Sebagai penjaga APBN, Sri Mulyani merasa mencurahkan seluruhnya untuk menjaga uang rakyat tersebut.

Hal itu diungkapkannya saat dia menjadi tamu di acara Podcast Deddy Corbuzier yang tayang Kamis (6/1).

Awalnya Sri Mulyani menjelaskan bahwa menjadi Menteri Keuangan sangat tidak mudah.

Menurutnya banyak pihak yang masih menyederhanakan pengelolaan uang negara.

“Kadang orang lihat saya Menkeu perempuan, terus orang lihatnya Bu saya butuh duit, terus kasih. Bu tolong ini harus dibayar. Tapi mereka nggak tahu ngeluarin duit atau mungut dari rakyat itu semua butuh undang-undang,” tuturnya.

Sri Mulyani kemudian menjelaskan panjang lebar mengenai pengelolaan APBN.

Bagaimana rumitnya menyusun kerangka APBN, hingga menyiapkan strategi bagaimana menggenjot pendapatan negara hingga mengelola belanja negara.

Lantas Deddy bertanya, jika Sri Mulyani begitu bekerja keras mengelola uang rakyat, apakah merasa sakit hati ketika bansos yang juga berasal dari APBN dikorupsi.

“Artinya ketika kemarin misalnya ada tiba-tiba korupsi dari dana bansos, rakyat dapat sarden yang isinya hanya air doang dengan ikan sedikit, sakit hati?” tanya Deddy.

“Sangat, sangat banget dong, ded. Basicly kan masalah uang negara, APBN itu uang kita. Kita selalu pakai hashtag uang kita. Karena kita ambil uang itu dari perekonomian, rakyat,” jawab Sri Mulyani.

Dia kemudian menjelaskan bahwa uang yang ada di APBN adalah uang rakyat. Karena sebagian besar berasal dari pajak.

Mulai dari perusahaan, usaha kecil dan menengah, hingga dari gaji para pekerja yang gajinya tidak masuk dalam PTKP (penghasilan tidak kena pajak) atau memiliki gaji di atas Rp 4,5 juta per bulan.

Oleh karena itu, menurut Sri Mulyani sangat berhak bagi rakyat untuk marah ketika tahu uang dari APBN dikorupsi.

“Sangat boleh, sangat boleh sekali. Harus marah, karena uang negara kan harus dikelola dan dijaga secara transparan,” tegasnya.*

Ia menyebut ketentuan tertuang dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Ia memastikan WP perorangan pajak yang memiliki pendapatan Rp54 juta per tahun tidak akan dikenakan pajak penghasilan seperti aturan sebelumnya.

Pasalnya, UU HPP mengubah bracket tarif PPh dari semula Rp50 juta per tahun menjadi Rp60 juta per tahun.

“Saya ingin tegaskan di sini dengan UU HPP, setiap orang pribadi yang punya pendapatan sampai Rp4,5 juta per bulan atau Rp53 juta per tahun itu dia tidak dikenakan pajak,” katanya menegaskan dilansir Barometerrakyat.com dari CNNIndonesia, Jumat (8/10),

Dia kemudian menjabarkan bahwa ada empat tingkatan tarif dalam PPh yang baru. Tingkat pertama adalah rentang penghasilan Rp0-Rp60 juta dengan tarif PPh 0 rupiah alias dibebaskan.

Kedua, dari Rp60 juta-Rp250 juta dengan tarif pajak sebesar 15 persen. Ketiga, dari Rp250 juta-Rp500 juta per tahun dengan tarif pajak 25 persen, khusus untuk tingkatan ini tidak ada perubahan dari aturan sebelumnya.

Keempat, untuk pendapatan Rp500 juta-Rp5 miliar dikenakan tarif 30 persen. Bila dalam aturan sebelumnya aturan dimaksimalkan hingga Rp500 juta per tahun, kini WP berpenghasilan di atas Rp5 miliar dikenakan tarif pajak 35 persen.

Selain itu, ia juga menekankan tak semua pemilik Nomor Induk Kependudukan (NIK) lantas bakal dipajaki. Menurut dia, hanya mereka yang berpenghasilan di atas Rp60 juta per tahun saja yang berkewajiban bayar pajak penghasilan.

Sumber: CNN Indonesia

“Kenaikan utang terjadi karena covid-19,” ungkap Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI dilansir barometerrakyat.com dari CNN Indonesia, Senin (30/8).

Kementerian Keuangan mencatat total utang negara tembus Rp6.570 triliun per Juli 2021. Angkanya melonjak lebih dari Rp1.000 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni Rp5.434 triliun.

“Covid-19 menyebabkan pukul di dua tempat, penerimaan jeblok hampir 18 persen dan belanja naik 19 persen,” katanya.

Hal ini membuat defisit anggaran kian melebar. Tercatat, defisit APBN tembus Rp336,9 triliun atau 2,04 persen dari produk domestik bruto (PDB) per Juli 2021.

Sementara, Sri Mulyani mengatakan pemerintah mulai melakukan konsolidasi fiskal. Hal ini agar utang negara tak terus melonjak.

Menurutnya, satu-satunya solusi yang bisa memperbaiki keuangan negara adalah pajak. Sebab, pemerintah tak mungkin mengurangi belanja bantuan sosial (bansos), tapi pemerintah juga tak bisa menarik utang tinggi terus-menerus.

“Solusinya memang pajak harus naik. Tapi ini juga bisa sebabkan shock ke ekonomi kalau terlalu cepat, jadi kami harus betul-betul hati-hati menjaga keseluruhan,” jelas Sri Mulyani.

Sebagai informasi, total belanja negara mencapai Rp1.368,4 triliun atau 49,8 persen dari target Rp2.750 triliun per Juli 2021.

Sementara pendapatan pajak cuma Rp647,7 triliun atau 52,7 persen dari target Rp1.229,6 triliun.

Sumber: CNN Indonesia

Ketua Dewan Pertimbangan Persaudaraan Pekerja Muslim Indoensia (PPMI) Eggi Sudjana mengatakan, pengaduan tersebut terkait kerugian dari pembengkakan utang negara.

“Presiden Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno. Itu jelas,” ujar Eggi dikutip dari RMOL, Kamis (13/12).

Eggi menyebutkan bahwa dalam catatan yang dia pegang, hingga saat ini utang negara sudah mencapai angka Rp. 5.250 triliun.

Dia menjelaskan ada tiga indikasi dari korupsi yang menjadi tugas KPK.

Pertama, perbuatan melawan hukum, kedua memperkaya diri dan atau orang lain, korporasi atau kelompok dan ketiga merugikan negara.

Menurut Eggi, utang negara yang sudah melampaui batas normal dan sudah masuk kategori korup.

Setidaknya, pemerintah melanggar ketentuan undang-undang terkait utang negara maksimal 30 persen terhadap pendapatan domestik bruto.

“Kita minta KPK tolong hitung kerugian negara dari utang Rp. 5.250 triliun, ini besar sekali,” tutup Eggi.

Sumber : RMOL