Sidang lanjutan digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang, Selasa (8/3/2022) ini menghadirkan dua orang saksi dari perusahaan rokok yakni Andre Siswanto sebagai Direktur PT.Sukses Perkasa Mandiri dan PT. Batam Prima Perkasa dan Sentot Puja Harseno sebagai Direktur Utama PT Batam Prima Perkasa.

Saksi Andre Siswanto mengatakan PT. Batam Prima Perkasa dan PT. Sukses Perkasa Mandiri mendapat kuota rokok dari BP Kawasan Bintan dari tahun 2017 sampai 2018.

Andre menyampaikan bahwa dirinya diperintahkan oleh pemilik PT. Sukses Perkasa Mandiri Yani Eka Putra untuk mengurus izin mendapatkan kuota rokok di BP Kawasan Bintan.

Saat pengajuan izin tersebut ia kenal dengan Kepala BP Kawasan Bintan M. Saleh Umar yang jadi terdakwa dalam kasus tersebut.

Saat pengajuan izin mendapatkan kuota rokok itu, terdakwa Saleh Umar pernah menanyakan kedekatan Yani Eka Putra dengan Soeryo Respationo.

“Saya jawab keduanya Yani dan Soeryo sama-sama di partai PDIP,” ucapnya.

Andre juga mengaku pernah dimintai sejumlah uang oleh Alfeni Harmi, dengan alasan untuk kegiatan Karang Taruna dan Hari Raya. Selain itu pegawai lainnya Helen juga pernah meminta sejumlah uang.

“Untuk Karang Taruna Rp 5 juta dan Hari Raya Rp 2,5 juta,” jelasnya.

Saksi Sentot juga mengakui pernah mendapat kuota rokok dari BP. Kawasan Bintan seperti yang disampaikan rekannya saksi Andre.

Sentot membenarkan BAP Penyidik KPK bahwa pengurusan kuota rokok di BP Bintan dibantu oleh Soeryo Respationo.

“Pak Yani Eka Putra yang bilang kepada saya,” jelasnya.

Persidangan sebelumya Direktur Utama PT Sukses Perkasa Mandiri Yani Eka Putra, menyebut nama ketua DPD-PDIP Provinsi Kepri Soerya Respationo membantunya dalam mendapatkan kuota rokok di BP Kawasan Bintan 2017-2018.

Diakui Yani Eka Putra, perusahan yang dipimpinnya memperoleh 1.000 Karton kuota rokok dari BP Kawasan Bintan pada 2017 dan 3.170 karton pada 2018.

Sidang kali ini beragendakan pemanggilan saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK. Ada empat orang saksi yang dihadirkan dihadapan majelis hakim yang diketuai Riska Widiana.

Sedangkan duduk sebagai terdakwa yakni Bupati Bintan Nonaktif Apri Sujadi dan Plt Kepala BP Kawasan Bintan Muhammad Saleh Umar.

Saksi yang dihadirkan diantaranya Edi Pribadi (59) sebagai Wakil Kepala BP Bintan 2011-2016, Mardiah Kepala BP Bintan 2011-2016.

Kemudian, Setya Kurniawan (45) Kasi Pengendalian Barang Pokok dan Barang Penting Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan, serta Samsul Bahrum (59) Asisten II Bidang Ekonomi Pemprov Kepri dan juga sebagai Sekretaris Dewan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.

Sebelumnya, Apri Sujadi didakwa memperkaya diri sendiri, orang lain dan korporasi terkait kasus korupsi pengaturan Barang Kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018.

“Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri seluruhnya sejumlah Rp3.084.000.000, yang terdiri dari uang rupiah sejumlah Rp3.054.000.000 dan dalam bentuk mata uang Dolar Singapura sejumlah SGD3,000 atau setara dengan Rp30.000.000,” ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Nugraha didampingi Joko Herman dalam sidang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang.

Apri juga didakwa memperkaya orang lain diantaranya Muhammad Saleh Umar seluruhnya sebesar Rp415.000.000 terdiri uang rupiah Rp390.000.000 dan mata uang Dolar Singapura sejumlah SGD5,000 atau setara dengan Rp50.000.000.

Yurioskandar sebesar Rp240.000.000, Muhammad Yatir sebesar Rp2.121.250.000, Dalmasri sebesar Rp100.000.000, Edi Pribadi sebesar Rp75.000.000, Alfeni Harmi sebesar Rp47.250.000.

Kemudian, Mardiah sebesar Rp5.000.000, Setia Kurniawan sebesar Rp5.000.000, Risteuli Napitupulu sebesar Rp5.000.000, Yulis Helen Romaidauli sebesar Rp4.800.000.