Oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tanjungpinang itu juga dijatuhi hukuman denda Rp300 Juta dan subsider tiga bulan kurungan.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Yudi Ramdani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primer jaksa penuntut umum,” kata ketua majelis hakim Anggalanton Boang Manalu didampingi hakim anggota Joni Gultom dan Suherman, Rabu (18/8).

Hakim menilai terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 2 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hakim turut menjatuhi hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp3,03 Miliar kepada terdakwa Yudi Ramdani.

Angka tersebut berasal dari keuntungan yang didapat Yudi Ramdani dalam kasus korupsi tersebut.

Apabila Yudi tidak mampu untuk membayar uang pengganti selama satu bulan setelah keputusan inckrah, harta bendanya akan disita dan dilelang.

Jika harta bendanya tidak mencukupi, Yudi harus menjalani pidana penjara tambahan selama tiga tahun

Putusan yang dijatuhkan terhadap Yudi sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Tanjungpinang.

Atas putusan tersebut, jaksa penuntut umum Ardiansyah dan Sari Lubis menyatakan fikir-fikir selama sepekan.

Sementara itu, penasehat hukum terdakwa, Iwan Kesuma sangat menyayangkan bukti tertulis yang diajukan pihaknya tidak menjadi pertimbangan hakim dalam vonis tersebut.

Terdakwa juga dituntut untuk membayar denda Rp 300 Juta dan subsider tiga bulan kurungan.

Tuntutan tersebut dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang Sari Lubis dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Rabu (7/7).

Jaksa menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 3,03 Miliar.

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Menuntut terdakwa dengan tuntutan delapan tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan,” kata jaksa dalam sidang digelar virtual.

Selain hukuman pokok, mantan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial di Dinas Sosial Tanjungpinang itu dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 3,03 Miliar.

Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti maka diganti dengan hukuman tiga tahun enam bulan penjara.

Atas tuntutan itu, terdakwa didampingi penasehat hukumnya akan mengajukan pembelaan secara tertulis.

Diketahui, dalam kasus tersebut terdakwa masih menjabat sebagai Kabid Aset di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Tanjungpinang.

Terdakwa tidak memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pemungutan pajak BPHTB di BP2RD Kota Tanjungpinang.

Ia sudah melakukan penginputan dan pemungutan pajak BPHTB sejak sejak 2018 sampai 2019.

Uang setoran pajak tersebut tidak disetorkan ke kas daerah sehingga menyebabkan kerugian negara Rp 3,03 Miliar.

PNS di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Tanjungpinang itu kini masih bebas berkeliaran dan tidak ditindaklanjuti oleh Kejari Tanjungpinang.

Hal itu diungkapkan saksi Auditor Inspektorat Tanjungpinang Marsos, dalam sidang lanjutan kasus korupsi dugaan korupsi BPHTB dengan terdakwa Yudi Ramdani, Selasa (24/5).

Ia mengungkapkan, selain memeriksa terdakwa Yudi Ramdani, pihaknya juga memeriksa DS atas dugaan pelanggaran kedisiplinan.

Keduanya diperiksa setelah menerima laporan dari Kepala BP2RD Tanjungpinang.

Sementara berdasarkan hasil pemeriksaan, DS terbukti menyelewengkan dan memalsukan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB dengan kerugian negara senilai Rp 80 jutaan lebih.

“Jaksa hanya minta hasil pemeriksaan Yudi, tetapi kalau Dodi tidak diminta oleh Jaksa,” ucapnya.

Ia mengaku lupa tahun berapa pajak BPHTB yang diselewengkan oleh Dodi. “Tapi yang saya ingat sekitar Rp 80 jutaan lebih,” katanya.

Ia menyampaikan untuk hasil audit, itu dari internal BP2RD Tanjungpinang, karena pemeriksaan inspektorat hanya pelanggaran kedisiplinan.

“Kalau kasusnya terpisah, ada berkas sendiri-sendiri, tidak ada keterkaitannya,” ucapnya.

Diketahui, penyidik Kejari hanya menetapkan satu orang tersangka dalam kasus itu yakni Yudi Ramdani. Sedangkan kerugian negara dalam kasus itu berdasarkan audit Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kepri sebesar Rp 3 Miliar.