“Hingga saat ini proses vaksinasi di Kepri belum 100 persen, atau baru sekitar 82 persen dari total jumlah vaksin yang diterima,” kata Suhajar di Tanjungpinang belum lama ini.

Selanjutnya Suhajar meminta data terkait hal-hal yang dirasa menjadi penghambat dalam proses vaksinasi di Kepri.

Seperti masalah posisi masyarakat yang berada didaerah terpencil, lansia yang tidak bisa di vaksin atau alasan lainnya.

“Saya  minta kepala dinas kesehatan data yang rinci. Saat ini umpamanya baru tervaksin 82 persen untuk tahap pertama, artinya masih ada 18 persen yang belum di vaksin. Nah itu saya minta secara rinci apa penyebabnya,” ujar Suhajar.

Suhajar juga meminta kepada Dinas Kesehatan agar ada komunikasi dengan kepala Puskesmas Pulau Laut dan Pulau Berhala, dalam rangka memaksimalkan program vaksinasi di Kepri.

“Kita yakinkan program vaksinasi di Kepri akan mencapai target. Dan akan menjangkau daerah terpencil di Kepri. Untuk jangka panjang, saya juga akan berkoordinasi dengan gubernur terpilih. Tapi untuk jangka pendek ini, kita langsung berkoordinasi dan komunikasi dengan pemerintah kabupaten dan kota,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri Mochammad Bisri menargetkan kurang lebih sebanyak 17 ribu lebih Tenaga Kesehatan (Nakes) di Kepri selesai di vaksin Covid-19 pada Februari ini.

Rapat tersebut untuk mengkoordinir beberapa hal diantaranya Persiapan Pelantikan Bupati/Walikota, Evaluasi Penanganan Covid-19 dan Vaksinasi Covid-19 serta Pemulihan Ekonomi.

“Tugas saya membantu rekan semua untuk mengawal agar tahapan akhir dari proses pilkada ini, baik proses administrasi penetapan hingga pelantikan Kepala Daerah terpilih bisa terselenggara dan selesai dengan baik,” kata Suhajar Diantoro di Tanjungpinang, Sabtu (20/2/2021).

Suhajar menambahkan, dari 6 Kabupaten/Kota yang melaksanakan pilkada di Kepri ini, telah diketahui bersama bahwa Kabupaten Bintan, Natuna dan Anambas hingga saat ini tidak ada gugatan MK.

Karena itu pleno di tiga daerah tersebut sudah dilaksanakan, paripurna sudah dilaksanakan. Begitu juga usulan penetapan ke Kemendagri sudah dikirim untuk Kabupaten Bintan dan Anambas.

Selanjutnya 3 Kabupaten/Kota, yang masih berproses gugatan di Mahkamah Konstitusi yakni Kota Batam, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Karimun. Putusan sela MK di pertengahan Februari, telah memutuskan untuk menolak gugatan Pilkada di Batam dan Lingga serta meneruskan pembuktian untuk di Kabupaten Karimun.

Terkait berakhir masa jabatan Bupati/Walikota, maka Rabu (17/2/2021) lalu, Bupati Bintan, Lingga dan Anambas yang sudah berakhir masa jabatan Kepala daerahnya saat ini dipegang oleh Sekretsris Daerah sebagai Pelaksana Harian (Plh).

Bupati Karimun akan berakhir pada bulan Maret dan masih menunggu keputusan MK. Walikota Batam juga berakhir di Maret. Sedangkan Natuna pada Bulan Mei.

“Oleh karena itu, fokus kita pada bulan Februari ini adalah menuntaskan sampai pelantikan Bupati Bintan, Anambas dan Lingga,” jelasnya.

Untuk Kabupaten Bintan dan Anambas proses sudah dimeja Mendagri. Sedangkan untuk Kabupaten Lingga karena baru putusan sela minggu ini. KPU sudah melakukan sidang pleno dan dijadwalkan pada Senin (22/2/2021) nanti akan diparipurnakan oleh DPRD. Kalau sudah selesai, pada sore hari akan kita kirim online kepada Mendagri melalui Dirjen Otonomi Daerah

“Menteri Dalam Negeri, berharap pelantikan serentak Bupati/Walikota yang telah selesai prosesnya dapat dilaksanakan sebelum Februari berakhir. Kalau  tanggal 27 Sabtu dan  tanggal 28 Minggu, maka kita coba kejar pelantikan pada Jum’at (26/2/2021). Mudah mudahan Lingga, juga bisa kita kejar, sehingga 3 Kabupaten/Kota ini bisa dilantik secara serentak,” harapnya.

Redaksi