BR.BINTAN- Langkanya BBM solar subsidi yang dikeluhkan oleh nelayan Bintan masih belum terselesaikan

Pasalnya ,semua wewenang penambahan kuota BBM solar subsidi itu ada pada Pertamina selaku pemasok.
Sementara Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) hanya membantu administrasi.

” Memang benar kita yang keluarkan kartu kendali BBM solar subsidi nelayan,tapi jika masih kekurangan itu di Pertamina yang bisa menambah.Kita hanya administrasi saja,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Bintan Fachrimsyah menjawab konfirmasi media ,Senin (17/10).

Bahkan,menurut Fachrimsyah,Bupati Bintan Sudan menyurati Pertamina dua kali,minta penambahan kuota BBM solar subsidi nelayan.Sayangnya hingga saat ini masih belum ada jawaban dari pihak Pertamina.

Disinggung berapa kebutuhan solar subsidi untuk nelayan dalam sebulan,Fachrim tidak menjelaskan dengan rinci.Ia mengatakan solar subsidi itu juga diperuntukan bagi petani.

” Saya lupa berapa jumlahnya, diperkirakan nelayan kita ada seribuan lah,” kata Fachrim.

“Kami tidak bermaksud lempar wewenang, sudah dua kali pak Bupati Surati Pertamina,namun belum dijawab.Pertamina yang punya wewenang,” kata Fachrim.

Mengenai pengawasan,pria asli Pulau Penyengat ini mengaku pihaknya senantiasa melakukan monitoring disetiap stasiun hingga pangkalan dan kios.

Ia merasa prihatin dengan kondisi yang dialami oleh nelayan,namun pihaknya tidak bisa berbuat banyak.Karena semua yang memberikan solar subsidi itu ada pada Pertamina.

Sebelumnya nelayan Bintan mengeluhkan langkanya BBM solar subsidi.
Karena tidak bisa melaut, mereka memilih menambatkan perahunya di dermaga.

Solar menjadi kebutuhan utama para nelayan kecil ini. agar wajah mereka tersenyum jika pulang kerumah.
Tidak menunggu malaikat cabut nyawa datang pada diri mereka.

Mereka pun beralih kerja serabutan,jadi kuli bangunan hingga penjahit jaring bubu. Ini semua untuk mempertahan hidup, anak yang sekolah butuh biaya dan kebutuhan lainnya.

Para nelayan berharap ada upaya pemerintah dalam menangani masalah kelangkaan solar subsidi ini.

Luki Zaiman menyebutkan Gubernur Ansar selalu mendapatkan keluhan dari para nelayan soal sulitnya mendapatkan solar subsidi untuk melaut. Sementara BBM merupakan komponen terpenting dan ongkos terbesar setiap kali nelayan melaut.

” Kita duduk bersama memecahkan masalah ini, nelayan di Kepri harus benar-benar kita bantu supaya mereka bisa melaut dan kesejahteraannya meningkat,” ujar Asisten II Sekretariat Daerah Kepri Luki Zaiman saat
menggelar rapat bersama Pertamina terkait pengawasan BBM subsidi di Ruang Rapat Utama Lantai 4, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang.

Kepala Dinas DKP Arif Fadillah memaparkan jumlah nelayan di Kepri pada tahun 2022 tercatat sebanyak 194.225 orang. Dengan jumlah total armada penangkapan di Kepri sebanyak 62.671 armada. Adapun dari jumlah armada tersebut, yang berhak menggunakan Jenis BBM Tertentu (JBT)/solar bersubsidi adalah sebanyak 30.297.  Solar bersubsidi dikhususkan bagi nelayan kecil dengan kapal bermesin 1 sampai dengan 10 GT.

Saat ini kuota kebutuhan khusus nelayan JBT di Kepulauan Riau mencapai 120.244 kilo liter. Sementara realisasi kuota sesuai SK. BPH Migas No. 32 Tahun 2022 untuk Kepulauan Riau sebesar 126.556 kilo liter. Kuota tersebut mencakup kuota semua sektor yang meliputi rumah tangga, pertanian, sektor perikanan, dan transportasi.

Menyikapi hal tersebut, Gubernur Ansar menginstruksikan agar kebutuhan kuota JBT dianalisa untuk masing-masing sektor.  Dengan begitu, pembagian distribusi untuk JBT khususnya untuk nelayan bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan.

