“Pelantikan akhir Januari atau awal Februari untuk yang tidak ada sengketa Pilkada, sedangkan untuk yang ada sengketa akhir bulan maret 2016, kalau memungkinkan pelantikan serentak tahap pertama dan tahap kedua dilakukan di Istana,” ujarnya.

Terkait sengketa Pilkada ia menambahkan, kewenangan penuh KPU, untuk mengajukan kembali atau tidak ke Makamah Konstitusi yang dua daerah, yang tiga daerah menungu keputusan final dari Makamah Agung.

“Dari 145 hanya 20 persen memenuhi persyaratan makamah konstitusi,” ujarnya.

Kumolo menegaskan, terkait sengketa Pilkada ini tidak ada payung hukum yang akan dikeluarkan sebagai aturan baru.

” Undang-undang nya, sudah jelas, ini hanya masalah sengketa pasangan calon, tidak ada aturan baru yang di keluarkan seperti Pergub,” imbuhnya.(RAMDAN)