Rapat di ikuti oleh Kepala Daerah Bupati/Walikota se-Provinsi Sumatera Barat, sedangkan untuk Kota Pariaman dihadiri oleh Wakil Wali Kota Pariaman Mardison Mahyuddin.

Tito menyebut pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 merupakan momentum bagi masyarakat menjadi agen melawan COVID-19 dengan harus menerapkan protokol kesehatan yang baik.

“Momentum Pilkada tak seharusnya menjadi wadah penularan, justru harus menjadi gelombang mobilisasi bagi masyarakat, untuk menjadi agen perlawanan terhadap virus corona. Apabila protokol kesehatan dilakukan dengan benar dan disiplin, tentu Pilkada tidak akan menjadi klaster penularan,” terang Tito.

“Makanya penyelenggara Pilkada, dan masyarakat diingatkan agar lakukan protokol kesehatan dengan benar. Kalau tidak, maka jadi klaster,” sambungnya lagi.

Menurut Tito, alasan Pilkada serentak 2020 tetap dilanjutkan karena diundur tidak akan mungkin. Apalagi, tidak ada satupun ahli yang tahu pasti pandemi COVID-19 akan berakhir. Dan juga belajar dari beberapa penyelenggaraan Pemilu di beberapa negara dalam masa pandemi.

Dengan alasan itu, Pilkada tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang. Terkait penanganan Covid-19 ketika Pilkada, merupakan utusan kontrol sosial yang butuh dukungan semua pihak, jajaran pemerintah daerah agar pandemi bisa ditangani dengan baik. Maka semuanya harus paham pandemi, dan cara mengatasinya.

“Tentu tidak cukup hanya himbauan dan dorongan. Tapi perlu kesungguhan untuk menangani Covid-19 ini. Apalagi di Sumbar masih perlu meningkatkan disiplin tiga M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak,” imbuhnya.

Diakhir rapat tersebut, Mendagri Tito serahkan buku Pedoman Covid-19 kepada kepala daerah yang hadir dalam rapat tersebut, dimana untuk Kota Pariaman diterima langsung oleh Wakil Walikota Mardison yang disaksikan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.

Zaituni