Posko pengaduan telah dibuka pada Jumat (12/6) dan berakhir pada hari ini, Kamis (18/6).

“Hari pertama Jumat 8 orang , hari Senin 27 orang , hari Selasa 24 orang dan hari Rabu 26 orang, sedangkan hari kamis ini belum diketahui berapa banyak,” ujar Kordinator Satgas Gabungan Pengaduan Kenaikan Biaya Listrik di Tanjungpinang Jufri Helmi.

Jufri menyampaikan setelah menerima laporan ini, tim gabungan pengaduan kenaikan listrik akan melakukan pengolahan data dan ditelaah terlebih dahulu.

“Karena masih banyak data yang tidak lengkap, jika ada kekurangan kita minta ke PLN. Di situlah nanti kita tau seperti apa,” katanya.

Namun saat di tanya, berapa persen rata – rata kenaikan tagihan listrik yang diterima, Jufri menyampaikan belum melihat data aduan masyarakat karena masih bertugas di luar Tanjungpinang.

SAHRUL

Koordinator Satgas Pengaduan PLN Jufri Helmi mengatakan, posko pengaduan dibuka merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri, PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Tanjungpinang dan BPSK Kota Tanjungpinang belum lama ini.

Posko pengaduan mulai dibuka hari ini sampai dengan 18 Juni mendatang.

“Mulai buka pukul 08.00 sampai dengan 13.00 Wib,” katanya kepada awak media di posko pengaduan yang berada di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjungpinang.

Dia menjelaskan, data dari pengaduan pelanggan nantinya akan dipelajari dan ditelaah mengapa terjadi kenaikan tagihan listrik.

“Apakah memang ada kesalahan dari PLN akan kita pelajari dulu,” ucapnya.

Dia menyebutkan, hasil telaah dalam bentuk rekomendasi itu nantinya akan diserahkan kepada Gubernur dan DPRD Kepri.

Selain itu Isdianto juga meminta keringanan lainnya seperti kebijakan membayar dengan cara nyicil bagi yang tagihannya terlaku besar.

Adapun yang terpenting, Isdianto meminta agar pihak PLN lebih transparan dalam menghitung tagihan para pelanggannya.

Sehingga tidak sampai menimbulkan keresahan ditengah masyarakat yang ditakutkan memancing masyarakat bertindak kurang percaya dan anarkis nantinya.

“Saya amati beberapa hari ini beritanya tentang PLN terus. Dan semuanya aduan masyarakat tentang tagihan yang membengkak. Coba jelaskan kepada masyarakat, apakah itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak,” kata Isdianto saat menerima audiensi pihak PLN, Rabu (10/6).

Mendengar alasan pihak PLN yang mengatakan jika kenaikan tagihan merupakan perintah dari pusat, Isdianto menegaskan jika alasannya kurang bisa diterima karena belum pernah ada sosialisasi dan sebagainya.

Oleh sebab itu Isdianto meminta agar pihak PLN juga segera melakukan sosialisasi seluas-luasnya kepada masyarakat. 

“Hingga saat ini harga per kWh tetap atau tidak ada mengalami kenaikan,” ujar Suharno saat dikonfirmasi awak media, Senin (8/6).

Terkait terjadinya lonjakan kenaikan tagihan listrik, kata dia, disebabkan tagihan rekening listrik pada bulan April dan Mei menggunakan perhitungan rata-rata tagihan pada tiga bulan sebelumnya.

“Pengambilan perhitungan rata-rata tersebut diakibatkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menyebabkan petugas PLN tidak dapat melakukan pembacaan langsung ke rumah-rumah pelanggan,” ujarnya.

Menurutnya, lonjakan tagihan itu juga disebabkan oleh peningkatan konsumsi listrik oleh pelanggan saat pandemi dimana masyarakat banyak beraktifitas di rumah.

“Ditambah lagi, kenaikan konsumsi listrik pada bulan suci Ramadhan,” ucapnya.

Sebelumnya, Puluhan Warga Tanjungpinang, Kepulauan Riau mendatangi kantor PLN Unit Layanan Pelanggan Tanjungpinang Kota di Jalan Ir Sutami, Senin (8/9) pagi.

Mereka datang meminta penjelasan PLN akibat membengkaknya tagihan rekening listrik pada Juni 2020.

