” Kita terus berkoordinasi dengan lintas Kementerian. Melalui Kemenko Perekonomian juga terus kita berkomunikasi, dan dalam waktu dekat mereka akan rapat koordinasi terkait VOA ini,” jelas Gubernur Ansar saat membuka Rapat Koordinasi Bidang Kepariwisataan Provinsi Kepulauan Riau di Marina Room, Nongsa Point Marina Batam.

Gubernur Ansar menambahkan,
potensi
dioptimalkan dari sektor pariwisata lainnya yaitu menarik wisatawan yang memiliki yacht untuk bersedia memarkirkan kapal layarnya di entri-entri point yang ada di perairan Kepri diantaranya di Nongsa Point Marina, Lagoi, dan Kepulauan Anambas.

“Saat ini terparkir 6.000 yatch di Marina yang ada di Singapura. Dengan wilayah laut kita yang lebih indah tentunya kita bisa menarik mereka untuk masuk ke Kepri. 20 sampai 30 persen merupakan angka yang masuk akal. Jika mereka masuk, dan spending money disini tentunya akan menggerakan perekonomian wilayah kita,” ucapnya.

Namun diakui Gubernur Ansar, permit masuk untuk kapal yacht ke wilayah perairan Indonesia saat ini masih membutuhkan berbagai dokumen yang harus dilengkapi oleh pemilik kapal yang izinnya lintas instansi dan Kementerian, yang diharapkan kedepannya bisa dipermudah namun tetap memperhatikan kedaulatan maritim.

Kepada Pengelola NPM, yang memiliki salah satu marina bertaraf Internasional yang berada di Batam, Gubernur Ansar menyarankan untuk membuat daftar hambatan apa saja yang ditemukan di lapangan terkait keluar masuknya Yacht di Wilayah Kepulauan Riau dengan menyurati instansi terkait dan selanjutnya akan dilakukan rapat Pembahasan berikutnya.

Sementara itu Direktur Utama PT. Nongsa Terminal Bay Djoko Pramono minat wisatawan mancanegara yang ingin masuk ke perairan Indonesia sangat tinggi namun terkadang penetapan peraturan masuk secara resmi cukup sulit dan memakan waktu cukup lama.

BR. KEPRI – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad
bertemu dengan Menteri Hukum dan Ham Yasonna H Laoly, membahas kebijakan bebas Visa on Arrival (VoA) yang saat ini dihentikan sementara.

Gubernur Ansar meminta Kebijakan Menkumham Yasonna untuk memberikan diskresi khusus bagi Provinsi Kepri terkait Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa yang ditetapkan tanggal 18 Maret 2020.

“Minimal, ekspatriat yang ada di Singapura mendapatkan bebas visa untuk berwisata ke Kepri” kata Gubernur Ansar.

Gubernur Ansar, juga meminta kepada Menteri Yasonna agar kebijakan bebas VoA ke depan dapat diberlakukan kembali secara keseluruhan seperti saat sebelum pandemi Covid-19 melanda.

“Kondisi Kepri saat ini sudah jauh lebih baik. Bahkan kita sudah melakukan survei serologi dimana kekebalan tubuh kelompok masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau telah mencapai herd immunity, dengan hasil pemeriksaan titer antibodi total masyarakat Kepri mencapai 89,6 persen. Progres booster vaksinasi juga telah mencapai hampir 57 persen” ujar Gubernur.

Selain Gubernur Ansar juga meminta langsung kepada Menteri Yasonna untuk mengeluarkan kebijakan agar kapal pesiar (cruise ship) dapat diizinkan untuk labuh jangkar tanpa dipungut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sebelumnya Gubernur Ansar juga telah menyurati Menkumham mengenai hal tersebut dan agar para wisatawan dapat turun di suatu kawasan wisata tertentu.

Hal ini pun telah mendapat lampu hijau dari Menteri Yasonna bersama Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI Amran Aris.

“Rencananya wisatawan dari kapal pesiar nantinya akan diberi kartu pass sebagai penanda dan dari kapal pesiar wisatawan dapat turun selama 7 jam” tutupnya.