Hal ini disebabkan tingginya permintaan masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir agar program ini kembali dilanjutkan. Selain itu, dampak peningkatan akidah serta keimanan masyarakat tetap menjadi prioritas sebagai bagian dari upaya peningkatan sumber daya masyarakat Kepri yang bertakwa.

“Banyak masukan dari masyarakat dalam setiap kunjungan di daerah terluar yang berharap program ini dilanjutkan.  Dan saya sangat sepaham dengan itu,” ungkap Ansar, Selasa (14/2).

Dilanjutkannya program ini menurut Ansar di antaranya bahwa jangka waktu satu tahun dirasa belum maksimal. Dalam jangka waktu itu belum bisa membentuk pola generasi yang taat.

“Sebagian besar masyarakat di pesisir masih cenderung belum terbiasa dan masih cenderung mengenyampingkan pendidikan, termasuk pendidikan agama. Ini menjadi kekhawatiran bagi kita bersama,” ungkap Ansar.

Dengan pendidikan agama yang dilakukan secara berkelanjutan, tambah Ansar, diharapkan dapat merubah pemahaman masyarakat di pesisir.

Di tahun 2023 ini, Pemprov Kepri melalui Biro Kesra sedang mematangkan program ini. Baik dari sisi jumlah mubaligh yang akan ditempatkan, termasuk daerah sebarannya.

Tahun 2022, dalam Program Mubaligh Hinterland, Pemprov Kepri telah menempatkan sebanyak 50 orang da’i. Total anggaran yang disediakan untuk program ini sebesar Rp2,5 miliar atau masing-masing da’i menerima insentif sebesar Rp4 juta per bulannya.

Selain itu, di tahun yang sama Pemprov Kepri juga mengalokasikan dana melalui anggaran Biro Kesra senilai Rp8 miliar. Dana tersebut sebagai insentif kepada 8000 mubaligh di seluruh kabupaten/kot