“Terkait permasalahan ASN ini kita menyerahkan penuh kepada proses hukum yang saat ini kita jalani di Pengadilan Tanjungpinang,” Sekretaris Daerah Bintan Adi Prihantara, Rabu (10/2).

Ia menyampaikan setelah ada keputusan hukum tetap, pasti akan diberikan sanksi administrasinya. Jadi saat ini pihaknya menunggu keputusan hukum.

“Untuk kita sebagai pemerintah daerah msesuai dengan aturan ASN,kalau seadainya benar terbukti akan memberikan sanksi administrasi jika hal itu harus dilakukan,” ucapnya.

Ia menambahkan, sebelumnya beberapa ASN di Bintan dipanggil menjadi saksi terkait kasus tambang bauksit ilegal di Bintan.

“Saat ini beberapa ASN tersebut sedang menjalani proses peradilan peran ASN Bintan tersebut diantaranya sebagai penyandang dana dan juga menerima gratifikasi. ASN tersebut juga memiliki jabatan cukup tinggi di dinas dan tingkat kecamatan,” tutupnya.

Ahmad Jailani

Sidang digelar secara virtual itu, para terdakwa mengikuti sidang dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tanjungpinang.

Sedangkan di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang dihadiri masing-masing penasehat hukum terdakwa dan delapan jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Kepri.

Sidang terbuka untuk umum itu dipimpin oleh hakim ketua Guntur Kurniawan didampingi hakim anggota Corpioner, Suherman, Weninanda dan Albiferri.

12 terdakwa yang disidangkan antara lain, mantan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kepri Amjon, mantan Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kepri Azman Taupik.

Selanjutnya, Direktur CV Buana Sinar Khatulistiwa Wahyu Budi Wiyono (46), Ketua Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat Cabang Bintan Harry E Malonda (66),

Wakil Ketua Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat Sugen (51), Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses Eddy Rasmadi (47), M. Achma (43) Direktur PT Cahaya Tauhid Alam Lestari.