Menurunya, evaluasi kegiatan harus dilakukan agar rasionalisasi kegiatan berjalan efektif dan optimal.

Hal itu disebabkan perencanaan kegiatan ditetapkan sebelum mendapat informasi terjadi defisit anggaran.

Target pendapatan tahun ini, terutama dari dana perimbangan dan labuh jangkar, meleset sehingga terjadi defisit anggaran sekitar Rp300 miliar.

“Dengan kondisi ini, tentu pemerintah harus sadar diri, mengakui, dan melaksanakan program kerja tepat sasaran, terutama untuk kepentingan publik,” ujarnya dikutip dari laman resmi Pemprov Kepri.

Salah satu proyek yang disorot Fraksi Demokrat yakni pembangunan Jalan Lingkar Gurindam 12 di Tanjungpinang.

Proyek multi year itu menelan anggaran sebeaar Rp500 Miliar, yang dilaksanakan melalui sistem tahun jamak selama tiga tahun.

Sejak awal, sikap Fraksi Demokrat konsisten yakni mendukung pelaksanaan proyek itu jika anggaran memadai, dan kebutuhan prioritas yang menyentuh langsung dengan kepentingan publik terpenuhi.

Dalam kondisi defisit anggaran kurang bijak jika proyek itu tetap dilaksanakan.

“Anggaran kegiatan itu tidak dapat dikurangi. Yang bisa dilakukan, menunda pelaksanaan proyek tersebut,” ucapnya.***