Dari informasi dihimpun Barometerrakyat.com, SD merupakan caleg Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanjungpinang dapil 2 Tanjungpinang Timur.

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tanjungpinang AKP Efendri Alie mengatakan, penetapan SD menjadi tersangka karena telah menyebar kabar bohong seputaran kegiatan Millennial Road Safety Festival (MRSF) yang diselenggarakan Polda Kepri melalui media sosial.

“Semua orang sudah tau stiker yang dibagikan atau disebarkan melalui helikopter adalah himbauan dari Polda Kepri untuk masyarakat agar 17 April tidak golput dan mengajak untuk mengunakan hak pilih. Namun oleh tersangka, kalau kami boleh pinjam istilah di pelesetkan itu adalah stiker caleg sehingga itu adalah berita hoak,” ujarnya kepada awak media, Rabu (20/3).

Pihaknya, lanjut Efendi, sudah memiliki dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan SD menjadi tersangka.

“Dua alat bukti terpenuhi,  baik ahli bahasa, ahli pidana, screnshot saran dari facebook, poster atau stiker yang dibagikan dan saksi-saksi lain,” ujarnya.

Dia menambahkan, tersangka diancam dengan UU ITE pasal 28 ayat 1 dan Jo Pasal 14 Ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1946. “Tersangka tidak ditahan karena kooperatif,” tukasnya.*

“Saya menyarankan Prabowo menyatakan ketika berkuasa nanti UU ITE ini harus dicabut,” kata Fahri dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (29/1).

Fahri mengomentari polemik UU ITE tak terlepas dari vonis yang diterima juru kampanye Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ahmad Dhani Prasetyo.

Diketahui pentolan grup band ‘Dewa’ itu divonis 1,5 tahun (18 bulan) penjara karena unggahannya.

Dhani terbukti melanggar Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Fahri berpendapat UU ITE bahkan bisa membuat orang dijebloskan ke bui karena mengkritik.

Padahal, dalam kasus Dhani, Fahri menilai Ahmad Dhani tidak keliru karena penista agama merupakan tindak pidana seperti diatur UU.

“Ini kan menghina yang mendukung tindak pidana. Bagaimana nasib nahi munkar mendatang?” ucap Fahri  yang juga wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Redaksi | CNN Indonesia