Menurut Mahfud, hal itu merupakan urusan dari partai politik sehingga tak menjadi ranah pembahasan kabinet kerja pemerintahan.

“Soal jabatan Presiden 3 periode itu urusan partai politik dan MPR ya. Di Kabinet enggak pernah bicara-bicara yang kayak gitu, bukan bidangnya,” kata Mahfud dilansir Barometerrakyat.com dari CNN Indonesia, Senin (15/3).

Dia pun tak ingin isu mengenai hal tersebut menyeret-seret Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang saat ini tengah menjabat untuk periode kedua.

Mahfud pun mengutip pernyataan Jokowi terkait dengan isu masa menjabat boleh tiga periode tersebut.

“Kalau Pak Jokowi yang saya dengar dan saya kira saudara punya jejak digitalnya, kalau ada orang-orang mendorong Pak Jokowi menjadi presiden yang presiden lagi, kata Pak Jokowi nih, itu hanya dua alasannya. ‘Satu ingin menjerumuskan, dua ingin menjilat’. Itu kan kata Pak Jokowi,” kata dia.

Mahfud pun menekankan bahwa pemerintah tak memiliki wacana terkait pembahasan masa Presiden menjabat saat ini.

“Mau 3 kali, mau 4 kali, 5 kali, kita undang-undang dasar yang berlaku sekarang aja, gitu,” kata mantan Hakim Konstitusi tersebut.

Sumber: CNN Indonesia