Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan, Jokowi masih tersandera oleh partai-partai pendukungnya sehingga tidak akan mengeluarkan Perppu KPK.

“Sepertinya pemerintah tak berniat mengeluarkan Perppu KPK. Pemerintah sedang dalam tekanan partai-partai pendukungnya,” ucap Ujang dilansir jpnn.com, Selasa (5/11).

Direktur eksekutif Indonesia Political Review itu menyebutkan, pemerintah terus mencari-cari alasan untuk tak menerbitkan Perppu KPK.

Salah satu alasan yang dipakai adalah menunggu proses uji materi atas UU KPK di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Akan banyak argumen yang dikeluarkan agar perppu tentang KPK tidak dikeluarkan,” tuturnya.

“DPRD Kepri menghormati dan sangat menghargai apa yang disampaikan adik-adik, maka untuk membuktikan komitmen itu saya tidak hanya menyatakan pernayatan sikap secara lisan, akan tetapi saya menyatakan sikap secara tertulis atas lembaga kehormatan,” ujar Lis didepan mahasiswa.

DPRD Kepri menyatakan hal-hal sebagai berikut, pertama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang secara khusus dibentuk dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Baca : Rusak Kawat Berduri, Ribuan Mahasiswa Diperbolehkan Masuk

“DPRD Kepri dalam hal ini sepakat dan mengecam segala bentuk dan upaya melemahkan peran dan fungsi KPK di dalam pemberantasan korupsi di Indonesia,” kata politisi PDIP itu.

Lanjut Lis bahwa mahasiswa telah menyampaikan aspirasi yang terdiri dari, meminta Presiden dan DPR RI untuk membatalkan RU-KUHP, RUU Pertanahan, Pertambangan, Mineral dan Batubara, RUU Pemasyarakatan dan RUU Ketenagakerjaan.

Mahasiswa juga meminta Presiden dan DPR RI untuk mengevaluasi pemilihan pimpinan KPK, dan membatalkan pimpinan KPK terpilih yang telah melanggar kode etik KPK selama menjabat di KPK.

Baca Juga : Demo di DPRD Kepri Memanas, Polisi dan Mahasiswa Bentrok

Kemudian, mendesak dan meminta Presiden RI, untuk mengeluarkan Perpu pembatalan Perubahan Atas UU KPK yang telah disahkan, dan mengutuk keras tindakan represif yang telah dilakukan oleh kepada mahasiswa dan masyarakat di Indonesia.

“Segala tuntutan aspirasi yang telah disampaikan oleh mahasiswa, kami alan tindak lanjuti kepada lembaga instansi terkait dalam hal ini diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri, Kapolri dan Presiden RI,” kata Lis.

Lis menegaskan, akan memberikan bukti tanda terima kepada BEM Tanjungpinang-Bintan jika pernyataan tertulis tersebut sudah diterima pihak terkait.

SAHRUL

Hasilnya, aksi mahasiswa mendapat dukungan dari masyarakat.

Survei digelar pada 28-29 September 2019 dengan melibatkan 469 responden yang diwawancara lewat telepon. Margin of error survei ini +/- 4,53%.

Responden diwawancara tentang beberapa isu terakhir yang terjadi di Ibu Kota seperti aksi mahasiswa, aksi anak STM, respons publik terhadap revisi UU KPK dan UU lainnya, hingga kepuasan serta kenyamanan terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi saat survei dilaksanakan.

Hasil survei soal aksi mahasiswa sebagai berikut:
– Setuju 77%
– Tidak setuju 12,3%
– Ragu-ragu 10,7%

Hasil survei soal aksi pelajar STM sebagai berikut:
– Setuju 27,1%
– Tidak setuju 54,1%
– Ragu-ragu 18,8%

Hasil survei soal revisi UU KPK:
– 55,2% Responden berpendapat revisi UU KPK melemahkan KPK
– 11,7% Responden berpendapat revisi UU KPK memperkuat KPK
– 33,1% Responden menolak berpendapat

Menurut responden 3 hal yang memperkuat KPK adalah hadirnya Dewan Pengawas, status ASN untuk penyidik dan persetujuan Dewan Pengawas untuk pelaksanaan OTT.

Sementara 3 hal yang melemahkan KPK menurut responden adalah juga hadirnya Dewan Pengawas, persetujuan Dewan Pengawas untuk pelaksanaan OTT dan status ASN untuk penyidik.

