Kepala Bulog Tanjungpinang, Umar Syarif mengatakan saat ini stok beras yang ada di gudang bulog sebanyak 2173 ton. Dari beras yang ada di gudang bulog ini, diperkirakan cukup untuk empat bulan mendatang.

Beras yang tersedia sekarang, tidak hanya untuk Tanjungpinang, juga cukup untuk Kabupaten Bintan dan Lingga, wilayah kerja Bulog Tanjungpinang.

“Stok beras saat ini aman, tersedia beras dalam gudang sebanyak 2173 ton,” kata Umar Syarif kepada Barometerrakyat dikantornya, Kamis (29/12)

Dikatakan Umar Syarif, pada tahun 2017 Bulog berencana untuk mendatangkan kembali beras untuk menambah stok beras yang ada di Tanjungpinang.

Namun ia belum memastikan, beras yang direncanakan apakah akan di impor atau datangkan dari dalam negeri. Ia memastikan, pihaknya akan mendatangkan beras premium.

“Pada tahun 2017 kita berencana menambah stok beras di Tanjungpinang sebanyak 1500 ton. Kita akan membeli stok beras premium,” pungkasnya

(SAHRUL)

Untuk itu, FAB yang terdiri dari Pospera,Gempar,dan Lidik mendatangi kantor Komisi Informasi Kepri guna melakukan koordinasi,Jum.at (22/1).

Koordinasi ini dilakukan,kata Indra,terkait permintaan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri agar FAB memberikan data-data pendukung atas dugaan proyek yang bermasalah di Tanjungpinang untuk melengkapi laporan.

” Seharusnya secara sistematis Jaksa punya wewenang untuk mendapat dokumen tersebut jadi terpaksa kita meminta kepada Walikota dan intansi terkait,” ujar indra.

Menurut Indra, koordinasi dengan Komisi Informasi sangat oerlu untuk mengantisipasi tidak diberikannya data-data itu .

” Makanya kami mencoba mendatangi Komisi informasi untuk berkoordinasi mengenai hal ini,” katanya.

Sementara itu Komisi Informasi Kepulauan Riau melalui kepala Sub Bidang Kelebagaan, Dani menyambut baik dan sangat berterima kasih atas kedatangan FAB ke kantornya.

“Kami akan berkoordinasi dengan Komisioner selaku pimpinan dan terima kasih karena telah mengerti bahwa proses keterbukaan publik itu ada pada Komisi Informasi ,” imbuhnya.

Dani mengatakan, paling lama 100 hari kerja sudah selesai diprosea, dan jika ada terindikasi pelanggaran keterbukaan publik pihaknya akan memproses secepatnya. (RAMDAN)