dengan pertemuan hari ini, kita semua dapat saling memberi masukan serta koreksi untuk mewujudkan pembangunan di Kota kita menjadi lebih baik. Juga kita dapat saling memperbaiki diri, jika selama ini terjadi salah faham satu sama lain. Dalam kesempatan ini semua saling introspeksi, memaafkan dan ciptakan suasana harmonis untuk melanjutkan pembangunan Kota Tanjungpinang bersama,” ucap Suryatati.

Mantan Wali Kota Tanjungpinang ini juga berpesan agar masyarakat tidak termakan dengan pemberitaan yang salah dan menimbulkan perselisihan.

Setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh masing masing pihak supaya dilakukan komunikasi, agar informasi yang diterima oleh masyarakat tidak simpang siur dan menimbulkan fitnah.

“Alhamdulillah, melalui pertemuan ini, dengan saling berkomunikasi, maka setiap masalah dapat diselesaikan. Karena semakin banyak orang memberikan pandangan dan masukan, juga merupakan hal yang baik untuk kita pertimbangkan, mana yang baik kita ambil, mana yang belum sesuai bisa kita tunda dulu. Dan semua itu akan dapat terlaksana jika komunikasi dan hubungan baik selalu terlaksana,” Pesan Suryatati.

Walikota Tanjungpinang Rahma menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak akan bisa bekerja tanpa dukungan dari Legislatif dan seluruh Masyarakat.

Salah satu pelapor Dave Bonanta Samosir menyampaikan, laporan sudah diserahkan melalui Sekretariat DPRD Tanjungpinang pada Selasa (9/11) kemarin.

“Kita melaporkan ada dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik DPRD,” kata Dave didampingi pelapor lain Andry saat konferensi pers pada Selasa malam.

Ia menjelaskan, Ketua DPRD Tanjungpinang pada 29 Oktober 2021 dalam acara paripurna hak interpelasi atas Perwako nomor 56 tahun 2019 dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRD telah dengan sengaja menyebutkan pemakzulan Wali Kota.

Menurutnya, dalam rapat paripurna tersebut Ketua DPRD juga menyatakan mengesahkan hak angket.

“Pengesahan ini diduga sengaja mengabaikan tata tertib DPRD terkait persyaratan, proses dan mekanisme penggunaan hak angket dimaksud,” ucapnya.

Ia mengatakan, berdasarkan bukti yang didapatkan, daftar anggota DPRD yang hadir tidak memenuhi quorum atau kurang dari 23 anggota.

Atas kejadian tersebut, pihaknya menduga telah terjadi pelanggaran peraturan DPRD Tanjungpinang Nomor 4 tahun 2019 tentang tata tertib pasal 103, 104 dan peraturan DPRD Kota Tanjungpinang Nomor 1 tahun 2000 tentang kode etik pasal 4 dan pasal 6.

“Setelah kami laporkan ke BK, biar lah BK yang menentukan apakah ada pelanggaran kode etik dan peraturan DPRD, biar mereka yang bekerja,” tegasnya.

SAHRUL

Mobil jenis Toyota Camry seharga Rp 644 Juta itu telah diserahkan pada, Rabu (25) kemarin.

Penyerahan tersebut dibenarkan oleh Marketing Agung Toyota Tanjungpinang Iwan Pakpahan.

“Iya benar, mobil sudah kami serahkan ke pejabat di DPRD Kota Tanjungpinang,” kata Iwan Pakpahan.

Sementara itu, Ketua DPRD Tanjungpinang Yuniarni Pustoko Weni mengatakan ia belum menerima mobil baru tersebut

“Sekwan yang terima, setelah itu baru Sekwan yang akan menyerahkan ke saya. Untuk jelasnya silahkan hubungi Sekwan” ujarnya kepada barometerrakyat.com.

Ia menyampaikan, saat dirinya menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Tanjungpinang tidak memiliki kendaraan dinas jabatan, dikarenakan kendaraan lama sudah di lelang jauh sebelum menjabat.

Berdasarkan ketentuan peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2017 tentang kedudukan keuangan dan protokoler, Pimpinan dan anggota DPRD pasal 9 ayat 2 Huruf A dan B serta pasal 13 Ayat 1 disebutkan bahwa pimpinan DPRD diberikan tunjangan kesejahteraan berupa kendaraan dinas jabatan.

“Mobil dinas ini amanah undang-undang, nanti saya salah pula kalau tidak menerimanya,” ucapnya.

Acara yang digagas ASPEC Tanjungpinang bersama Bentan Music Community (BMC) berlangsung di di Tata Gita Studio, Jalan RH Fisabilillah, Sabtu (7/8) malam.

Dalam konser musik virtual itu, Weni menyanyikan beberapa lagu kesukaannya yang ditonton sekitar puluhan warga Tanjungpinang, bahkan diikuti oleh Wali Kota Tanjungpinang, Rahma.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Kajari Tanjungpinang, Joko Yuhono ini mendapat respon positif dari masyarakat yang di rumah maupun sedang isolasi mandiri.

