Humas Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang Santonius Tambunan mengatakan, pihaknya masih belum menerima keputusan resmi dari PT Pekan Baru.

Namun, kata dia, berdasarkan direktori putusan Mahmakah Agung (MA) terdakwa Apriyandi divonis bebas.

“Kami sudah coba masuk ke website Mahkamah Agung memang ada perkara tersebut, kami dari PN Tanjungpinang dapat memastikan bahwa putusan tersebut sudah di uplod PT ke sistem, sehingga kami yakini putusan tersebut dapat dipercaya,” ujarnya di PN Tanjungpinang, Rabu (3/7).

Menurutnya, putusan vonis tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah). “Untuk perkara pemilu cukup di Pengadilan Tingg, tidak ada upaya lain lagi,” katanya.

Sebelumnya, PT Pekanbaru mengabulkan banding Caleg Gerindra M. Apriyandi yang sebelumnya divonis bersalah oleh pengadilan negeri (PN) Tanjungpinang.

Vonis bersalah PN Tanjungpinang Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Tpg tanggal 24 Juni 2019 dibatalkan oleh PT Pekanbaru.

Putusan tersebut dibacakan hakim ketua Dolman Sinaga didampingi hakim Hasmayetti dan Tahan Simamora, Rabu (3/7).

PT Pekanbaru memutuskan terdakwa M. Apriyandy tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadapnya.

“Membebaskan terdakwa M. Apriyandi dari segara dakwaan,” bunyi amar putusan dikutip di website resmi Mahkamah Agung.

Selain itu, dalam amar putusan tersebut diminta memulihkan hak-hak terdakwa M. Apriyand, dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula.*

Vonis bersalah PN Tanjungpinang Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Tpg tanggal 24 Juni 2019 dibatalkan oleh PT Pekanbaru.

Putusan tersebut dibacakan hakim ketua Dolman Sinaga didampingi hakim Hasmayetti dan Tahan Simamora, Rabu (3/7).

PT Pekanbaru memutuskan terdakwa M. Apriyandy tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadapnya.

“Membebaskan terdakwa M. Apriyandi dari segara dakwaan,” bunyi amar putusan dikutip di halaman resmi https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pt-pekanbaru.

Selain itu, dalam amar putusan tersebut diminta memulihkan hak-hak terdakwa M. Apriyand, dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula.

Sementara itu, Humas PN Tanjungpinang Santonius Tambunan saat dikonfirmasi mengatakan, belum mengetahui terkait vonis bebas tersebut.

“Masih kami konfirmasi ke PT,” ujarnya.

Sebelumnya, Apriyandi yang juga anak Wali Kota Tanjungpinang itu divonis lima bulan kurungan, denda Rp 24 Juta, subsider 1 bulan kurungan dengan masa percobaan 10 bulan.

Andi terbukti bersalah melakukan money politik atau politik uang melanggar pasal 523 ayat 1 Jo Pasal 280 ayat 1 huruf J Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 e KUHP.*

Vonis tersebut dibacakan hakim ketua Monalisa Anita T. Siagian didampingi hakim anggota Awani Setyowati dan Hendah Karmila Dewi di ruang sidang utama PN Tanjungpinang, Jum’at (15/3).

“Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum. Membebaskan terdakwa dari dakwaan penuntut umum,” kata majlis hakim saat membaca amar putusan.

Selain itu, dalam amar putusannya, hakim juga menyatakan memulihkan hak-hak terdakwa di dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya.

Hakim menilai terdakwa tidak terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sebelumnya, terdakwa dituntut Jaksa Penuntut Umum 6 bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun denda Rp 24 Juta subsider 1 bulan kurungan.

Atas vonis tersebut, terdakwa yang didampingi beberapa penasehat hukumnya menyatakan menerima. Sedangkan penuntut umum akan melakukan banding. “Kami Banding,” kata penunutut umum Mona Amalia dalam persidangan.*