Dilansir barometerrakyat.com dari CNN Indonesia, Senin (15/2), Bank Indonesia (BI) mencatat ULN Indonesia mencapai US$417,5 miliar atau setara Rp5.817,02 triliun (kurs Rp13.933 per dolar AS). Sedangkan kuartal IV 2019 ULN Indonesia tercatat US$404,3 miliar.

Direktur Eksekutif sekaligus Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan peningkatan utang berasal dari utang pemerintah dan bank sentral yang mencapai US$209,2 miliar dan utang swasta termasuk BUMN US$208,3 miliar.

Erwin mengatakan utang pemerintah mencapai US$206,4 miliar atau tumbuh 3,3 persen dari kuartal IV 2020. Peningkatan utang terjadu karena penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar keuangan.

Penarikan utang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Ada penarikan sebagian komitmen pinjaman luar negeri untuk mendukung penanganan pandemi covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” kata Erwin dalam keterangan resmi.

Erwin memaparkan utang pemerintah digunakan untuk belaja di sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sekitar 23,9 persen dari total ULN pemerintah.

Lalu, untuk sektor konstruksi 16,7 persen, sektor jasa pendidikan 16,7 persen, dan sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 11,9 persen, serta sektor jasa keuangan dan asuransi 11,1 persen.

Sementara, utang swasta tumbuh 3,8 persen secara tahunan. Namun, pertumbuhan utang sejatinya melambat dari kuartal III 2020 secara tahunan mencapai 6,2 persen.

“Perkembangan ini didorong oleh melambatnya pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan serta kontraksi pertumbuhan ULN lembaga keuangan yang lebih dalam,” jelasnya.

Berdasarkan sektornya, utang swasta banyak mengalir ke sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin (LGA), sektor industri pengolahan, dan sektor pertambangan dan penggalian dengan porsi mencapai 77,1% dari total utang. Sisanya, mengalir ke sektor lain.

Di sisi lain, BI mencatat total utang luar negeri mencapai 39,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Rasionya meningkat dari 38,1 persen pada kuartal sebelumnya.

Dari jumlah utang, sekitar 89,1 persen merupakan utang jangka panjang. Sisanya utang jangka pendek.

“Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya,” tuturnya.

Sumber: CNN Indonesia

Demikian dikutip dari situs resmi Kementerian Keuangan seperti dilansir detikcom, Kamis (15/3).

Dalam keterangan tersebut dijabarkan bahwa utang pemerintah tersebut terbagi dalam pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri.

Pinjaman luar negeri yang mencapai Rp 771,76 triliun dalam bentuk pinjaman bilateral Rp 331,24 triliun, pinjaman multilateral Rp 396,02 triliun, pinjaman komersial Rp 43,32 triliun dan pinjaman suppliers Rp 1,17 triliun.

Sementara pinjaman dalam negeri tercatat sebesar Rp 5,78 triliun.

Di sisi lain, tercatat juga utang dalam bentuk surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 3.257,26 triliun yang terdiri dari SBN dalam denominasi rupiah sebesar Rp 2.359,47 triliun dan Rp 897,78 triliun.

Catatan total utang tersebut setara dengan 29,24% terhadap PDB.

“Dengan Pengelolaan Yang Pruden dan Akuntabel, Utang Pemerintah Masih Dalam Level Aman Pada 29,2 persen,” bunyi keterangan dalam situs resmi tersebut. (Red/Detikcom)