Walaupun pengesahan APBD ini sudah telat. Provinsi Kepri merupakan provinsi terakhir yang menggesahkan APBD diantara 33 provinsi yang ada di Indonesia.

Gubernur Provinsi Kepri, Nurdin Basirun mengatakan pihaknya  bersama DPRD Kepri akan langsung berangkat menemui Mentri Dalam Negeri (Mendagri) untuk menyampaikan hasil rapat paripurna.

“Kita langsung serahkan ke Mendagri.” kata Nurdin saat diwawancarai awak media usai pengesahan APBD tahun anggaran 2017 di Kantor DPRD Kepri.

Mantan Bupati Kabupaten Karimun ini berharap Mendagri mengerti atas terlambatnya pengesahan APBD ini, dan tidak melakukan pemotongan 10 persen atas terlambatan pengesahan APBD 2017.

“Kita berharap tidak ada pemotongan soal keterlambatan kita ini,” ujarnya Nurdin usai paripurna.

Selain itu, Nurdin juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa bekerja sama dengan pihak Legislatif guna tercapainya cita-cita pembangunan daerah.

Diketahui APBD Kepri disahkan sebesar Rp 3,360 Triliun, dengan rincian yakni belanja tidak langsung sebesar Rp 1,554 Triliun, anggaran belanja langsung Rp 1,816 Triliun. Pembiayaan dari sisa lebih dari perhitungan APBD sebelumnya sebesar Rp159 miliar.

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak dalam pidato pengantarnya meminta Gubernur dan jajarannya segera bekerja menjalankan tugasnya.

“Ada tujuh isu prioritas yang harus segera dikerjakan oleh pemerintah dalam APBD ini. Ketujuh program ini di rangkum dalam program dan kegiatan APBD yang akan disahkan ini,” kata Jumaga.

Ketujuh program itu antara lain, peningkatan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur pelayanan, pelabuhan dan jalan serta pengembangan industri kemaritim. Selanjutnya adalah mengembangkan peri kehidupan bermasyarakat yang demokratis, tertib dan berbudaya Melayu, peningkatan ekonomi produktif, pengentasan kemiskinan dan yang terakhir, pengentasan kemiskinan.

“Kami juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kepri karena mengalokasikan 26,09 persen anggaran untuk pendidikan dan 10,05 persen untuk kesehatan,” puji Jumaga.

(SAHRUL)

Kepri merupakan provinsi yang terakhir mengesahkan APBD Kepri tahun anggaran 2017.

APBD Kepri disahkan sebesar Rp 3,360 Triliun, dengan rincian yakni belanja tidak langsung sebesar Rp 1,554 Triliun, anggaran belanja langsung Rp 1,816 Triliun. Pembiayaan dari sisa lebih dari perhitungan APBD sebelumnya sebesar Rp 159 Miliar.

Pengesahan APBD Kepri tersebut ditandatangani secara langsung oleh Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, didampingi Wakil Ketua I, Riski Faisal, Wakil Ketua II, Husnizar Hood dan seluruh anggota dewan yang hadir pada sidang Paripurna di Aula Kantor DPRD Dompak. Rabu (1/2).

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak saat membuka sidang mengatakan pada APBD Kepri tahun anggaran 2017 terdapat 7 yang menjadi prioritas.

“Penigkatan pelayanan dasar, penigkatan infrastruktur dasar agar terhubung antar wilayah Kepri, Pengembangan sektor maritim dan pariwisata, Mengembangkan masyarakat yang damai aman dengan kebudayaan melayu, Peningkatan ekonomi produktuf, Pengatasan kemiskinan dan tata keloa pemerintahan,” kata Jumaga saat buka sidang.

(SAHRUL)