Kepala Rayon PLN Bintan Center Riska mengatakan untuk mengatasi keluhan warga Kampung Tirto Mulyo terkait listrik pihaknya akan memasang Stasiun Penyedia Listrik Umum (SPLU) di lahan yang tidak bersengketa disekitar pemukimam warga.

“Kita akan coba dulu koordinasi dengan kantor cabang, mudah-mudahan dalam waktu dekat SPLU itu bisa dipasang,” kata Riska diruang kerjanya.

Ia menjelaskan, terkait lahan di kampung Tirto Mulyo yang masih merupakan hutan lindung
bisa langsung ditanyakan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepri.

“Warga bisa mengajukan permohonan telah lahan tersebut kepada DLHK. Mereka yang punya GPS dan status lahan di Tirto Mulyo itu bisa jelas apakah masuk hutan lindung apa tidak,” paparnya.

Sementara itu anggota DPRD Kota Tanjungpinang Petrus M Sitohang menyambut baik yang telah dijelaskan pihak PLN kepada warga Tirto Mulyo.

“Kami berharap agar PLN dapat segera memasang SPLU itu agar warga Tirto Mulyo bisa mendapatkan pasokan listrik yang memadai,” ujarnya.

Selain itu, kata Petrus, ia juga akan secepatnya mengirimkan surat atas nama warga kepada DLHK Kepri untuk menelaah secepatnya lahan tersebut.

“Lahan pemukiman warga Tirto Mulyo kita minta kepada DLHK untuk ditelah segera, agar persoalan listrik terjawab,” imbuhnya.

Petrus menegaskan, kalaupun telah lahan dari DLHK Kepri nanti menyatakan lahan itu masuk kawasan hutan lindung, ia akan memperjuangkan itu sampai ke pusat.

“Lahan ditempat lain masuk kawasan hutan lindung, tapi bisa terpasang jaringan listrik PLN. Ini jadi catatan buat kita, kenapa lahan kampung Tirto Mulyo engak bisa,” katanya.

Bersama perwakilan warga Petrus Sitogang langsungb diterina oleh Manager Rayon PLN Bintan Center Riska.

Riska menjelaskan, sebelumnya ada temuan dari PLN saat kelapangan ada dua KWH yang tidak memakai KWH pulsa sehingga didenda mencapai 30 juta.

“Ada sekitar dua tahun tidak membayar saat itu,” ujar Manager Ranting PLN Bintan Center Riska.

Riska memaparkan, untuk melegalkan listrik di kampung Tirto Mulyo, terkait lahan hutan lindung tersebut agar koordinasi dengan dinas kehutanan Provinsi Kepri.

“Jika masuk telaah hutan lindung PLN tidak bisa ngapa-ngapa,” ujar Riska.

Menurut Riska, di dinas Kehutanan Kepri ada GPS nya. Sehingga bisa terlihat jelas lahan tersebut.

“PLN tidak ada masalah jika lahan itu tidak masuk hutan lindung. Dan akan kita kejar,disurpey dan bisa diusulkan untuk pemasangan baru,” papar Riska.

Menurut Riska, adanya aliran listrik di kampung Tirto Mulyo tersebut sesuai aturan PLN tidak membangun jaringan.

“Kami salah jika membangun jaringan di sana,makanya KWH nya di luar kampung,” imbuhnya.

Riska menegaskan solusi jangka pendek untuk mengatasi listrik di kampung Tirto Mulyo tersebut PLN akan membangun delapan Stasiun Penyedia Listrik.Umum (SPLU).

“SPLU itu asal jangan dibangun di lahan sengketa, dan jika terealisasi pulsanya warga yang beli,” katanya.

Ketua RT O2 Kampung Tirto Mulyo Mislap mengatakan sudah lima tahun belum terealisasi secara menyeluruh ke warga.

“Terkait infrastruktur jalan dan listrik yang hingga kini menjadi kebutuhan utama masyarakat yang saat ini belum terrealisasi dengan baik,” ujar Mislap.

Bahkan, ditegaskan Mislap saat Musrenbang tingkat Kelurahan RT 02 masih belum diperhatikan, padahal pajak Bumi dan Bangunan seluruh warga dibayar setiap tahun.

Ironisnya lagi KK warga yang saat ini diurus juga tidak bisa direalisasikan.

“Ada sekitar 30 an warga yang urus KK tapi engak tembus,” kata Muslap saat temu ramah warga Tieto Mulyo dengan anggota DPRD Kota Tanjungpinang Petrus M Sitohang, Minggu (28/1) di kampung Tirto Mulyo.

Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Petrus M Sitohang yang langsung menemui warga Tirto Mulyo menanggapi keluhan warga berjanji akan memperjuangkan listrik yang menjadi kebutuhan utana warga.

“Saya rasa listrik yang utama. Namun masih curah, akan saya perjuangkan. Sampai tahun 2016 kemaren masih saya tanyakan kepada PLN. Nanun PLN tidak berani membangun fasilitas penerangan karena status lahan hutan lindung.Solusinya Pemko harus melakukan pinjam pakai terhadap lahan tersebut saat itu, ” paparnya.

Namun, saat ini yang menangani masakah lahan hutan lindung oleh Provinsi.

“Saya akan kembali menanyakan ke PLN terkait penerangan tersebut. Jika PLN masih mengatakan lahan itu hutan lindung, maka akan di perjuangkan ke Provinsi bahkan hingga ke pusat, yang perlu dipersiapkan data PBB tersebut agar mudah urusannya,” imbuhnya.

Ironis sekali, kata Petrus, warga sudah bayar PBB, tapi masih belum bisa mendapatkan pasokan listrik permanen.

Dalam pertemuan dengan warga kampung Tirto Mulyo, Petrus juga akan melaksanakan reses pada bulan Maret 2018 di Kampung Tirto Mulyo.