Saidina Umar warga Jalan Potong Lembu kepada awak media mengatakan, tagihan listrik pada Juni membengkak menjadi Rp 823 ribu, biasanya paling tinggi hanya 140 ribu per bulan.

“Baru kali ini bayar banyak ini, belum saya bayar lagi,” ujarnya.

Sedangkan pengunaan listrik, kata dia, normal seperti beberapa bulan sebelumnya. “Biasa-biasa aja sama,” ucapnya.

Dia mengatakan, penjelasan dari pihak PLN tidak menawarkan solusi, dia juga harus membayar tagihan Rp 823 ribu.

“Kita suruh bayar dulu 40 persen sekitar Rp 400 ribu. 60 persen dibagi lagi 30 persen untuk dua bulan berikutnya,” ujarnya.

Tidak Ada Kenaikan Tarif Listrik

“Hingga saat ini harga per kWh tetap atau tidak ada mengalami kenaikan,” ujar Suharno saat dikonfirmasi awak media, Sabtu (6/6).

Terkait terjadinya lonjakan kenaikan tagihan listrik, kata dia, disebabkan tagihan rekening listrik pada bulan April dan Mei menggunakan perhitungan rata-rata tagihan pada tiga bulan sebelumnya.

“Pengambilan perhitungan rata-rata tersebut diakibatkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menyebabkan petugas PLN tidak dapat melakukan pembacaan langsung ke rumah-rumah pelanggan,” ujarnya.

Menurutnya, lonjakan tagihan itu juga disebabkan oleh peningkatan konsumsi listrik oleh pelanggan saat pandemi dimana masyarakat banyak beraktifitas di rumah.

“Ditambah lagi, kenaikan konsumsi listrik pada bulan suci Ramadhan,” ucapnya.

Dia menyebutkan, PLN telah merilis skema penghitungan tagihan untuk melindungi pelanggan Rumah Tangga yang tagihan listriknya melonjak pada bulan Juni.

“Memang saya juga mendapatkan laporan yang sama dari banyak warga. Kami dari DPRD Tanjungpinang sudah ada wacana untuk memanggil pihak PLN dalam waktu dekat,” kata anggota Komisi I DPRD Tanjungpinang Reni kepada Barometerrakyat.com, Sabtu (6/6).

Reni mencontohkan salah satu keluhan warga rata-rata pemakaian 700 sampai 800 kWh per bulan, tiba-tiba tagihan Juni melonjak dua kali lipat menjadi 1500 kWh per bulan.

Politisi Partai Hanura itu mengatakan, warga tersebut mengaku pemakaian sama saja dengan dengan bulan sebelumnya.

“Nah ini yang aneh, saya tanya apa rumahnya tidak ada anak kecil dan mereka merasa pemakaian yang sama saja hari-hari sebelum dan sesudah Covid-19,” ujarnya heran.

“Jadi kita akan memanggil PLN untuk memberikan penjelasan kenapa bisa terjadi seperti ini di saat pandemi Covid-19 dan jika memang itu merupakan pemakaian warga, kita berharap mereka dapat memberikan keringan atau cicilan kepada pelanggan,” lanjutnya.

Dia berharap, semua instansi bisa membantu warga disaat pandemi Covid-19 ini tak terkecuali dari PLN.

“Selama satu tahun paling besar Rp 550 Ribu, normalnya biasa Rp 400 ribu lebih, bulan ini melonjak sampai Rp 750 ribu,” kata salah satu warga Tanjungpinang Rico Restu Adiprayuga kepada barometerrakyat.com, Jumat (5/6).

Warga Jalan Tugu Pahlawan, Kelurahan Bukit Cermin itu mengaku keberatan melonjaknya tagihan listrik tersebut, ditambah lagi di tengah Pandemi virus corona atau Covid-19.

“Berat juga bayar segitu di tengah kondisi seperti sekarang,” ujarnya.

Dia mengatakan sudah menyampaikan komplain kenaikan tagihan listrik tersebut ke PLN Tanjungpinang.

Namun, PLN beralasan melonjak tagihan karena tiga bulan sebelumnya ada beben  listrik tidak tercatat.

“Katanya tiga bulan sebelumnya tidak ada catat meteran, jadi mungkin kelebihan beban yang tak tercatat baru dibulan ini terdata,” ucapnya.