Selain Weni, Anggota DPRD Provinsi Kepri, Lis Darmansyah juga hadir di studio tersebut. Suami Weni ini terlihat antusias menyaksikan musik virtual dan menyumbangkan beberapa tembang lagu.

“Tetap semangat, cepat sembuh ya warga yang saat ini sedang melaksanakan isoman,” ucap Lis.

Dalam kesempatan itu juga, Kajari Tanjungpinang, Joko Yuhono juga ikut menghibur warga lewat tembang legendaris, Iwan Fals, berjudul Pesawat Tempur.

“Salam sehat dan cepat sembuh untuk warga yang lagi isoman,” kata inisiator konser musik secara virtual dan juga penggagas berdirinya ASPEC ini.

Pasalnya, pengadaan mobil Toyota Camry seharga Rp663 Juta itu dilakukan pada saat warga mengalami kesusahan akibat dilanda pandemi COVID-19.

Saat dikonfirmasi perihal tersebut, Weni mengaku tidak sabar ingin menggunakan mobil dinas baru yang dibeli melalui APBD 2021 Kota Tanjungpinang itu.

“Kalau saya mau secepatnya, apalagi pas heboh-heboh kemarin, kan enak langsung dipakai,” ujarnya saat ditemui usai paripurna pengucapan sumpah dan janji Pergantian Antarwaktu (PAW) pimpinan dan anggota DPRD Tanjungpinang, Jumat (6/8).

Menurutnya, pengadaan kendaraan dinas untuk pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang itu sudah ketentuan amanat negara. Namun, sampai hari ini mobil itu belum diserahkan kepada dirinya.

“Kalau sudah diserahkan tentu hari ini saya sudah pakai mobil plat merah,” ujarnya.

Ia belum mengetahui penyebab mobil tersebut belum diserahkan ke dirinya. “Mungkin administrasi ada yang belum selesai. Untuk lebih jelasnya, tanya ke Sekwan (Sekretaris Dewan) dia yang lebih tahu,” ujarnya.

Gubernur Coret Anggaran Pengadaan Mobil Dinas

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengungkapkan telah mencoret anggaran pengadaan mobil dinas yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini.

Pasalnya, keberadaan spanduk maupun baliho itu ditemukan di banyak titik di sejumlah daerah di Indonesia termasuk di Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

Pantauan barometerrakyat.com, baleho puan terpasang di perempatan Pasar Raya Bintan 21 dan pertigaan tidak jauh dari Mall Ramayana Tanjungpinang. Baleho puan bertuliskan ‘Kepak Saya Kebhinekaan’ dengan logo PDIP diatasnya.

Ketua DPC PDIP Tanjungpinang Yuniarni Pustoko Weni saat dimintai tanggapan mengatakan, pemasangan baleho Puan Maharani sah-sah saja, karena Puan merupakan pejabat negara.

“Saya rasa itu sah-sah saja, karena beliau ketua DPR RI, mau pasang dimana pun sah-sah saja,” kata Weni ditemui usai paripurna pengucapan sumpah dan janji Pergantian Antarwaktu anggota DPRD Tanjungpinang, Jumat (6/8).

Ketika ditanya apakah pemasangan baliho puan merupakan instruksi DPP untuk memperkenalkan anak Megawati Sukarnoputri itu sebagai calon presiden 2024, ia membantahnya karena belum ada pembicaraan.

“Sebenarnya tidak perlu instruksi, kita menyadari kalau mau pasang baliho presiden atau ketua DPR RI kah, bebas siapa mau memasangnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, hingga saat dari DPC PDIP Tanjungpinang belum ada memasang baliho Puan. “Kami DPC Tanjungpinang belum memasang, tapi pasti ini dari DPD Kepri. Silahkan langsung ditanya ke DPD Kepri,” tuturnya.

Desakan pembentukan pansus itu disampaikan sejumlah warga mengatasnamakan Aliansi Darurat Demokrasi Indonesia (ADDI).

Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang melalui kuasa hukumnya Agung Wira Dharma telah mengklarifikasi foto tersebut dan faktanya foto itu diambil tiga tahun lalu saat Rahma syuting film berjudul Janji Diatas Pelantar.

“Tidak masuk kriteria pembentukan pansus, itu masalah pribadi,” kata Weni saat ditemui usai paripurna pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pergantian antarwaktu (PAW) pimpinan dan anggota DPRD Tanjungpinang, Jumat (6/8).

Ia menegaskan, pansus dibentuk untuk membahas segala kebijakan pemerintah daerah dan tidak mengurusi masalah pribadi kepada daerah.

“Pansus itu bersifat kebijakan daerah bukan kebijakan pribadi orang, ngapain ngurusin rumah tangga orang begitu,” ujarnya.

Ia menambahkan, pansus bisa dibentuk apabila kasus itu telah dilaporkan ke kepolisian dan dari kepolisian sudah menemukan ada pelanggaran tindak pidana.

“Kalau polisi sudah mengusut dan sudah ada bukti. Kemudian ada surat masuk ke DPRD Tanjungpinang, baru bisa diproses. DPRD tidak boleh mengambil tindakan tanpa pembuktian,” tegasnya.