Saat dimintai tanggapan terkait sanksi bagi penunggak iuran BPJS tersebut, Wali Kota Tanjungpinang Syahrul mengatakan, wacana tersebut tentu sudah ada kajian dari pemerintah.

“Karena itu baru wacana, tentu nanti ada kajian lah kedua belah pihak,” ujar Syahrul, Sabtu (12/10).

Sekarang ini, kata dia, pemerintah mengharapkan kesadaran masyarakat bahwa BPJS sangat penting.

Menurutnya, sudah banyak bukti pengguna BPJS mendapat pelayanan baik saat berobat ke rumah sakit, bahkan sampai ke Jakarta.

“Peserta jangan merasa penting diwaktu sudah sakit, itu yang perlu disosialisasikan,” ujarnya.

Instruksi tersebut tengah dipertimbangkan ketetapannya di Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

“Soal nunggak terus tak bisa urus SIM, urus paspor dan kredit bank itu kan selama ini hanya menjadi tekstual tapi eksekusinya belum seperti itu. Kenapa? Karena di peraturan publik itu tidak ada di BPJS tapi lembaga lain,” katanya dilansir Detikcom, Senin (7/10).

Fachmi berharap masyarakat mengerti dan memahami situasi yang dialami oleh BPJS Kesehatan saat ini.

Tentu saja instruksi tersebut menurutnya tidak bertujuan menyulitkan masyarakat.

“Instruksi ini sebenarnya simpel. Kita tidak usah melakukan pendekatan hukum atau apa, lebih ke sistem aja jadi nanti master data dari bpjs, diintegrasikan di kepolisisan, imigrasi, perbankan, jadi setiap akan melakukan pelayanan publik dilihat ‘oh ini nggak bisa bu karena di sini Anda belum bayar iuran’, nah itu yang kita tunggu dari Inpres ini,” tambahnya.