“Profil responden untuk isu revisi UU KPK ini juga menarik. Bila kita kelompokkan berdasarkan pemilih Jokowi-Ma’ruf pada Pemilu 2019, maka pemilih Jokowi-Ma’ruf yang berpendapat revisi UU KPK melemahkan KPK ada 48,3%, sementara yang berpendapat menguatkan KPK hanya 18,4% dan sisanya 33,3% tidak berpendapat.

Nah, yang juga menarik kelompok milenial usia 19-38 tahun ada 62,7% yang berpendapat revisi UU KPK melemahkan KPK sementara yang berpendapat menguatkan hanya 7,3%. Kali ini milenial berbeda dengan Presiden,” kata Direktur Eksekutif KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo dilansir Detikcom.

Kunto mengatakan, untuk isu RKUHP didapatkan hasil yang juga menarik. Ada 59,1% responden yang berpendapat revisi UU KUHP tidak segera disahkan, 11,9% berpendapat untuk segera disahkan dan sisanya tidak berpendapat.

Pemilih Jokowi-Ma’ruf yang berpendapat revisi UU KUHP tidak segera disahkan ada 55,3%, sedangkan yang merasa harus segera disahkan ada 17,5% dan sisanya tidak berpendapat.

Survei juga menanyakan kepercayaan publik pada beberapa lembaga negara yang sering menjadi bahan pembicaraan publik seperti DPR, KPK, parpol, Polri, Presiden dan TNI.

“Untuk lembaga negara KPK menempati posisi teratas (4,02) dari 6 lembaga yang ditanyakan, mengungguli berturut turut di peringkat kedua TNI (3,82), Presiden (3,46), Polri (3,15), Partai Politik (2,51) dan DPR (2,39),” kata Kunto.

KedaiKOPI juga mengukur kepuasan dan kenyamanan publik pada Presiden Jokowi saat survei dilaksanakan.

“Kepuasan dan kenyamanan publik kepada Presiden berada pada level di bawah 50%. Publik yang mengaku puas 46,5% sementara publik yang nyaman ada 49,5%.

Bila kita kelompokkan pemilih Jokowi yang merasa puas terhadap kepemimpinan Jokowi sebesar 67,1%, sementara milenial usia 19-38 tahun yang puas terhadap kepemimpinan Jokowi hanya 40,8%,” tambah Kunto.

Sumber : Detikcom

Salah satu pelajar inisial F mengakui sudah meminta izin dari guru untuk ikut aksi demo ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se- Tanjungpinang-Bintan.

“Saya bersama teman di kelas, sudah izin oleh guru kami, makanya kami di izinkan untuk demo disini,” katanya kepada awak media.

Baca : Pelajar Tanjungpinang Bawa Pasukan Ikut Demo di DPRD Kepri

Terkait tuntutan, dia mengatakan sepakat apa yang disampaikan oleh mahasiswa, yakni menolak dan mengecam segala bentuk upaya melemahkan peran serta fungsi KPK di dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, meminta presiden dan DPR RI untuk membatalkan rancangan KUHP, RUU Pertanahan, Pertambangan, mineral dan Batubara, RUU Pemasyarakatan dan RUU Ketenagakerjaan.

Serta meminta Presiden dan DPR RI untuk mengevaluasi pemilihan pimpinan KPK, dan membatalkan pimpinan KPK terpilih yang telah melanggar kode etik KPK selama menjabat di KPK.

Baca : Rusak Kawat Berduri, Ribuan Mahasiswa Diperbolehkan Masuk

“Pokoknya kami sepakat dengan tuntutan Mahasiswa,” ujarnya.*

Pelajar yang masih menggunakan atribut sekolah tiba ke DPRD Kepri sekira pukul 13.00 Wib.

Mereka membawa berbagai poster yang bertuliskan ‘Kami ini pelajar kami memang bukan mahasiswa tapi kami juga bagian dari Indonesia’.

“Asalammualikum, kami datang, membawa pasukan,” puluhan pelajar menyanyikan yel-yel.

Diketahui, aksi ujuk rasa ribuan mahasiswa yang tergabung dalam forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se- Tanjungpinang-Bintan menuntut presiden RI mengeluarkan Perpu UU KPK yang sudah direvisi DPR RI.