“Kita harus cermat untuk mengukur setiap sektor itu berapa yang dibutuhkan, karena kuota dari BPH Migas itu untuk semua sektor, kita harus lakukan dengan teliti pembagiannya,” kata Gubernur Ansar dalam instruksinya saat Rakor dengan Bupati dan Walikota.

Selain itu, Gubernur Ansar menekankan pentingnya pengawasan dalam alokasi distribusi JBT. Sehingga benar-benar nelayan kecil yang memang berhak mendapatkan JBT yang menggunakan solar subsidi untuk melaut. Untuk itu, Gubernur Ansar akan segera membentuk tim pengawasan penyaluran solar bersubsidi yang menggandeng TNI dan Polri agar solar bersubsidi bisa tepat sasaran.

“Kalau masalahnya ada dalam pengawasan, kita harus bantu Pertamina, jangan biarkan mereka sendirian, dalam kondisi seperti ini kita memang harus lihat benar sampai ke bawah seperti apa penyalurannya,” kata Ansar.

Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang AKP Awal Sya’ban Harahap menyampaikan, pengawasan tersebut sesuai arahan dan perintah Dirkrimsus Polda Kepri untuk melakukan pengecekan dan pengawasan stok solar.

“Karena ada indikasi dibeberapa wilayah diluar Kepri, ada kelangkaan atau dugaan penimbunan solar,” kata Awal didampingi Kanit Tipiter Ipda Risky Yudiyanto usai mengecek beberapa SPBU di Tanjungpinang, Kamis (31/3/2022).

Ia menyampaikan bahwa pengawasan solar ini telah berjalan beberapa hari lalu, hasilnya bahwa persediaan solar masih aman dan tidak ada kelangkaan atau penimbunan.

“Untuk persediaan stoknya diperkirakan sampai April nantinya masih terpenuhi,” ucapnya.

Awal memaparkan untuk stok solar per SPBU yang ada di Tanjungpinang rata-rata 10 ton, sehingga jelang ramadhan masih aman.

Menurutnya, berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa bulan April mendatang akan disubsidi oleh pemerintah. Selain itu dini telah mengantisipasi terjadinya kelangkaan.

Ia mengimbau kepada masyarakat jika ada menemukan penimbunan dan pembelian berlebihan, agar dapat lapor ke Satreskrim Polres Tanjungpinang.

“SPBU di Tanjungpinang, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, jangan menimbun solar. Karena masyarakat sedang dalam pandemi, masyarakat membutuhkan solar untuk transportasi. Jika ditemukan akan ditindak tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku,” pungkasnya.

Puluhan aktifis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Tanjungpinang-Bintan tiba di kantor Disperindag pukul 10.15 Wib.

Mereka juga membawa spanduk putih dengan tulisan tinta merah menolak pemberian kartu kendali solar sunsidi kepada perusahaan bus pariwisata.

Patung orang-orangan pria di tulis nama Kadis perindagin dan patung yang menyerupai perempuan ditulis Kabid perdagangan.

Mahasiswa almamater bintang sembilan ini juga menuntut agar kartu kendali solar subsidi itu segera dicabut.

“Ini ngawur namanya, kebijakan pemerintah ini. Jelas rakyat kecil sangat dirugikan,” tegas seorang orator.

Menurut Lis, koordinasi ini untuk mengantisipasi pembelian BBM jenis solar bersubsidi untuk di timbun.

“Kami segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten Bintan agar jangan sampai sudah membeli di Tanjungpinang terus beli lagi di Bintan dengan atas namakan Nelayan,” ucap Lis usai menghadiri Deklarasi Persiapan Keanggotan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Hotel Comfort Tanjungpinang, Sabtu (12/8)

Lis berharap dengan adanya kordinasi dengan pemerintah kabupaten Bintan  kejadian penimbunan tidak akan terjadi. Dengan mengatasnamakan nelayan terutama untuk area kota Tanjungpinang sendiri.

“Saya juga mengharapkan agar tidak lagi penimbunan BBM jenis solar bersubsidi khususnya kota Tanjungpinang,” pungkasnya

Muhammad Danu