“Tahun ini ada 29 ekor sapi dan 7 ekor kambing, sedangkan tahun 2017 lalu sekitar 50 ekor sapi,” ungkapnya kepada Barometerrakyat usai Sholat Idul Adha di Lapangan Pamedan Ahmad Yani, Tanjungpinang, Kepri. Rabu (22/8).

Dia menambahkan, hewan kurban tersebut telah disalurkan pihaknya kemasjid di Tanjungpinang.

Sebelumnya, ditempat yang berbeda Kabang Kesra Pemko Tanjungpinang Riwayat mengatakan, hewan kurban yang dikumpulkan dari PNS dilingkungan Pemko Tanjungpinang dan bantuan dari swasta.

“Dari PNS itu ada 25 ekor sapi dan 4 ekor sapi dari swasta, yakni dari BPR, Bank Riau Kepri, BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya kepada Barometerrakyat.

Menurutnya, masjid yang menerima bantuan hewan kurban adalah masjid yang belum pernah dapat bantuan hewan kurban sebelumnya dari Pemko Tanjungpinang.

Kemudian, kata dia, masjid yang menerima adalah masjid yang paling sedikit jumlah hewan kurbannya.

“Kita ada juga menyalurkan ke yayasan TK Al Falah, karena ada rekomendasi dari pegawai di yayasan tersebut ada juga yang kurang mampu,” ujarnya.*

BAROMETERRAKYAT.COM, BATAM. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepri Jumaga Nadeak menyerahkan bantuan hewan kurban kepada pengurus Masjid Nurul Iman, Kelurahan, Tembesi, Minggu (19/8).

Bupati Bintan Apri Sujadi mengatakan, BUMDes diproyeksikan dapat muncul sebagai sebuah kekuatan ekonomi baru di wilayah perdesaan .

“Setidaknya 36 Desa di Kabupaten Bintan mampu memiliki BUMDes,” ujarnya di Kantor Bupati Bintan, Bandar Seri Bentan. Sabtu (6/4).

Pemkab Bintan, lanjut Apri sapaan akrabnya, tahun 2018 menerima alokasi Dana Desa (DD) dari APBN sebesar Rp. 30,903 Milyar dan mengucurkan Anggaran Dana Desa (ADD) ke 36 desa yang bersumber dari APBD Kab Bintan sebesar 50,075 Milyar Rupiah

“Dengan total keseluruhan 83,978 milyar rupiah untuk 36 desa, maka rata-rata perdesa memiliki dana 2,3 Milyar Rupiah. BUMDes harus mempunyai peran disini, terkait pengelolaan dan pemanfaatan potensi atas perputaran dana desa,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bintan Ronny Kartika mengatakan, saat ini Bintan sudah memiliki 32 BUMDes, hanya empat desa yang belum memiliki BUMDes.

“Bila 36 desa memiliki BUMDes dengan manajemen yang profesional maka kami yakin ini akan menjadi daya ungkit perputaran ekonomi, yang pada gilirannya menyumbangkan Pendapatan Asli Desa.” ujarnya.

“Kalau desa sudah memiliki PADesa maka Kepala Desa bisa membuat program-program baru seperti Bantuan beasiswa kepada anak-anak desa yang melanjutkan sekolah, tambahan insentif kepada RT dan RW didesa serta program lain. Sehingga kelak ditargetkan seluruh desa bisa mandiri dan mampu menghidupkan rumah tangganya sendiri,” tambahnya.

(Red/Hum)

“Nanti ada pemutihan, melalui ini, kami mengajak masyarakat untuk sadar membayar pajak,” kata Gubernur Kepri Nurdin Basirun, belum lama ini.

Ia mengatakan, Pemprov akan menghapus tunggakan ‎dan denda pajak kendaraan bermotor dibawah lima tahun.

Sehingga, wajib pajak hanya membayar sesuai dengan yang tertera dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Selain itu, kebijakan ini untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Selain itu, lanjut Nurdin, Pemprov akan membangun sistem pembayaran pajak online yang bekerjasama denga PT. Pos Indonesia.

Hal ini untuk menyasar masyarakat yang tinggal di pulau-pulau ‎agar mudah membayar pajak kendaraan bermotor.

Nurdin menambahkan, selama ini kesadaran masyarakat yang tinggal di pulau-pulau untuk membayar pajak masih rendah. (Redaksi)

” Prona atau biasa disebut pemutihan ini tanpa diambil biaya,” ujar Kepala BPN Tanjungpinang Derajat M Jaelani.

Pada awal Januari 2016 ini,kata Derajat, sudah dibentuk Panitia Kegiatan Prona agar dapat segera dilaksanakan.

Selain itu, akan dilaksanakan penyuluhan ke kantor Lurah yang ada di Pemerintah kota Tanjungpinang pada awal Februari 2016 ini, karena kegiatan prona ini ditargetkan selesai akhir tahun ini.

Derajat mengimbau kepada seluruh masyarakat kota Tanjungpinang yang memiliki sebidang tanah ataupun lebih untuk diurus kelengkapan suratnya di kantor Kelurahan ataupun kantor Camat dimana letak objek tanahnya.

“Agar tidak ada kendala lagi pada saat melakukan pendaftaran surat di kantor BPN ,” imbuhnya. (RAMDAN)