Mahasiswa menilai, revisi UU KPK merupakan upaya nyata dari DPR RI untuk melemahkan lembaga anti rasuah.

Selain itu, mahasiswa juga menuntut Pemerintah dan DPR RI membatalkan RUU kontroversial seperti RUU KUHP, RUU Minerba, RUU Ketenagakerjaan.

SAHRUL

Polisi dan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se- Tanjungpinang-Bintan terlibat bentrok.

Akibatnya bentrokan, satu mahasiswa Heri Kurniawan terpaksa diamankan aparat kedalam gedung DPRD Kepri.

Kericuhan berawal, mahasiswa terlibat adu mulut dengan Ketua DPRD Kepri Sementara Lis Darmansyah.

Mahasiswa meminta masuk dalam ruang paripurna, namun dilarang. “Mahasiswa tidak boleh masuk kedalam, kalau 10 atau 20 orang diperbolehkan,” ujar Lis.

Lis sempat terpancing emosi, sehingga mahasiswa beraksi melempar air mineral gelas ke arah polisi yang berjaga.

Akibatnya bentrokan tidak terelakan, satu mahasiswa diamankan dalam gedung DPRD. Berselang berapa menit satu mahasiswa dilepaskan.

Kepada awak media, Heri Kurniawan mengatakan, ditarik aparat kepolisian di dalam gedung.

Dia mengakui mendapat tindakan kasar dari aparat kepolisian.

“Saya dipukul bagian perut dan muka. Setelah di dalam juga dipukul, sebelum dihentikan Ketua DPRD Kepri sementara,” ujarnya.

Sampai berita ini dipublikasi, situasi kembali kondusif.

SAHRUL

Dalam aksi menolak diberlakukan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) itu terjadi saling pukul antara mahasiswa dan petugas kepolisian yang berjaga.

Dalam aksi saling pukul tersebut, satu mahasiswa, Irfan mengalami luka bagian kepala dan mengeluarkan darah segar.

Kericuhan tersebut berawal terjadi perdebatan yang alot antara mahasiswa dengan Ketua Sementara DPRD Kepri Lis Darmansyah.

Mahasiswa menuntut masuk ruang rapat DPRD Kepri untuk melihat langsung deklarasi anggota DPRD menolak pelemahan KPK.

“Kami berkomitmen menolak segala bentuk pelemahan terhadap KPK. Mohon maaf karena ruangan besok akan digunakan untuk peringatan hari jadi Provinsi Kepri,” ujar Lis kepada mahasiswa.

Namun, mahasiswa tetap ngotot ingin masuk dalam ruangan tersebut. Ketua DPRD sementara dan anggota DPRD yang hadir langsung memaskui gedung.

Selanjutnya, aksi saling dorong terjadi antara mahasiswa dan polisi. Kerusuhan pun pecah, terjadi antara baku pukul antara polisi dan mahasiswa, terlihat juga sepatu melayang dari kerumunan tersebut.

Sementara itu, salah satu mahasiswa Irfan mengaku, dipukuli anggota kepolisian dengan pentongan hingga luka bagian kepala.

“Saat mendorong, saya terjatuh. Kemudian polisi memukul kepala saya,” ujar Irfan kepada awak media disela-sela aksi.

Hingga berita ini dipublikasi, situasi aksi kembali kondusif, mahasiswa kembali menyampaikan orasinya.

SAHRUL

Aksi tersebut menolak diberlakukan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah direvisi anggota DPR RI.

Presiden Mahasiswa UMRAH Rindi Apriadi mengatakan, revisi UU KPK yang dilakukan DPR RI itu salah satu upaya melemahkan lembaga antirasuah.

“DPR RI dan Presiden coba kebiri KPK, melalui revisi undang-undang KPK,” ujarnya saat menyampaikan orasi didepan kantor DPRD Kepri.

Dia menilai, jika undang-undang itu diberlakukan maka korupsi akan merajalela di tanah air.

Sementara itu, salah satu orator mengucapkan belasungkawa atas pelemahan KPK itu. “Innalillahiwainnailaihirojiun KPK telah berpulang ke rahmatullah,” ucapnya.

Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat dari anggota Kepolisian, sampai berita ini dipublikasi mahasiswa masih menyampaikan orasi.

SAHRUL