Kota Pariaman sejak Tahun 2013 sangat gencar mempercantik dan membenahi kawasan destinasi wisatanya, dan pariwisata menjadi visi dari kota yang terkenal dengan budaya Tabuik nya ini.

Walikota Pariaman Genius Umar mengungkapkan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dampak pandemi Covid-19 dari segi infrastruktur pariwisata, dimana kota Pariaman mendapatkan bantuan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DPJRL), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, dengan programnya Rehabilitasi Kawasan Mangrove.

“Rehabilitasi Kawasan Mangrove ini tertuang pada Kegiatan Sosialisasi Tahap Akhir Pengerjaan Tracking Mangrove yang ada di Kota Pariaman yang kita lakukan hari ini di Aula UPTD Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kota Pariaman, dan dilanjutkan dengan meninjau langsung Rehabilitasi Kawasan Hutan Mangrove yang berada di Desa Apar ini,” ucapnya ketika memberi keterangan belum lama ini.

Genius Umar mengatakan bahwa sebelumnya Hutan Mangrove Desa Apar ini telah mendapatkan bantuan dari PT Pertamina dengan tracking yang berada di kawasan Hutan Mangrove ini, tetapi masih belum ada tambahan bangunan lainya.

“Dengan bantuan dari KKP RI berupa program Rehabilitasi Kawasan Mangrove, di tempat ini telah dibangun dan dibuat  semakin menarik, dengan tempat selfie yang lebih banyak dan dilengkapi dengan gazebo serta menara pandang, akan membuat kawasan Hutan Mangrove Desa Apar ini menjadi lebih keren lagi,” tutupnya.

Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Muhammad Yusuf, dimana dalam arahanya beliau berharap bantuan yang diberikan oleh KKP RI ini, bisa meningkatkan perekonomian masyarakat yang berada di kawasan Hutan Mangrove Desa Apar khususnya dan Kota Pariaman pada umumnya.

Hal ini menyikapi adanya “miss komunikasi” yang terjadi di tengah masyarakat terkait dengan diberlakukannya penarikan retribusi bagi pengunjung yang berwisata ke Pantai Pariaman.

“Awalnya saya melihat pemberitaan yang sedikit ramai di media sosial terkait masalah retribusi pantai ini dan sedikit ada riak yang apabila tidak segera kita tengahi, maka akan tidak baik untuk keberlangsungan kebijakan ini lebih lanjut. Karena itu, disela kunjungan kami di Pulau Angso Duo ini, saya mengajak para pelaku wisata dan pokdarwis ini untuk saling berdiskusi,” ujarnya.

Genius Umar menyampaikan penarikan retribusi ini sebenarnya sudah ada Peraturan Daerah (Perda) sejak tahun 2013, dimana Perda nomor 4 tahun 2013 ini, dilakukan perubahan menjadi Perda nomor 1 tahun 2015 dan kembali dilakukan perubahan menjadi Perda nomor 1 tahun 2019.

“Dengan adanya Retibusi kawasan pantai, kita menyikapi agar tidak terjadinya penumpukan warga di kawasan pantai, hal ini sejalan dengan diterapkanya New Normal,” ungkapnya.

“Selama ini kita menggratiskan biaya masuk ke Pantai sehingga warga dan pengunjung sangat ramai di kawasan pantai, sedangkan saat ini kita sedang menerapkan New Normal, untuk itu kita mulai menerapkan Perda ini di kawasan pantai,” lanjutnya.

Genius mengatakan penarikan retribusi ini juga sebagai upaya Pemko Pariaman untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.