“Aksi ini refleksi memperingati sumpah pemuda ke 92 tahun,” kata Jenderal Lapangan Anas saat diwawancarai awak media.

Ia menjelaskan, aksi ini sudah sekian kali dilakukan, mulai dari kantor DPRD Kepri tapi tidak digubris wakil rakyat.

Kemudian dilanjutkan ke kantor Gubernur Kepri meminta Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Kepri Bahtiar Baharuddin untuk menyampaikan penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja kepada Presiden Joko Widodo, juga tidak ditanggapi.

“Kami rakyat sudah lelah menyampaikan penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja tidak digubris, sehingga kami membuat aksi tutup mulut,” ujarnya.

Selain aksi tutup mulut, lanjut dia, mahasiswa juga menandatangani petisi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

“Aksi kami akan terus dilakukan sampai Presiden mengeluarkan Perpres pembatalan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja,” tegasnya.

Koordinator Aliansi Anak Kepri Menggugat Veri mengatakan, pihaknya akan melakukan aksi ujuk rasa penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja di Gedung DPRD Kepri, Pulau Dompak pada, Rabu (21/10) mendatang.

“Kami meminta DPRD sebagai wakil rakyat untuk menyampaikan kepada presiden agar mengeluarkan Perpu Pembatalan UU Cipta Kerja,” kata Veri kepada awak media, Senin (19/10).

Dia mengatakan, jumlah massa yang akan turun kurang lebih 200 orang. Bahkan bisa jadi lebih karena ada juga dari mahasiswa dan buruh.

“Karena saat ini di tengah pandemi COVID-19, aksi tersebut akan mematuhi protokol kesehatan,” ujarnya.

Ia menilai, pengesahan UU Cipta Kerja ini terlalu tergesa-gesa. Dimana, pada saat ini mulai dari pimpinan di pusat hingga ke bawah itu berjibaku untuk menuntaskan pandemi COVID-19.

“Seharusnya ini bisa ditunda dulu dan fokus masalah Covid-19 dulu,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, dalam UU itu banyak membuat polemik seperti ketenagakerjaan, pertanahan dan juga soal memberikan lebel halal sebelumnya domain MUI.

“Yang terlalu beresiko ke kita itu, kita ini Kepri otonomi daerah, nah kesannya otonomi daerah tidak ada guna lagi kalau semua keputusan ada di pusat,” imbuhnya.

SAHRUL

Aksi dilakukan menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI, Senin (5/10) lalu.

Pantauan Barometerrakyat.com, ratusan mahasiswa dengan berbagai warna almamater ini sudah berkumpul di Lapangan Pamedan Ahmad Yani sejak pukul 08.00 Wib.

Koordinator Lapangan Raja Igo Febrinaldi mengatakan, aksi tersebut mendesak Ketua DPRD Kepri untuk deklarasi menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.

“Kami menuntut Ketua DPRD Kepri deklarasi depan media dan mahasiswa meminta pemerintah pusat mengeluarkan Perpu pembatalan Undang-undang Cilaka,” tegasnya saat diwawancarai awak media.

Ia mengatakan, UU Omnibus Law Cipta Kerja berdampak buruk pada pekerja buruh dan lingkungan. Karena, lanjut dia, dalam draf Undang-undang tersebut memberikan kemudahan investor untuk berinvestasi sehingga berdampak terhadap lingkungan.

Mahasiswa pun mengaku kesal terhadap DPR, karena ngotot mengesahkan Undang-undang tersebut.